Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum » Diduga Tim Advokasi Pemkab Muratara Berpihak Pada Dua Sisi

Diduga Tim Advokasi Pemkab Muratara Berpihak Pada Dua Sisi

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Jum, 17 Apr 2015
  • visibility 90

MURATARA, Jurnalindependen.com – Tim Advokasi Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) diduga berpihak pada dua sisi, satu sisi pada pemerintah daerah satu sisi lagi pada suatu perusahaan. Hal tersebut sangat di sayangkan bisa terjadi seperti diungkapkan Ketua LSM Pemerhati Pembangunan Daerah (PPD) Kabupaten Muratara, Muawiyah (17/04/2015) melalui HP.

Menurut Muawiyah, bagaimana bila terjadi demo masyarakat ke pemerintah yang menuntut perusahaan tersebut, Tim Advokasi tersebut berdiri dimana, apa mereka berpihak pada pemerintah yang adalah menyangkut aspirasi rakyat atau keperusahaan yang dituntut oleh rakyat.

“Informasi dari salah satu pegawai Pemkab Muratara, sekarang ini sedang terjadi konflik internal tentang tim Advokasi tersebut, menurut pegawai tersebut kasihan masyarakat karena hak mereka tidak bisa di bela oleh tim Advokasi yang berpihak pada dua sisi tersebut,” kata Muawiyah. (Ph)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Guru Besar UIN, Komaruddin Hidayat : Indonesia Saat ini Dalam Kondisi Sakit

    • calendar_month Sel, 3 Mar 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 102
    • 0Komentar

    JAKARTA — Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Komaruddin Hidayat berpendapat bahwa negara Indonesia saat ini sedang dalam kondisi ‘sakit’ atau tidak pada kondisi stabil pada semua lini. “Negara Indonesia ini sedang ‘sakit’, butuh obat yang bisa pelan-pelan mengembalikan pada jalur yang seharusnya,” katanya di Kebayoran Baru, Jakarta, Selasa (3/3) malam. Ia […]

  • Fantastis, Anggaran Pertemuan IMF-WB Capai 855 Miliar dari APBN

    • calendar_month Sel, 9 Okt 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 88
    • 0Komentar

    JAKARTA – Anggaran pertemuan tahunan International Monetery Fund (IMF) dan World Bank (WB) yang mencapai Rp 855,5 miliar ternyata tidak ada alokasinya untuk perluasan apron Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Ini sekaligus membantah pernyataan Presiden Joko Widodo saat berbicara di Medan, Sumatera Utara, Senin lalu. Fakta ini diungkap Anggota Komisi XI DPR RI Heri […]

  • Imigrasi Muaraenim Sosialisasi Perizinan dan Paspor

    • calendar_month Kam, 25 Okt 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 115
    • 0Komentar

    LUBUKLINGGAU – Kantor Imigrasi Kelas II Muaraenim menggelar acara Sosialisasi Peraturan Keimigrasian di Hotel Dafam Lubuklinggau, Kamis (25/10). Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Muara Enim, Telmaizul Syatri dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada para peserta yang hadir dalam acara sosialisasi ini. Terkhusus kepada Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Kabupaten Musi Rawas, M Rozak yang juga […]

  • Selang Sehari Polisi Tangkap Pelaku Pemerkosa di Kebun Sawit Lonsum

    Selang Sehari Polisi Tangkap Pelaku Pemerkosa di Kebun Sawit Lonsum

    • calendar_month Jum, 3 Okt 2014
    • account_circle investigasi
    • visibility 108
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS – Selang sehari pelaku pemerkosa Bunga (40) nama disamarkan, ditangkap polisi di areal pabrik kelapa sawit PT. Lonsum, Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan. Kapolres Musi Rawas, AKBP Chaidir membenarkan penangkapan ini saat dikonfirmasi Jurnalindependen.com tadi malam, Jum’at (03/10/2014). “Personel Polpos Marga Baru telah berhasil melakukan penangkapan terhadap sdr. Joni, umur (19) warga Kel. Karang Dapo Kec. […]

  • KTNA Bantah Kuota Pupuk Subsidi Tidak Cukup

    • calendar_month Rab, 11 Feb 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 127
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com — Adanya kelangkaan pupuk subsidi di Kabupaten Musi Rawas jelang musim tanam dibantah Wakil Sekretaris Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Provinsi Sumatera Selatan, Ghufron. Menurutnya selama ini kuota maupun kebutuhan pupuk subsidi mencukupi bagi kelompok tani (koptan). “Setahu saya kuota yang diajukan sesuai RDKK dari koptan mencukupi kebutuhan, apalagi di daerah Kecamatan […]

  • Pasca Putusan MK, KPU Diminta Lakukan Simulasi Verifikasi Faktual

    • calendar_month Sen, 15 Jan 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 101
    • 0Komentar

    JAKARTA – Pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi verifikasi faktual partai politik, Anggota Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin mengharapkan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat melakukan simulasi terkait hal tersebut. Yanuar menuturkan, KPU perlu menyimulasikan putusan MK tersebut dengan penjadwalan dan landasan yang ada. “KPU harus membuat simulasi dengan seluruh penjadwalan yang […]

expand_less