Panglima TNI: Filipina Janji Bebaskan Lima WNI yang Disandera Abu Sayyaf

MUSI RAWAS – Pemkab Musi Rawas Tahun 2022 menganggarkan Pendapatan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp106.342.468.396,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp15.619.054.299,00 atau 14,69% dari anggaran. Realisasi tersebut turun sebesar Rp2.544.782.051,00 dari tahun sebelumnya sebesar Rp18.163.836.350,00 atau 14,01%. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor […]

BERAPA juta orang telah berkurban di negeri ini? Berapa puluh juta pula hewan kurban disembelih di Hari Adha yang penuh keutamaan itu? Jika ditarik ke ranah dunia Muslim di kancah internasional, hitungannya tentu ratusan juta jiwa dan ekor. Suatu jumlah bilangan yang tentu saja menakjubkan! Lalu, pasca-Hari Raya Adha tersebut, hikmah apa yang mesti diambil […]

MUSIRAWAS- Pelaksanaan Musrenbang sangatlah penting, agar bersama-sama memberikan pemikiran dalam upaya mendorong sinergitas kebijakan pembangunan di Kabupaten Musi Rawas dengan kebijakan pembangunan provinsi Sumatera Selatan maupun kebijakan pembangunan nasional sesuai amanat konstitusi serta visi misi pembangunan Kabupaten Musi Rawas tahun 2016-2021. Hal ini dikatakan Bupati Musi Rawas H Hendra Gunawan, saat membuka Musrenbang Musi Rawas, […]

MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com – Sangat disayangkan Kabag Hukum Setda Kabupaten Musi Rawas ini di akhir-akhir menjelang pemilukada di Provinsi Bengkulu, tidak pernah berada ditempat, ungkap salah satu insan pers yang biasa bertugas di Pemkab Musi Rawas, Heri Kusnadi, pagi tadi (Kamis, 30/10/2014) di Kantor Pemda Air Kuti Lubuklinggau. Menurut Heri, karena Kabag Hukum maupun beberapa pejabat lain […]

JAKARTA – | Komitmen Pemerintah untuk menghilangkan tenaga honorer pada tahun 2023 mendapat respon beragam, terutama dari para guru yang berstatus honorer di sejumlah sekolah negeri di daerah. Sebelum tahun 2023, persoalan ini harus tuntas untuk kenyamanan kerja dan hidup para tenaga honorer tersebut. Penegasan ini disampaikan Anggota Komisi II DPR RI Agung Budi Santoso […]

YOGYAKARTA–Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Istimewa Yogyakarta berencana mengajukan upaya “judicial review” terhadap Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah yang berpotensi mengakibatkan pilkada ditunda. “Kami akan mengajukan judicial review atau mendesak Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu) karena ini merugikan rakyat,” kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi […]