Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Pemerintahan » Disnakertrans Mura Lakukan Sosialisasi dan Pembinaan Tenaga Kerja di Lonsum

Disnakertrans Mura Lakukan Sosialisasi dan Pembinaan Tenaga Kerja di Lonsum

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Sen, 23 Mar 2015
  • visibility 147

MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan lakukan Sosialisasi bidang Ketenagakerjaan di PT Lonsum Tbk, Sei Lakitan Estate, Senin (23/03/2015).

Kepala Disnakertrans, H Achmad Murtin menyampaikan bahwa pihaknya selama ini terus melakukan pembinaan ketenagakerjaan di beberapa perusahaan di Kabupaten Musi Rawas.

“Pembinaan ini merupakan bagian dari tugas pokok Disnakertrans dalam hubungan Industrial perburuhan. Satu sisi pemerintah mendorong perusahaan untuk dapat meningkatkan kualitas produksi, disisi lain berusaha membantu para karyawan agar hak-haknya terpenuhi dari perusahaan tempatnya bekerja.

Namun tentu saja kepada para karyawan mesti dapat bekerja dengan baik menunaikan kewajiban-kewajiban sebagai karyawan. Demikian juga dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan Kesehatan mesti dapat bersama-sama memberikan pelayanan dan meningkatkan harkat martabat para karyawan,” ungkap Murtin yang tahun ini akan mencalonkan diri sebagai Bupati Musi Rawas.

Menurut Murtin, sinergisitas antara Pemda, BPJS dan PT Lonsum dalam pembinaan karyawan akan lebih berdaya guna untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan.

“Kedepan kita akan lakukan lebih baik lagi, yang terpenting para karyawan harus paham apa yang menjadi hak dan kewajiban, dengan demikian perusahaan tempat bernaung atau bekerja tidak alasan untuk tidak memperhatikan kesejahteraan karyawannya,” kata Murtin.

Sementara itu, Manajer Subianto mengatakan bahwa dengan 263 karyawan dan 10 staff sudah terdaftar di BPJS, sebelumnya juga ada jaminan kesehatan dan pengobatan untuk karyawan, namun dengan adanya BPJS ini pihaknya merasa lebih terbantu karena memang biaya lebih murah dan ditanggung BPJS.

“Terima kasih dengan adanya niat baik dari pemerintah untuk dapat lebih meningkatkan pelayanan, sosialisasi tentang ketenagakerjaan, BPJS dan lainnya. Yakinlah kami pihak perusahaan akan lebih memperhatikan karyawan yang tentunya sudah ada aturan dan arahan dari pusat,” kata Subianto.

Sedangkan dari BPJS Ketenagakerjaan ikut juga mensosialisasikan tentang pentingnya masuk atau ikut program BPJS. Kepada para karyawan, Achiruddin, KCP BPJS Lubuklinggau menyampaikan hendaknya seluruh karyawan ikut program BPJS Ketenagakerjaan guna untuk kepentingan dan jaminan bagi karyawan.

Demikian juga, Ibrahim Fikri dari BPJS Kesehatan menjelaskan bahwa dengan ikut BPJS Kesehatan berarti sudah ada jaminan kesehatana, apabila sakit maka BPJS akan siapkan anggaran untuk berobat. (fs)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pemotongan Dana Siswa Praktek Untuk Bayar Pajak

    • calendar_month Sen, 4 Jun 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 144
    • 0Komentar

    LUBUKLINGGAU – Berdasarkan Informasi yang beredar di SMKN 03, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, terkait Penggunaan Dana BOS terkesan disalahgunakan, benarkah demikian? Pasalnya, berdasarkan informasi dan hasil liputan di SMKN 03 tersebut, bahwa telah terjadi dugaan Pemotongan terhadap Dana BOS yakni anggaran Praktek senilai 25% dengan alasan untuk uang keamanan “untuk LSM dan Wartawan”, menurut […]

  • APBN 2019 Fokus pada Investasi SDM

    • calendar_month Sel, 10 Apr 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 121
    • 0Komentar

    PR3SIDEN Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla menggelar sidang kabinet paripurna yang membahas tentang ketersediaan anggaran dan pagu indikatif serta prioritas nasional tahun 2019 di Istana Negara, Senin 9 April 2018. Dalam pengantarnya, Kepala Negara menegaskan kepada jajarannya untuk lebih fokus dan memprioritaskan alokasi anggaran APBN untuk hal-hal yang bersifat strategis. Apalagi APBN hanya […]

  • Uji Aturan Akses Informasi Keuangan, Pemohon Perbaiki Permohonan

    • calendar_month Sen, 22 Jan 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 129
    • 0Komentar

    JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan uji materiil Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 8 lampiran Undang-Undang Nomor  9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang, Senin (22/1). Perkara 102/PUU-XV/2017 agendanya, yakni mendengar perbaikan permohonan. Sidang kali ini dipimpin […]

  • 26 Cakada Jalani Cek Kesehatan di RSMH

    • calendar_month Sab, 13 Jan 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 127
    • 0Komentar

    PALEMBANG – Sebanyak 26 calon kepala daerah pada hari ini (Jumat, 12/1) menjalani cek kesehatan jasmani di rumah sakit Mohammad Hoesin Palembang. Sebanyak 26 calon kepala daerah itu terdiri atas empat pasang calon gubernur Sumatera Selatan, tiga pasang calon bupati Ogan Komering Ilir dan enam pasang calon bupati Lahat, kata Komisioner KPU Sumatera Selatan, Liza […]

  • Jelang Pendaftaran Pilkada, Komisi II DPR Lakukan Evaluasi

    • calendar_month Sen, 20 Jul 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 145
    • 0Komentar

    JAKARTA — Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarul Zaman mengungkapkan sejumlah evaluasi terkait persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2015. Selain persoalan anggaran, pihaknya juga menyoroti kesiapan SDM penyelenggara Pilkada. “Yang menjadi bahan evaluasi kami jelang proses pendaftaran Pilkada adalah soal anggaran dan kesiapan SDM. Soal anggaran harus dipastikan, apakah benar-benar sudah siap dan […]

  • BAPPENAS Beri Penghargaan Pemda Terbaik dalam Perencanaan Pembangunan

    • calendar_month Sen, 30 Apr 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 155
    • 0Komentar

    Jakarta, 30 April 2018 – Sejak tahun 2011, Kementerian PPN/Bappenas secara rutin memberikan Anugerah Pangripta Nusantara kepada Pemerintah Daerah dengan perencanaan pembangunan terbaik. Namun, mulai 2018, penghargaan tersebut berubah nama menjadi Penghargaan Pembangunan Daerah. Penilaian penghargaan tersebut kini lebih komprehensif dengan tidak hanya mempertimbangkan unsur perencanaan, namun juga pencapaian pembangunan daerah. Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun […]

expand_less