Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » News » Berkas SBW Belum Lengkap, Dishut Mura Belum Proses Izin

Berkas SBW Belum Lengkap, Dishut Mura Belum Proses Izin

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Sen, 28 Des 2015
  • visibility 128

MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com — Terhadap pengajuan permohonan izin pengelolaan Sarang Burung Walet (SBW) dari 18 penangkar, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Rawas, melalui Kasi Inventarisir, Supriyadi mengatakan belum bisa diproses karena berkas belum lengkap.

“Berkas masih banyak kekurangan, jadi belum bisa diproses. Kami sudah menyurati para penangkar melalui Ketua Ikatan Petani Walet (IKPW), Wisnu Handoyo untuk memberitahu tentang kekurangan dari pengajuan permohonan izin pengelolaan SBW,” kata Supriyadi saat ditemui dikantornya, Senin (28/12/2015).

Dari lampiran rekap pemberitahuan tersebut, terbaca bahwa rata-rata para penangkar belum memiliki/mengajukan diantaranya : peta/sketsa tempat usaha, izin lingkungan, NPWP, tanda lunas PBB, HO dan IMB serta SIUP.

Terkait mengenai tindak tegas bagi pelanggar Perda tentang Walet, Supriyadi menyampaikan bahwa pihaknya nanti akan turun kelapangan dan menindak bagi penangkar yang tidak memiliki izin (ilegal) sesuai dengan aturan hukum.

“Tentu kita akan menindak tegas bagi penangkar yang tidak ada izin, pimpinan sudah memiliki data tersebut,” tegas Supriyadi.

Diketahui sebelumnya pada 15 Desember 2015, sebanyak 18 Penangkar Sarang Burung Walet (SBW) dari Kecamatan Megang Sakti, Musi Rawas (Mura) mengajukan Izin Pengelolaan Burung Walet ke Bupati melalui Dinas Kehutanan. (fs)

Berita Terkait :

Dalam Hal Penegakan Perda, Pemkab Mura Hindari Sikap Arogansi

 

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Web JDIH Online Baru Dikerjakan 2017

    Web JDIH Online Baru Dikerjakan 2017

    • calendar_month Sen, 16 Jan 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 138
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com – Diduga kegiatan pembuatan website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Daerah (JDIH) Kabupaten Musirawas baru di kerjakan bulan Januari 2017, padahal kegiatan tersebut dianggarkan pada 2016 lalu. Post Views: 577

  • Legislator Minta UU KSDA Direvisi

    • calendar_month Ming, 9 Des 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 108
    • 0Komentar

    ANGGOTA Komisi IV DPR RI Budisatrio Djiwanto mengatakan bahwa Undang Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam (UU KSDA) perlu direvisi. Mengingat saat dihadapkan pada isu kerusakan lingkungan patut diwaspadai mengingat dampaknya luar biasa bagi kelangsungan hidup. ”Seperti kita lihat beberapa waktu lalu masalah yang sangat serius, sampah plastik hasil dari produk […]

  • Bupati Mura Teken Fakta Integritas Dukung Penyusunan RDTR 2023

    Bupati Mura Teken Fakta Integritas Dukung Penyusunan RDTR 2023

    • calendar_month Rab, 9 Agu 2023
    • account_circle investigasi
    • visibility 148
    • 0Komentar

    Post Views: 669

  • PDIP Tetap Dorong Pemerintah Terbitkan Perppu Pilkada

    • calendar_month Jum, 14 Agu 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 133
    • 0Komentar

    JAKARTA — Anggota Komisi II dari Fraksi PDIP, Arif Wibowo menilai jumlah daerah yang akan ditunda pelaksanaan Pilkadanya bisa tetap bertambah. Sebab bukan tidak mungkin hasil verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyisakan hanya ada satu pasangan calon kepala daerah atau calon tunggal. Menurutnya, pihaknya masih mengupayakan agar Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pilkada. […]

  • PUCUK Minta Bupati Muratara Laksanakan Rekom BPK di RS Rupit

    • calendar_month Sel, 1 Okt 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 124
    • 0Komentar

    MURATARA – | Ketua Yayasan PUCUK, Efendi minta Bupati Musi Rawas Utara (Muratara) melaksanakan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), yang memerintahkan Bupati membina dan mengembalikan dana belanja BLUD RS Rupit yang tidak didukung dokumen pertanggung jawaban. “Hal tersebut harus dilakukan secara transparan, dan ditunjukkan kepada khalayak. Bukan sekadar laporan pertanggungjawaban, yang tertulis […]

  • Terkait Anggaran diBagian Umum, Sarman : Hanya Koordinasi dengan Jaksa

    • calendar_month Jum, 19 Des 2014
    • account_circle investigasi
    • visibility 122
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS — Adanya pengakuan yang disampaikan Sarman Syaiful sebagai Kasubag Tata Usaha (TU) bagian umum Setda Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) pekan lalu,  menyatakan selama ini pernah berkoordinasi dengan pihak kejaksaan Negeri Lubuklinggau, hal demikian buat tanda tanya bagi para wartawan, yang waktu itu hendak mengkonfirmasi ulang mengenai per-item kegiatan yang dibagian umum […]

expand_less