Disdik Sumsel dan Polisi Diminta Kroscek Dugaan Pungli di SMKN 3 Lubuklinggau
- account_circle investigasi
- calendar_month Sel, 5 Jun 2018
- visibility 24
LUBUKLINGGAU – Menyikapi kemelut di dunia Pendidikan yang sering terjadi menyalahi aturan atau wewenang, salah satunya yakni Pungutan liar (Pungli). Kali ini terjadi di SMKN 03 Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, diduga lakukan pungli terhadap siswa didiknya sebesar Rp, 160.000.- /siswa, dengan alasan Dana Perpisahan, (05/06).
Menyikapi hal itu, Ketua Lembaga KPK Ali Mu’ap didampingi Sekretarisnya Hamdan mengungkapkan, terkait adanya dugaan pungli yang dilakukan oleh pihak SMKN 03 Lubuklinggau, yang mengatasnamakan Program Komite sekolah dengan memungut uang yang telah ditetapkan senilai Rp,160.000.- /siswa, tentu hal itu melanggar aturan permendikbud tentang komite no 75 tahun 2017.
“Boleh sumbangan tapi tidak boleh ditetapkan, alias Sukarela atau tidak mengikat, jika terjadi itu termasuk Kategori Pungli,” tegas Ali,
Ditambah Ali, pihaknya mendesak Pada Dinas Pendidikan Provinsi dan Polres Lubuklinggau, melalui Tim Saber Pungli, agar mengkroscek yang sebenarnya di SMKN 03 tersebut, jika ditemukan indikasi Pungli, pihaknya mohon dengan sangat agar Pihak SMKN 03 di Proses sesuai Perpres No 87 dan Permendikbud No 75 dan undang – undang yang berlaku.
“Pada pihak Penegak hukum khususnya Polres Lubuklinggau atau Tim Saber Pungli. Mohon di cek kebenarannya, jika benar sedemikian pihak penegak hukum harus memproses sekolah SMKN 03 tersebut, jelas menyalahi aturan Perpres No 87 tahun 2016 serta Permendikbud no 75 Tahun 2017, agar kedepan tidak ada lagi Pungli di Sekolah,” harapnya tegas.
Sebelumnya pernah diwawancarai PLH Kepala Sekolah SMKN 03 Nofmiswati membenarkan, bahwa memang ada Pengambilan uang terhadap murid sebessr Rp,160.000.- /siswa siswi, untuk anggaran Perpisahan untuk murid kelas tiga (3) sebanyak 200 siswa, Menurutnya, hal itu melalui rapat komite, uang tersebut untuk biaya perpisahan selain biaya kosumsi ada juga sewa hotel hingga alat Perpisahan, dijelaskannya, pengambilan uang terhadap siswa tidak harus diizinkan dari Diknas Provinsi yang penting rapat komite, ungkapnya,
Ironisnya, terkait berita acara baik rincian uang masuk maupun uang keluar atau notulen rapat dan yang lainnya, dirinya belum dapat memperlihatkan pada awak media pada saat itu.
Sumber : Bidikkasusnews.com
Link : http://www.bidikkasusnews.com/2018/06/polres-lubuklinggau-diminta-proses.html?m=1
- Penulis: investigasi
