Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum » Budi Waseso Sebut Ada Pihak yang Terganggu dengan Penegakan Hukum

Budi Waseso Sebut Ada Pihak yang Terganggu dengan Penegakan Hukum

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Kam, 3 Sep 2015
  • visibility 147

JAKARTA — Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Budi Waseso mengaku tidak merasa ada yang salah jika dirinya benar dicopot dari jabatannya saat ini. Ia pun menyebut pencopotan tersebut masih jauh dari kata kriminalisasi.

“Tidak, saya tidak merasa dikriminalisasi. Ini hal yang wajar terjadi, biasa-biasa saja,” kata Budi di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (3/9).

Budi mengatakan, mutasi adalah hal yang biasa terjadi di tubuh institusi Polri untuk kepentingan personil dan instansi, termasuk untuk perwira tinggi seperti dirinya. Sebagai anggota lembaga Bhayangkara, ia mengaku akan legawa jika memang akan dirotasi.

Ia pun tidak menampik adanya pihak-pihak yang merasa terganggu dengan penegakan hukum yang selama ini pihaknya lakukan. “Kalau penegakan dilakukan pasti ada pihak yang terganggu. Siapa yang terganggu? Orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum. Itu wajar, tidak masalah,” ujarnya.

Namun, ia enggan menyebut hal tersebut sebagai bentuk dari intervensi. “Bukan intervensi, ada orang yang terganggu mungkin orang-orang itu melakukan pelanggaran hukum. Pasti yang merasa terusik, tidak nyaman,” kata Budi. (rol)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • DPR Minta Data Angkatan Kerja yang Melibatkan TKA

    • calendar_month Jum, 27 Apr 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 125
    • 0Komentar

    JAKARTA – Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Ketenagakerjaan, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan Ham serta  Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri untuk menyampaikan data tentang angkatan kerja dan kebutuhan lapangan pekerjaan yang diperlukan dalam proyek-proyek investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri di seluruh wilayah NKRI. “Pemerintah diminta […]

  • Wabup Hj. Suwarti Lepas 188 Jamaah Haji Musi Rawas

    • calendar_month Ming, 7 Jul 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 121
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Sebanyak 188 Calon Jamaah Haji (CJH) asal Kabupaten Musi Rawas resmi dilepas keberangkatannya oleh Wakil Bupati Musi Rawas Hj. Suwarti di masjid Agung Darussalam. Turut hadir Perwakilan Kemenag Mura, Kapala Bagian (Kabag) Kesra Setda Mura Muhammad Yusran Amri dan unsur Forkompimda Kabupaten Musi Rawas serta keluarga dari jamaah calon haji. Dalam […]

  • Bupati Gelar Safari Ramadhan ke OPD Pemkab Mura

    • calendar_month Kam, 31 Mei 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 133
    • 0Komentar

    Musi Rawas – Untuk meningkatkan silaturahmi dan memberi semangat kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kabupaten Musi Rawas, Bupati Musi Rawas, H Hendra Gunawan melaksanakan Roadshow Safari Ramadhan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Mengawali roudshow ini, Rabu (30/05/2018), Bupati Mura mengunjungi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Rawas dan melaksanakan tatap […]

  • Ada Peluang APH Usut Pembangunan Puskesmas Terawas

    • calendar_month Kam, 23 Sep 2021
    • account_circle investigasi
    • visibility 204
    • 0Komentar

    PALEMBANG – | Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menyatakan ada peluang Aparat Penegak Hukum (APH) mengusut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait Kekurangan Volume pekerjaan pembangunan Puskesmas Terawas, kecamatan STL Ulu Terawas kabupaten Musi Rawas Tahun 2020. Koordinator MAKI Kota Palembang Boni Belitong, menyampaikan banyak faktor yang harus diketahui publik terkait temuan BPK ini, predikat […]

  • Ahli: Pengenaan Pajak Bumi Bangunan Cukup Sekali

    • calendar_month Kam, 15 Mar 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 154
    • 0Komentar

    JAKARTA – Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) seharusnya cukup sekali pada saat membeli membeli tanah untuk keperluan rumah tinggal atau rumah tinggal untuk kepemilikan. Jika PBB ditagih setiap tahun, maka  menghilangkan hak rakyat secara utuh atas tanah yang dimilikinya sebagai warga negara yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Demikian disampaikan pakar hukum agraria […]

  • Sinergitas Program PKK Wujudkan Keutuhan dan Kerukunan Keluarga

    • calendar_month Kam, 8 Nov 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 128
    • 0Komentar

    Musi Rawas, – Bertempat di gedung serbaguna Bagas Raya Lubuklinggau, Tim Penggerak PKK Kabupaten Musi Rawas menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama TP PKK kecamatan, desa dan kelurahan se-Kabupaten Musi Rawas, Kamis (08/11). Dalam kegiatan rakor TP PKK tersebut mengangkat tema, “Sinergitas Program PKK Mewujudkan Keutuhan dan Kerukunan Keluarga Sebagai Perekat Bangsa”. Diawali dengan laporan ketua […]

expand_less