JAKARTA — Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya mengizinkan Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk ikut Pilkada 2015. Persetujuan tersebut muncul
Megawati Menghendaki Partai Politik Bisa Pecat Kepala Daerah
DEPOK — Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menghendaki, agar partai politik punya hak untuk melakukan pergantian antar waktu (PAW) bagi
Jelang Pendaftaran Pilkada, Komisi II DPR Lakukan Evaluasi
JAKARTA — Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarul Zaman mengungkapkan sejumlah evaluasi terkait persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2015. Selain
Kabag Keuangan : Anggaran Publikasi Dihapus, Dialihkan ke Bagian Lain
MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com — Anggaran publikasi media di Bagian Humas Setda Kabupaten Musi Rawas beberapa waktu lalu dibekukan tanpa alasan jelas dari Bupati
Mengenai Pembekuan Anggaran Publikasi, Edi Iswanto Seolah Hindari Wartawan
MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com — Hingga kini belum ada kejelasan kapan anggaran Publikasi di Bagian Humas mulai dapat digunakan. Pembekuan anggaran tersebut di Humas
Mendagri Minta Presiden Gelar Ratas Terkait Pengamanan Pilkada Serentak
JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengajukan permintaan kepada presiden untuk menggelar rapat terbatas terkait Pilkada serentak. Pasalnya, hasil dari
Dugaan Penyimpangan Dana KPU Jangan Ganggu Pilkada
JAKARTA — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-PR), Yuddy Chrisnandi berharap temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas dugaan kerugian negara
JK : Kepala Daerah Mundur Berarti tak Penuhi Amanah
JAKARTA — Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai kepala daerah harus melaksanakan amanahnya untuk tetap menjalankan jabatannya hingga masa jabatan berakhir. Hal ini
Sikap Politik PDIP dalam Pilkada Fleksibel
JAKARTA — Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Sekjen PDIP), Hasto Kristiyanto mengatakan sikap politik PDIP dalam pemilihan kepala daerah serentak, fleksibel
DPR Segera Revisi UU Pilkada
JAKARTA — Komisi II DPR RI akhirnya ketuk palu untuk tetap melakukan revisi UU nomor 8/2015 tentang Pemilihan Gubernur, Wali Kota, dan
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.