Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » News » Dansatgas Ajak Semua Pihak Terlibat Atasi Karhutla

Dansatgas Ajak Semua Pihak Terlibat Atasi Karhutla

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Rab, 14 Agu 2019
  • visibility 51

PALEMBANG -| Menurut prakiraan BMKG, musim kemarau tahun ini akan berlangsung hingga Oktober 2019. Mau tak mau ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terjadi. Sejak akhir Juli hingga sekarang, beberapa wilayah Sumatera Selatan (Sumsel) sudah mulai bermunculan titik-titik api

Hal itu dikemukakan Komandan Satgas Penanggulangan Karhutla Kolonel Arh Sonny Septiono, Selasa (13/8). 

Sebagai antisipasi ancaman Karhutla dan kabut asap, ia  menyatakan bahwa Tim Satgas sudah siap sedia dan terus melakukan berbagai upaya mencegah dan memadamkan api.

Saat ini kita sudah siapkan 1.512 personel yang terdiri dari unsur TNI, Polri melalui Polda Sumsel, BPBD, dan unsur Masyarakat. Saat ini personel sudah bergerak, bahkan bisa dihitung 24 jam selalu siap sedia,” ujarnya di Makorem 044/Garuda Dempo, Senin (12/8/2019).

Kolonel Sonny yang juga sebagai Komandan Korem 044/Garuda Dempo juga menyatakan bahwa di Makorem 044/Gapo sendiri sudah disiapkan Pos Komando Pengendalian (Puskodal), yang bisa memonitor pergerakan tim setiap waktu.

Ancaman Karhutla bukan lagi wacana, tapi sudah tampak di depan mata. Setiap hari pasukan kita berjibaku mengatasi semua titik api, baik melalui udara dengan water bombing ataupun pergerakan pasukan darat yang mencari dan mengejar titik api.

“Bisa dibayangkan bahwa saat ini, 9 Kabupaten di Sumsel sudah muncul titik-titik api. Umumnya pula, lokasi titik api berada di tempat yang sulit untuk dimasuki pasukan darat. Karena itu, kita all out, semua dimaksimalkan untuk memadamkan api.

Terjadinya Karhutla di Sumsel memang sudah dirasakan sejak dua minggu terakhir. Tingginya suhu dan tidak adanya hujan, menjadikan hawa panas semakin terasa. Pantauan satelit juga menunjukkan titik api bertebaran di berbagai wilayah.

Peristiwa ini seakan mengingatkan pada tahun 2015 silam, dimana sebaran kabut asap begitu pekat dan mengganggu rutinitas warga sehari-hari. Untuk itu, sikap menjaga dan peduli dengan lingkungan setempat sangat diperlukan, semua pihak, baik masyarakat maupun pelaku usaha.

Saya tekankan bahwa Karhutla adalah masalah bersama, karena itu kita harus selesaikan secara bersama-sama pula. Pihak perusahaan yang ada di Sumsel, semua saya minta untuk terlibat, bahu membahu. Mana sumber daya yang mereka miliki, maksimalkan untuk memadamkan api. Masyarakat juga demikian, sama-sama kita jaga, kalau kurang alat kita siapkan,” ujarnya.

Kolonel Arh Sonny Septiono mengatakan bahwa terhadap pihak-pihak yang sengaja membakar lahan, akan diberikan tindakan tegas. Kita sudah dapat instruksi dari Pangdam II/Sriwijaya, ambil tindakan tegas jika ada yang sengaja bakar lahan. Kita tidak main-main soal ini, karena itu prajurit yang bertugas di lapanganpun, jika perlu kita persenjatai. Ini bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk Sumsel dan Indonesia.

Ditambahkan juga oleh mantan Kasrem 032/Wirabraja ini, bahwa sekarang adalah masa tanggap darurat. Tak perlu lagi saling salah menyalahkan, tapi bertindak memadamkan api dan mencegah agar api tidak terjadi. Peran serta semua pihak diminta sekali, baik masyarakat, pelaku usaha, pemerintah, dan siapapun yang terkait.

