PUCUK Minta Bupati Muratara Laksanakan Rekom BPK di RS Rupit
- account_circle investigasi
- calendar_month Sel, 1 Okt 2019
- visibility 134
MURATARA – | Ketua Yayasan PUCUK, Efendi minta Bupati Musi Rawas Utara (Muratara) melaksanakan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), yang memerintahkan Bupati membina dan mengembalikan dana belanja BLUD RS Rupit yang tidak didukung dokumen pertanggung jawaban.
“Hal tersebut harus dilakukan secara transparan, dan ditunjukkan kepada khalayak. Bukan sekadar laporan pertanggungjawaban, yang tertulis di atas kertas saja.
Disini komitmen dan semangat pemberantasan korupsi Bupati Muratara diuji. Kita mau lihat, sikap dan tindakan apa yang akan diambil Bupati terkait temuan BPK di RS Rupit ini,” ungkap Efendi, Senin (30/09).
Mengenai hal ini, Efendi merasa aneh dan tidak logis bila Direktur RS Rupit tidak tahu kalau Bendahara Pengeluaran tidak menyusun dokumen pertanggungjawaban.
“Sangat kita sesalkan jawaban Direktur RS Rupit kepada Tim BPK bisa seperti itu. Selaku pimpinan, sangat naif kalau sampai tidak tahu kerja bawahan. Apalagi ini menyangkut keuangan negara, tentu ada pertanggungjawabannya,” ungkap Efendi.
Efendi melihat setidaknya ada dua kemungkinan dari jawaban Direktur RS Rupit itu. Pertama, jawaban kepepet, karena tidak tahu alasan apa yang akan dikemukakan kepada Tim Pemeriksa BPK. Kedua, bisa jadi Direktur RS Rupit, memang tidak tahu kalau dokumen pertanggungjawaban, belum dibuat Bendahara Pengeluaran BLUD.
Dari dua kemungkinan itu, masing-masing memiliki konsekwensi yang tidak baik bagi Direktur RS Rupit. Bila kemungkinan pertama yang terjadi, ada indikasi dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, menjadi ajang bancakan. Kemungkinan keduanya, menunjukkan Direktur RS Rupit tidak cakap dalam memimpin.
Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan Nomor:28.A/LHP/XVIII.PLG/05/2019, tanggal 24 Mei 2019, diketahui di tahun 2018, pengeluaran kas BLUD Rp1,4 miliar, dan belanja jasa pelayanan BLUD Rp2,1 miliar, tidak didukung dokumen pertanggungjawaban. Kepada Tim BPK, Direktur RS Rupit mengaku tidak tahu Bendahara Pengeluaran BLUD tidak menyusun Dokumen Pertanggungjawaban. | sumber : cendekia-online.com
- Penulis: investigasi
