Breaking News
light_mode
Trending Tags
Maaf, tidak ditemukan tags pada periode waktu yang ditentukan.
Beranda » Hukum » Dituntut Jaksa 16 Tahun, Setnov Kaget karena Sudah Kooperatif

Dituntut Jaksa 16 Tahun, Setnov Kaget karena Sudah Kooperatif

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Jum, 30 Mar 2018
  • visibility 18

Jakarta – Mantan Ketua DPR RI Setya Novanto kaget dengan tuntutan yang diberikan jaksa KPK kepadanya. Tuntutan jaksa juga dirasa terdakwa kasus dugana korupsi e-KTP ini terlalu berat.

Demikian disampaikan Novanto usai pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (29/3/2018) malam. Novanto diketahui dituntut 16 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar, serta uang pengganti senilai 7,4 juta dollar AS oleh jaksa KPK.‎ Novanto akan menyampaikan pembelaan atas tuntutan tersebut.

“Terus terang saya sebagai manusia biasa sangat kagetlah, secara jujur saya kaget dapat tuntutan yang begitu berat,” ungkap Novanto.

Tuntutan itu dirasa berat lantaran Novanto mengklaim telah kooperatif kepada KPK. Termasuk menjelaskan‎ siapa-siapa yang terima aliran uang e-KTP pada pemeriksaan terdakwa. Di antaranya yakni Olly Dondokambey, Tamsil Linrung, Melchias Marcus Mekeng, Arief Wibowo, Ganjar Pranowo, dan Jafar Hafsah.

Terkait hal itu, terang Novanto pun mengklaim telah menjelaskan di depan penyidik saat dikonfrontasi dengan ponakannya Irvanto Hendra Pambudi, beberapa waktu lalu.

“Saya kan di dalam pemeriksaan terdakwa sudah saya sampaikan sejelas-jelasnya bahwa penerimaan uang itu adalah diakui oleh saudara Andi (Narogong) dan saudara Irvanto,” kata Novanto.

Mengenai pemberian uang-uang itu, ditegaskan Novanto, memang adanya. Sebab, kata Novanto, dirinya pernah dilaporkan Andi Narogong dan Irvanto. ‎

“Malam-malam saya diminta untuk menandatangani itu pengeluaran-pengeluaran dari pihak-pihak yang sudah dinyatakan oleh saudara Andi, di mana si Irvanto menjadi kurir. Nah itu saya pikir sudah menjadi tugasnya daripada penyidik keterangan-keterangan mereka yang di mana saya mengetahui secara jelas apa kah mau dipakai atau tidak. Ini tentu hal yang sangat penting,” ujar Novanto.‎

Dalam surat tuntutan, Jaksa KPK menuangkan jika Novanto diyakini menerima 7,3juta dollar Amerika Serikat dari proyek e-KTP. Disinggung hal itu, Novanto bersikukuh menepisnya.‎

“Yang jelas tuh bahwa tadi kan sudah disampaikan juga oleh JPU bahwa tidak ada penerimaan uang secara langsung kepada saya. Jadi memang saya tidak pernah menerima uang tersebut,” tandas Novanto.‎ (jurnas)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pemkab Mura Belum Keluarkan Izin Pengelolaan Burung Walet

    • calendar_month Rab, 27 Des 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 18
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS, Jurnalindependen.com – Izin Pengelolaan Burung Walet sesuai Perda No. 9 Tahun 2012 tidak bisa diberikan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas kepada penangkar walet. Pasalnya, sejak diterbitkan perda tersebut belum memiliki aturan turunan Perbup yang memerinci Petunjuk dan teknisnya. Sehingga sejak terbit hingga kini Perda tersebut tidak satupun dapat mengeluarkan izin kepada Penangkar Walet. Berbeda […]

  • PT Kereta Api Buka Rekrutmen, Formasi Hingga Tamat SMA

    • calendar_month Sab, 18 Sep 2021
    • account_circle investigasi
    • visibility 26
    • 0Komentar

    PT Kereta Api Indonesia (Persero) saat ini sedang membuka rekrutmen untuk berbagai formasi. Masyarakat yang ingin melamar dapat melakukan pendaftaran mulai 18 s.d 24 September 2021. “KAI memberikan kesempatan kepada putra-putri terbaik bangsa untuk bergabung bersama KAI melalui rekrutmen ini,” ujar VP Public Relations KAI Joni Martinus. Joni menjelaskan, formasi yang dibutuhkan pada rekrutmen ini […]

  • DPR Minta Data Angkatan Kerja yang Melibatkan TKA

    • calendar_month Jum, 27 Apr 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 28
    • 0Komentar

    JAKARTA – Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Ketenagakerjaan, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan Ham serta  Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri untuk menyampaikan data tentang angkatan kerja dan kebutuhan lapangan pekerjaan yang diperlukan dalam proyek-proyek investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri di seluruh wilayah NKRI. “Pemerintah diminta […]

  • Bupati Ratna Machmud Melantik Pengurus TP PKK, FPMB, GOW dan TP Posyandu di Kabupaten Musi Rawas, Ini Amanahnya

    Bupati Ratna Machmud Melantik Pengurus TP PKK, FPMB, GOW dan TP Posyandu di Kabupaten Musi Rawas, Ini Amanahnya

    • calendar_month Jum, 4 Jul 2025
    • account_circle investigasi
    • visibility 49
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – Bupati Musi Rawas, Hj.Ratna Machmud resmi mengukuhkan dan melantik Pengurus Tim Penggerak PKK, Forum Perempuan Musi Rawas Mantab, Gabungan Organisasi Wanita dan Tim Pembina Posyandu Kabupaten Musi Rawas. Pelantikan berlangsung di Auditorium Pemkab Musi Rawas, Jumat (4/7/2025). Bupati Ratna Machmud menyampaikan atas nama pribadi dan segenap jajaran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas mengucapkan […]

  • Lantaran Gaji Tidak Dibayar, BHL Nyaris Tembak Asisten Perusahaan Pakai Kecepek

    • calendar_month Sen, 7 Mei 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 34
    • 0Komentar

    MURATARA-Seorang Buruh Harian Lepas (BHL) PT CLBB, ZA (54) nekat menembak asisten perusahaan tempatnya bekerja, lantaran gajinya tidak dibayar. Namun tembakan menggunakan senjata api rakitan (Senpira) laras panjang ini tidak mengenai korban Dadang Herami, karena tidak meletus saat pelaku menarik pelatuk kecepek yang sudah diarahkan pelaku ke tubun korban itu. Peristiwa dugaan percobaan pembunuhan ini […]

  • Jokowi Minta ASEAN Tangani Masalah Muslim Rohingya di Rakhine State

    Jokowi Minta ASEAN Tangani Masalah Muslim Rohingya di Rakhine State

    • calendar_month Sab, 16 Mar 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 22
    • 0Komentar

    Presiden Jokowi menerima Menteri Luar Negeri Thailand Don Pramudwinai di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (13/3/2019). Dalam pertemuan, Jokowi menyampaikan pentingnya konsep kerja sama Indo-Pasifik terkait nasib muslim Rohingya di Kota Rakhine, Myanmar. “Mengenai masalah Rakhine State, Presiden menyampaikan pentingnya keterlibatan ASEAN dalam membantu Myanmar di dalam mempersiapkan repatriasi yang sukarela, damai, dan bermartabat,” kata […]

expand_less