Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Pemerintahan » Forum K2 Minta Walikota Tunda Penerimaan CPNS

Forum K2 Minta Walikota Tunda Penerimaan CPNS

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Sel, 25 Sep 2018
  • visibility 150

LUBUKLINGGAU – Walikota Lubuklinggau H SN Prapa Putra Sohe didampingi Sekda Kota Lubuklinggau H Rahman Sani dan Sekretaris BKPSDM Abdullah Rizal audiensi bersama 173 Honorer K2 Kota Lubuklinggau di Op Room Moneng Sepati, Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Lubuklinggau.

Pihak Forum K2 meminta kepada Walikota agar menunda penerimaan CPNS di Kota Lubuklinggau. Dan mereka meminta juga kepada walikota agar dapat lebih memperhatikan mereka.

Forum K2 juga mengapresiasi perhatian pemerintah kota Lubuklinggau, baik saat dipimpin H SN Prana Putra Sohe dan H Sulaiman Kohar periode 2013/2018, saat kepemimpinan PJ Walikota, H Riki Junaidi maupun saat ini.

Sementara, H SN Prana Putra Sohe menanggapi apa yang menjadi permintaan dari Forum Honorer K2. Ia mengatakan, akan memperhatikan masal kesejahteraan. Baik berupa gaji/honor yang sesuai UMR maupun yang lainnya. (*)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kades Pauh Serahkan Senpira ke Polisi

    • calendar_month Jum, 27 Jan 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 80
    • 0Komentar

    MURATARA – Kepala Desa (Kades) Pauh, Saryono bersama sekretaris desa (Sekdes) kemarin datangi kantor camat Rawas Ilir. Kedatangan mereka untuk menyerahkan dua pucuk senjata api rakitan (senpira) jenis Kecepek. Kades mengatakan bahwa kedua senjata tersebut diserahkan dua orang warganya kepada pemerintah desa, kemudian dilanjutkan diserahkan kepada pihak kepolisian. Post Views: 592

  • RUU Ciptaker Tak Bahas Sanksi Pidana

    • calendar_month Sen, 28 Sep 2020
    • account_circle investigasi
    • visibility 83
    • 0Komentar

    JAKARTA – | Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama Pemerintah dan DPD menyepakati sanksi pidana yang sudah ada dalam Undang-Undang (UU) Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tidak akan dimasukkan dalam Daftar Inventarisir Masalah (DIM) di Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) klaster ketenagakerjaan. “Sanksi pidana terkait dengan UU Ketenagakerjaan tetap seperti di UU eksisting. […]

  • Mendagri Minta Presiden Gelar Ratas Terkait Pengamanan Pilkada Serentak

    • calendar_month Jum, 26 Jun 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 94
    • 0Komentar

    JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengajukan permintaan kepada presiden untuk menggelar rapat terbatas terkait Pilkada serentak. Pasalnya, hasil dari rapat gabungan Pemerintah, penyelenggara Pemilu, dan DPR RI Kamis (25/6) kemarin, masih menyisakan persoalan terkait anggaran pengamanan Pilkada. “Saya sudah menyampaikan kepada Seskab (Sekretaris Kabinet) via telpon hasil raker gabungan di DPR dan […]

  • Ikut Kampanye Donald Trump, DPR Dinilai Hamburkan Uang Negara

    • calendar_month Sab, 5 Sep 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 78
    • 0Komentar

    JAKARTA — Kehadiran rombongan delegasi DPR dalam konferensi pers calon kandidat Presiden AS dari Partai Republik, Donald Trump di Trump Tower, New York, menuai polemik. Imam Masjid Al Hikmah New York, Shamsi Ali mempertanyakan dari mana anggaran perjalanan rombongan DPR itu ke negeri Paman Sam. Menurutnya jika para rombongan mengeluarkan dana dari kantong pribadi untuk […]

  • Jika Lemahkan KPK, Jokowi akan Setop Pembahasan Revisi UU

    Jika Lemahkan KPK, Jokowi akan Setop Pembahasan Revisi UU

    • calendar_month Ming, 13 Des 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 93
    • 0Komentar

    JAKARTA — Pembahasan tentang revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah berlangsung di DPR. Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki menyebut, Presiden Jokowi bisa saja menghentikan pembahasan tersebut dengan tidak mengeluarkan amanat presiden (Ampres) jika pada akhirnya ditemukan bahwa revisi justru melemahkan KPK. Sebab, Ampres berfungsi seperti ‘lampu hijau.’ Tanpa Ampres, mustahil bagi Dewan untuk melanjutkan […]

  • Anggaran Publikasi Mura Rp 1,2 M

    • calendar_month Rab, 14 Feb 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 87
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS, Jurnalindependen.com – Anggaran untuk publikasi pembangunan di Pemkab Musi Rawas tahun ini mencapai Rp 1,2 miliar. Dari anggaran tersebut di rencanakan akan ada penambahan pada anggaran perubahan. Demikian penyampaian Kepala Dinas Kominfotik Kabupaten Musi Rawas, Bambang Hermanto pada acara rapat pembahasan kerjasama dengan media cetak/online di Oproom Pemkab Mura, Rabu (14/02).   “Untuk anggaran […]

expand_less