TIM MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Delapan Tuntutan Aksi Formula Muratara

    • calendar_month Sen, 25 Sep 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 43
    • 0Komentar

    MURATARA, Jurnalindependen.com – Ratusan Massa yang menamakan diri Forum Muara Rupit Lawang Agung (Formula) menggelar aksi damai di kantor Bupati Musi Rawas Utara (Muratara), Senin (25/09). Aksi yang dipimpin Thomas Zuhri Antoni selaku Koordianator Aksi dan Servinerkhan Putra sebagai Koordinator Lapangan, menyampaikan delapan tuntutan pemerataan pembangunan di Kabupaten Muratara. Diantaranya, pertama, menuntut saluran PDAM harus segera […]

  • PMT Minta Walikota Lubuklinggau Tindak Dugaan Pungli di PBS

    • calendar_month Sab, 16 Jan 2021
    • account_circle investigasi
    • visibility 68
    • 0Komentar

    LUBUKLINGGAU – | Ketua Pemuda Mandala Trikora (PMT) Lubuklinggau Mirwan Batubara minta Walikota Lubuklinggaubertindak cepat selesaikan masalah dugaan Pungutan Liar (Pungli) di Pasar Bukit Sulap (PBS) Kota Lubuklinggau. “Dugaan pungli ini dilakukan oleh oknum Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disprindag) Kota Lubuklinggau, dengan kedok pajak, sewa-menyewa dengan nominal yang sangat memberatkan para pedagang. Pungutan bervariasi, tergantung […]

  • Awal Juni, Bupati Musi Rawas Berkantor di Muara Beliti

    • calendar_month Rab, 30 Mei 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 56
    • 0Komentar

    Musi Rawas – Jika tidak ada halangan, awal Juni 2018 ini, Pasangan Pemimpin Kabupaten Musi Rawas akan mulai bertugas di Kantor Bupati Musi Rawas di Muara Beliti. Kepastian ini setelah Bupati Musi Rawas, H Hendra Gunawan, Rabu (30/05/2018) melakukan peninjauan persiapan ruangan yang akan menjadi ruang kerjanya. Dikatakan Bupati disela-sela kunjunganya, melihat dari kondisi ruang […]

  • Kapolres Pimpin Rapat Koordinasi Pengamanan Lebaran

    • calendar_month Sen, 28 Mei 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 59
    • 0Komentar

    Musi Rawas, Sumsel – Kapolres Musi Rawas AKBP Bayu Dewantoro pimpin langsung kegiatan Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Dalam Rangka Pengamanan Perayaan Idul Fitri 1439 Hijriah di Gedung Pesat Gatra, Senin, 28 Mei 2018. Kegiatan rapat ini dihadiri juga oleh Wakapolres Musi Rawas, Kabag Ops Polres Musi Rawas, Para Kasat, Para Perwira Polres Musi Rawas dan […]

  • Puluhan Ibu-ibu Laporkan Dugaan Pungli Pendamping PKH

    • calendar_month Sel, 23 Jul 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 70
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Puluhan Ibu-ibu dari Kelurahan Muara Kelingi datangi Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas menuntut dan melaporkan dugaan pungli oknum Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH), Selasa (23/07). Ibu-ibu penerima dana PKH ini memperjuangkan haknya dan meminta Pendamping Sosial PKH transparan tentang komponen yang seharusnya mereka terima. Program tersebut yang diduga dilakukan, Hb […]

  • Mendagri Usulkan Revisi Perpres BNPP Direvisi

    • calendar_month Sab, 27 Des 2014
    • account_circle investigasi
    • visibility 61
    • 0Komentar

    SEMARANG–Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memandang perlu merevisi Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). "Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara tidak perlu diubah. Akan tetapi, Perpres No. 12/2010 tentang BNPP saja yang perlu direvisi dengan segera," katanya di Semarang, Jumat malam. "Tanpa disadari," kata Mendagri yang […]

expand_less