Breaking News
light_mode
Trending Tags
Maaf, tidak ditemukan tags pada periode waktu yang ditentukan.
Beranda » News » BKPSDM : Rekrutment CPNS Tunggu Perpres

BKPSDM : Rekrutment CPNS Tunggu Perpres

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Rab, 21 Agu 2019
  • visibility 108

MUSI RAWAS – | Meskipun secara administrasi, masing-masing daerah tak terkecuali Kabupaten Musi Rawas (Mura) telah mengajukan jumlah kebutuhan formasi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) ke Pemerintah Pusat.

Namun, hingga penghujung Agustus 2019, belum ada kepastian karena masih harus menunggu disahkanya peraturan presiden (Perpres). Hal itu dikemukan Kepala Badan Kepegawaian Pelatihan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Mura, melalui Kabid Pengangkatan dan Pemberhentian, Wiwik Widianingsih ketika dibincangi sejumlah wartawan diruang kerjanya, Rabu (21/8) siang.

“Dari bulan Juni 2019, BKPSDM telah menyiapkan surat pengajuan usulan formasi CPNS, lengkap dengan pengesahan langsung kepala daerah yakni Bupati.

Kemudian, mengenai berapa banyak usulan yang diajukan ada sebanyak 567 formasi. Kabar terakhir kita tanyakan, tinggal menunggu perpres,” terangnya.

Lebih jauh, Wiwik menyebutkan rincian kebutuhan formasi CPNS masih seperti biasanya, merata semua formasi dibutuhkan.

“Namun, jika melihat dari segi jumlah angka PNS pensiun tentunya kita mengajukan formasi mulai dari CPNS tenaga kesehatan, pendidikan dan teknis strategis,” bebernya.

Tidak hanya itu, Wiwik menambahkan mengenai berapa pastinya kuota CPNS diberikan ke Kabupaten Mura, semuanya juga belum bisa diketahui.

“Terlebih mengenai berapa kuota diterima rekrutment CPNS gelombang ke II kita belum tahu. Semua yang diajukan sepertinya belum juga di ACC,” tandasnya.

Lebih jauh, sebagai kesiapan lanjutan kembali BKSDM hanya tinggal bersiap diri menyelenggarakan jika memang benar kalaulah ada dibukanya penerimaan CPNS.

“Intinya, sekali lagi kita telah mengajukan sebanyak 567 kuota. Adapun mengenai teknis rujukannya sendiri, nantinya berapa ditetapkan kita telah menyamakan jumlah kebutuhan CPNS sesuai dengan PNS purnabakti alias pensiun. Yang jika tidak salah banyaknya PNS pensiun sekitar 170 orang,” tukasnya. | NRD

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Liper RI Minta Drainase Asal Jadi Dikerjakan Sesuai Ketentuan

    • calendar_month Sel, 5 Nov 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 127
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Ketua Lembaga Intelijen Pers (Liper) RI, Edison minta Dinas PUCKTRP Kabupaten Musi Rawas (Mura) bongkar proyek drainase di Dusun II Desa Pasenan Baru, Kecamatan STL Ulu Terawas. Pasalnya, menurut Edison ditemukan banyak kejanggalan pada proyek tersebut, pekerjaan terkesan dikerjakan asal jadi. Dinding Drainase dicor pake adonan plasteran sebelah dan sebelahnya lagi […]

  • Sumsel Target Penghasil Pangan Terbesar di Indonesia

    • calendar_month Rab, 28 Agu 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 129
    • 0Komentar

    OKI – | Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru memiliki harapan dan keinginan yang besar untuk menjadikan Sumsel sebagai daerah penghasil pangan terbesar di Indonesia. Dia menginginkan provinsi Sumsel mampu meningkatkan rangking sebagai daerah penghasil pangan. “Kita mampu menyalip tiga provinsi dalam peningkatan produksi padi dari 8 besar sekarang 5 besar. Melihat potensi 200 […]

  • Harga Karet Sumsel, ‘Naik’ Rp307,-/kg – Senin 6 September 2021

    • calendar_month Sen, 6 Sep 2021
    • account_circle investigasi
    • visibility 169
    • 0Komentar

    HARGA INDIKASI KARET PROV. SUMSEL, 6 SEPTEMBER 2021 dengan Kadar Karet Kering (KKK) sebagai berikut : 1. KKK 100% dibeli Rp 19.843,-/kg 2. KKK 70% dibeli Rp 13.890,-/kg 3. KKK 60% dibeli Rp 11.906,-/kg 4. KKK 50% dibeli Rp 9.922,-/kg 5. KKK 40% dibeli Rp 7.937,-/kg Harga hari ini NAIK Rp 307,-/kg dari harga pada […]

  • Belum Saatnya Memindahkan Ibukota

    • calendar_month Jum, 23 Agu 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 70
    • 0Komentar

    JAKARTA – | Kondisi masyarakat di daerah masih butuh perhatian. Kemiskinan daerah belum pula teratasi. Pekerjaan rumah menyangkut kesejahteraan masyarakat seperti itu perlu diselasaikan lebih dulu sebelum memindahkan ibu kota negara. Selama persoalan kesejahteraan masyarakat daerah belum terselesaikan, maka belum saatnya memindahkan ibu kota ke Kalimantan. Penegasan itu disampaikan Anggota Komisi II DPR RI Yandri […]

  • Untuk Desa, Kades Harus Mampu Buat Perubahan Yang Baik

    Untuk Desa, Kades Harus Mampu Buat Perubahan Yang Baik

    • calendar_month Kam, 12 Jan 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 114
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com – Kepala Desa (Kades) selain harus memiliki kemampuan dalam pemerintahan, juga pengalaman berorganisasi. Selain itu, niat dan usaha yang sungguh-sungguh untuk benar-benar memimpin desa, memanfaatkan segala potensi yang ada agar mampu memberikan perubahan bagi kehidupan masyarakat kearah yang lebih baik. Tentu bagi Kades yang baru dilantik sangat perlu penyesuaian dan lebih banyak bertanya […]

  • JK Menilai Perlu Diterbitkan Perppu KPK Jika Keadaan Darurat

    • calendar_month Kam, 5 Feb 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 132
    • 0Komentar

    JAKARTA — Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai perlu diterbitkannya peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) guna mengantisipasi kekosongan di tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun menurutnya Perppu tersebut baru dikeluarkan saat kondisi darurat. "Kan belum. Cuma satu yang kosong dewasa ini. Kalau terjadi kekosongan pasti harus ada Perppunya untuk keadaan darurat," kata JK di kantor […]

expand_less