Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » News » Banyak Penangkar SBW di Megang Sakti Belum Kantongi Izin

Banyak Penangkar SBW di Megang Sakti Belum Kantongi Izin

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Sen, 14 Sep 2015
  • visibility 62

MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com — Banyak bangunan termasuk juga izin penangkaran Sarang Burung Walet (SBW) di Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas belum memiliki izin. Hal ini disampaikan Camat Megang Sakti, Ahmadi Zulkarnain saat ditemui Jurnalindependen.com siang tadi, Senin (14/09/2015) di kantornya.

“Kami selalu menghimbau dan mengarahkan masyarakat agar segera mengurus izin bangunan maupun izin usaha penangkaran SBW. Pernah kami mengundang para pengusaha SBW sekitar lebih kurang 15 penangkar, ketika disampaikan agar mengurus izin mereka siap namun sepengetahuan kami hingga kini belum ada.

Diantara mereka beralasan sangat sulit mengurus izin, mereka berharap pihak Pemkab Musi Rawas dapat mempermudah proses izin tersebut sehingga ada pemasukan PAD,” kata Ahmadi.

Bahkan kami juga, lanjut Ahmadi mendorong mereka untuk mendirikan Paguyuban SBW dengan demikian agar mudah koordinasi dan pemantauan. Tapi sejauh ini belum ada tindak lanjutnya.

Kendati demikian kami selalu mengarahkan dan menghimbau agar mereka mematuhi peraturan yang ada, kami juga berharap pihak perizinan dapat lebih proaktif mengurus ini, karena bila mereka mengurus izin dan membayar pajak tentunya dapat menambah PAD Musi Rawas. (fs)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ikut Kampanye Donald Trump, DPR Dinilai Hamburkan Uang Negara

    • calendar_month Sab, 5 Sep 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 60
    • 0Komentar

    JAKARTA — Kehadiran rombongan delegasi DPR dalam konferensi pers calon kandidat Presiden AS dari Partai Republik, Donald Trump di Trump Tower, New York, menuai polemik. Imam Masjid Al Hikmah New York, Shamsi Ali mempertanyakan dari mana anggaran perjalanan rombongan DPR itu ke negeri Paman Sam. Menurutnya jika para rombongan mengeluarkan dana dari kantong pribadi untuk […]

  • Musdes Jadi Krusial dalam Pengisian dan Pemberhentian BPD

    • calendar_month Sen, 8 Jul 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 74
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Musi Rawas, Mefta Joni menyampaikan, masalah yang paling krusial mengenai pengisian dan pengangkatan anggota BPD desa terletak di Musyawarah Desa (Musydes). “Dikatakan krusial musyawarah karena ada dua alternatif bisa ditunjuk dan dapat juga melalui pilihan masyarakat. Bila harus pemilihan tentu ada persiapan terutama […]

  • Cegah Penyalahgunaan Narkoba

    • calendar_month Ming, 29 Apr 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 58
    • 0Komentar

    Ketua DPC GANN Muratara, Rudi Hartono mengatakan bahwa sebagai garda terdepan dalam hal pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba, yang sangat merusak masa depan anak-anak serta dampak yang sangat buruk di tengah masyarakat. “Mengucapkan syukur dalam hal ini yang telah memberikan kebijakan, memfasilitasi keberangkatan para kader GANN. Sehingga kita dapat mengikuti pelatihan,” kata Rudi Hartono, Sabtu […]

  • Mestinya Ada Pengaturan Ulang Industri Media

    • calendar_month Rab, 6 Sep 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 52
    • 0Komentar

    JAKARTA – Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie menilai harus ada pengaturan ulang industri media, khususnya televisi, di Indonesia agar tidak digunakan untuk kepentingan pribadi. Post Views: 381

  • Terkait Pengawasan Dana BOS Tanpa SOP, Dirwaster Lembaga KPK Minta Klarifikasi Disdik Mura

    Terkait Pengawasan Dana BOS Tanpa SOP, Dirwaster Lembaga KPK Minta Klarifikasi Disdik Mura

    • calendar_month Ming, 17 Mar 2024
    • account_circle investigasi
    • visibility 66
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – Dirwaster Lembaga KPK Sumsel, Ali Mu’ap, sangat geram dan menyayangkan Pengelolaan Dana BOS SD dan SMP Tahun 2022 banyak yang tak sesuai, bahkan sistem pengawasannya tanpa SOP. Badan Pemeriksa Keuangan dengan LHP Tahun 2022 menyatakan ada potensi penyalahgunaan Dana BOS hingga Rp8.221.100.000,00.. “Semua data sudah kami siapkan, insya Allah dalam waktu dekat […]

  • MoU BPOM Palembang dan KPID Sumsel Tindak Iklan Obat Ilegal

    • calendar_month Sen, 15 Jul 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 156
    • 0Komentar

    PALEMBANG – | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Palembang bekerjasama dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Sumsel kedepan akan melakukan pengawasan hingga penindakan terhadap iklan obat tradisional dan suplemen kesehatan pada media penyiaran lokal diwilayah Provinsi Sumsel yang tidak mendapatkan izin dari BPOM. Hal tersebut dilakukan dalam rangka peningkatan perlindungan terhadap masyarakat […]

expand_less