Breaking News
light_mode
Trending Tags
Maaf, tidak ditemukan tags pada periode waktu yang ditentukan.
Beranda » Bisnis » Pemungutan Retribusi Parkir Dishub Lubuklinggau Diduga Tak Sesuai Ketentuan

Pemungutan Retribusi Parkir Dishub Lubuklinggau Diduga Tak Sesuai Ketentuan

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Ming, 28 Jan 2024
  • visibility 182

LUBUKLINGGAU – Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir yang ditentukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pemeriksaan secara uji petik LHP BPK Tahun 2022 terhadap dokumen penerimaan retribusi serta wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan (Dishub) menunjukkan terdapat pemungutan Retribusi Parkir kepada 114 Badan Usaha yang bukan merupakan objek Retribusi Parkir sebesar Rp297.420.000,00.

Sebanyak 114 titik area parkir tersebut terletak di halaman masing-masing Badan Usaha dan di luar tepi jalan umum. Selain itu, tidak terdapat petugas yang memberikan pelayanan parkir dan tidak terdapat karcis retribusi yang digunakan sebagai dasar perhitungan.

Pihak Dishub beranggapan bahwa objek Retribusi Parkir dapat dikenakan apabila masih berada dalam area Daerah Milik Jalan (DMJ) yaitu 18 meter ke kanan dan ke kiri dari as jalan.

Lebih lanjut, perhitungan yang ditetapkan hanya berdasarkan kesepakatan antara petugas Dishub dengan badan usaha, bukan dari pengguna kendaraan selaku wajib retribusi parkir.

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Atas Pengaduan OJK, Kemenkominfo Blokir 20 Situs MMM

    • calendar_month Sab, 18 Apr 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 148
    • 0Komentar

    JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mulai memblokir 20 situs internet yang berkaitan dengan aktivitas lembaga Mavrodi Mondial Moneybox (MMM). Pemblokiran ini dilakukan atas pengaduan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada Kemenkominfo belum lama ini. “Setelah melalui proses kajian yang dibahas dalam (Tim) Panel Investasi Ilegal, Penipuan, Obat Makanan, Perjudian, dan Narkoba, maka Panel […]

  • Ini Harapan Bupati kepada Tim Penilai BBGRM Provinsi

    • calendar_month Kam, 2 Jun 2022
    • account_circle investigasi
    • visibility 131
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Ramah Tamah Bupati Musi Rawas Hj Ratna Machmud bersama Tim Penilai Lomba Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) serta Lomba Desa Tingkat Provinsi Sumatera Selatan di Pendopoan Rumah Dinas Bupati Musi Rawas, Rabu (01/06/2022). Tim penilai lomba BBGRM dan Desa ini dipimpin langsung Kepala Dinas PMD Provinsi Sumatera Selatan, Nelson Firdaus […]

  • Badan Pemeriksa Keuangan Harus Independen

    • calendar_month Sen, 19 Agu 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 101
    • 0Komentar

    JAKARTA – | Anggota Komisi XI DPR RI Refrizal mengatakan bahwa anggaran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus mandiri dan tidak bergantung terhadap Kementerian Keuangan. Sebab sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, Indonesia harusnya mampu membuktikan bahwa lembaga pemeriksa keuangannya bersifat independen. Hal ini disampaikannya saat melakukan Peer Review dengan Sekretariat Jendral dan Badan Keahlian (BK) […]

  • Pemkab Mura Terima CSR Mobil Skylift dari PT SRMD

    • calendar_month Rab, 11 Jul 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 118
    • 0Komentar

    Musi Rawas – PT Seleraya menyerahkan bantuan hibah CSR berupa satu unit mobil SkyLift ke Pemkab Musi Rawas, acara penyerahan bantuan ini dilaksanakan di halaman kantor Bupati Musi Rawas (Mura), Muara Beliti, Rabu (11/07). Bantuan tersebut merupakan hibah CSR dari PT Seleraya yang diserahkan langsung ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mura dan diterima langsung oleh Bupati […]

  • Pemerintahan Jokowi Dinilai Lebih Buruk dari Soeharto

    • calendar_month Sab, 28 Mar 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 115
    • 0Komentar

    JAKARTA — Pengamat Ekonomi UGM, Ichsanuddin Noorsry menilai, pemerintaha Presiden Joko Widodo saat ini sangat jauh dari prinsip Good Governance. Dalam hal stabilitas ekonomi khususnya, Jokowi telah gagal memandirikan Indonesia dari tekanan asing. Bebrbeda dengan pemerintahan Soeharto pada masa orde baru yang jauh lebih kuat dalam segi ekonominya. “Era Soeharto lebih berhasil menggunakan stabilitas harga […]

  • Terima Santunan 10 Juta, Korban Laka Janji Tak Mengajukan Jasaraharja

    • calendar_month Rab, 11 Nov 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 111
    • 0Komentar

    Palembang, Jurnalindependen.com — Pos Pol Lantas Babat Toman, Polres Musi Banyu Asin baru akan membuat Laporan Kepolisian Laka Lantas untuk klaim Jasa Rahardja apabila kendaraan dan tersangka dihadirkan untuk ditahan. “Untuk buat LP Hadirkan tersangka (Muktar) beserta kedua motor kesini untuk ditahan. Kami tidak memihak sana sini. Sel kita juga kosong. Cape kami jelaske sudah 18 […]

expand_less