Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum » Empat Kriteria Capim KPK Versi Koalisi Masyarakat Sipil

Empat Kriteria Capim KPK Versi Koalisi Masyarakat Sipil

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Kam, 27 Agu 2015
  • visibility 25

JAKARTA — Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi yang merupakan gabungan dari LBH Jakarta, PSHK, MaPPI FH UI, ICW, ILR, dan TII memberikan kriteria yang harus dipenuhi Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Panitia Seleksi (Pansel) Capim KPK.

“Berdasarkan catatan Koalisi, terdapat sejumlah kriteria yang harus dipenuhi agar seorang Capim KPK layak diloloskan namanya ke Presiden,” ujar perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi, Erwin Natosmal Oemar, Kamis (27/8).

Kriteria-kriteria tersebut terbagi dari intergritas, kompetensi, memiliki leadership dan management skill serta visi dan misi yang jelas. Pada kriteria integritas para Capim KPK harus taat laporan LHKPN, tidak mempunyai riwayat transaksi mencurigakan, Capim KPK harus mempunyai harta yang wajar sesuai pendapatan, tidak boleh memiliki bisnis atau usaha di luar pekerjaan pokok dan taat bayar pajak, terbuka soal asal usul harta kekayaan dan Independen atau minim konflik kepentingan atau tidak berhubungan terlalu dekat dengan pemegang kekuasaan atau modal.

Kemudian, sambung Erwin, para Capim KPK harus memiliki kompetensi seperti memahami soal tupoksi KPK, memahami konteks permasalahan korupsi di Indnesia dan memliki keterlibatan atau rekam jejak dalam upaya pemberantasan korupsi sebelum ikut seleksi Capim KPK 2015.

Capim KPK juga harus memiliki leadership dan management skill dengan tidak memiliki catatan buruk saat menjadi pimpinan sebuah unit atau lembaga serta inovatif dan kreatif ketika memimpin sebuah unit atau lembaga.

Terakhir, visi dan misi Capim KPK harus sesuai dengan kebutuhan KPK dan keberpihakan kepada lembaga KPK. Sehingga menghasilkan penyidik yang independen termasuk memiliki kewenangan penuntutan TPPU.

“Kriteria-kriteria di atas adalah kriteria minimal yang patut menjadi pertimbangan Pansel dalam meloloskan calon-calon ke Presiden,” tegasnya.

Pansel sendiri harus jeli dalam melihat hasil seleksi wawancara dan laporan hasil penelusuran rekam jejak yang telah diperoleh sebelumnya, sehingga dapat dipastikan bahwa calon-calon yang terpilih adalah calon-calon yang memiliki integritas, kualitas, dan sesuai dengan kebutuhan KPK. (rol)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Optimis, Penyusunan RPJMD 2021-2026 Selesai Tepat Waktu

    • calendar_month Rab, 4 Agu 2021
    • account_circle investigasi
    • visibility 20
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas (Mura) 2021 – 2026 memasuki tahap akhir, yakni pengajuan ke Pemprov Sumsel. Hal ini disampaikan Kepala BAPPEDA, Nanti Kasih melalui Sekretarisnya, H Fatbone Hidayat saat dihubungi, Rabu (04/08/2021). “Sekarang proses melengkapi berkas RPJMD untuk diajukan Pemprov Sumsel. Sebelumnya sudah […]

  • KPK Tahan SAT Tersangka Kasus BLBI

    • calendar_month Kam, 21 Des 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 30
    • 0Komentar

    Jakarta, 21 Desember 2017. Untuk kepentingan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham/Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) pada tahun 2004 sehubungan dengan pemenuhan kewajiban penyerahan aset oleh obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), […]

  • Laporan PT CLBB Nyangkut, Dewan dan Plt Sekda Mura Tidak Tahu

    • calendar_month Kam, 29 Nov 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 29
    • 0Komentar

    MusiRawas – Ketua DPRD dan Plt Sekda Musi Rawas belum menerima isi laporan yang disampaikan PT CLBB terkait pengaduan terhadap oknum pegawai DPM PTSP ke APH. Pelaporan PT CLBB akibat penyegelan bagunan perusahaan PT CLBB Desa semangus lama pada 6/11 2018 lalu dan pelayanan yang dilakukan DPM PTSP dalam kepengurusan IMB. Kamis (15/11/2018). Perlakukan penyegelan yang […]

  • Reaksi Masyarakat Terhadap Janji Lonsum

    • calendar_month Kam, 18 Jan 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 16
    • 0Komentar

    Persoalan masyarakat Desa Muara Megang sebenarnya sudah cukup lama sejak awal tahun 2015. Awal permasalahan masyarakat mempertanyakan hak kebun plasma diatas lahan pertanian seluas 1.700ha yang sekarang dikuasai LONSUM. Permasalahan perkebunan sawit bukan tanpa alasan kalau masyarakat mempersoalkan hak kebun plasma tersebut, sebab pembebasan lahan dari tahun 2007 sampai 2014 tentunya sudah terikat dengan UU […]

  • Menag Kecam Penembakan di New Zealand: Tak Berperikemanusiaan!

    Menag Kecam Penembakan di New Zealand: Tak Berperikemanusiaan!

    • calendar_month Sab, 16 Mar 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 20
    • 0Komentar

    Jakarta – Menteri Agaman Lukman Hakim Saifuddin mengecam aksi penembakan di dua masjid di Christchurch, New Zealand. Dia mengatakan aksi terorisme itu bertentangan dengan nilai-nilai agama. “Itu tindakan tidak berperikemanusiaan dan sangat bertentangan dengan nilai-nilai agama,” kata Lukman dalam keterangan tertulis, Sabtu (16/3/2019). Lukman mengatakan aksi terorisme tidak dibenarkan dalam ajaran agama apa pun. Jadi, […]

  • Koperasi Aktif Tinggal 500-an di Musi Rawas

    • calendar_month Sel, 25 Feb 2020
    • account_circle investigasi
    • visibility 18
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Tidak kurang dari 705 Koperasi yang kini terdata dan aktif sekitar 500-an koperasi di Kabupaten Musi Rawas (Mura). Dari jumlah ini terdiri dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Konsumsi, Produksi, Serba Usaha dan Pemasaran. Hal ini diungkapkan Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Mura, Jon Prison dikantornya, Senin (24/02). Menurutnya, dari target […]

expand_less