Breaking News
light_mode
Trending Tags
Maaf, tidak ditemukan tags pada periode waktu yang ditentukan.
Beranda » Peristiwa » Bagi-bagi Duit Ala Humas Muratara Tanpa Dilengkapi Administrasi

Bagi-bagi Duit Ala Humas Muratara Tanpa Dilengkapi Administrasi

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Rab, 11 Jan 2017
  • visibility 107

MURATARA,– Aneh, baru kali ini terjadi pembayaran kegiatan publikasi di Bagian Humas, berupa tagihan berita Advertorial (Adv) terhadap sejumlah media tanpa dilengkapi administrasi. Pembayaran seperti itu dipertanyakan, terkesan pihak Humas bagi-bagi duit. Hal ini dialami Bagian Humas Setda Muratara, Propinsi Sumatra Selatan, belum lama ini.

“Proses pembayaran Adv oleh pihak Humas Setda Muratara dengan 22 media di Hotel Burza, tidak lazim, karena pembayaran itu cuma dibubuhkan tanda tangan di kertas selembar tanpa memakai kuitansi dinas, materai dan stempel media. Jika pencairan uang yang dilakukan pihak Humas tanpa memakai berkas dari media sebagaimana GU dan pembuatan SPJ-nya, lantas ada apa? Sistem pencairan apa yang mereka pakai GU atau LS,” ujar Usman, wartawan Aspirasi Publik didampingi M Imron, wartawan Mura News.com.

Dikatakannya, berdasarkan pengalaman, baik itu  di Pemkab Musirawas maupun Kota Lubuklinggau, soal pembayaran tagihan apa pun bentuknya, harus ada proses administarsi yang tertib. “Seharusnya proses pembayaran tagihan Adv Humas Muratara dengan media di Hotel Burza harus di atas kuitansi dinas, memakai materai, dan baru dibubuhi tanda tangan serta stempel media,” ungkapnya.

Menurut Usman dalam pertemuan itu, pihak Humas Setda Muratara menyampaikan  soal anggaran untuk pembayaran tagihan itu hanya tersedia Rp50 juta. Sehingga, diambil kebijakan pembayaran  yang dilakukan merata terhadap media yang belum pernah dibayar. “Setiap media dibagi rata dan menerima pembayaran tagihan Adv sebesar Rp 2.250.000,00,“ jelasnya.

Ditambahkannya, dirinya mempertanyakan sumber anggaran Rp50 juta untuk  membayar tagihan sebanyak 22 media tersebut. Jika diambil dari kas daerah, apa memang semudah itu proses pengambilannya. “Biasanya, kalau tagihan di bawah Rp 1 juta, bermaterai 3000, dan di atas Rp 1 juta, bermaterai 6000. Jadi, pembayaran di Hotel Burza tersebut terkesan cuma bagi-bagi duit saja dari Humas Muratara,” jelasnya.

Sementara itu, Aan Andrian, Kepala Bagian (Kabag) Humas Setda Muratara, didampingi Dedi Irawan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Publikasi, dalam pertemuan itu dengan para wartawan menyampaikan, dana publikasi di Humas untuk pembayaran kepada media yang belum dibayar, kini   cuma tersisa Rp 50 juta  saja. “Dari sisa anggaran Rp 50 juta, aku minta kepada teman-teman wartawan, bagaimana solusinya dengan jumlah uang segini bisa dibagi sebanyak 22 media yang belum dibayar. Dan jangan sampai  ada yang tidak  kebagian,” imbuhnya. (Toni)

Sumber : SKI Patroli

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Wabup Mura Melepas Jamaah Umrah Khazzanah ke Tanah Suci

    Wabup Mura Melepas Jamaah Umrah Khazzanah ke Tanah Suci

    • calendar_month Sel, 5 Des 2023
    • account_circle investigasi
    • visibility 138
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS –  Wakil Bupati (Wabup) Musi Rawas Hj. Suwarti, menghadiri pelepasan keberangkatan Jama’ah Umroh  Khazzanah. Wabup juga mendoakan semoga para jama’ah diberikan kesehatan dan kelancaran dalam beribadah umroh di tanah suci dan kembali dengan selamat sehat walafiat. Pelepasan Jama’ah Umroh  Khazzanah tersebut bertempat di B. Srikaton Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas, Selasa (5/12/2023). Wabup […]

  • Disinyalir Keberadaan Tenaga Kerja Asing di Musirawas Belum Lapor

    Disinyalir Keberadaan Tenaga Kerja Asing di Musirawas Belum Lapor

    • calendar_month Rab, 22 Mar 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 83
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com – Sangat disayangkan, disinyalir adanya tenaga kerja asing yang bekerja di Kabupaten Musi Rawas tidak diketahui Pemerintah Kabupaten setempat. Terkuaknya masalah ini setelah diketahui dari informasi pejabat di tingkat Kecamatan Tuah Negeri, bahwa ada puluhan tenaga kerja asing yang belum diketahui status tinggalnya. Kepala Disnakertrans Kabupaten Musirawas melalui Kabid Hubungan Industrial, Syarat Kerja […]

  • Kepentingan Jalan Nasional di OKU Selatan

    • calendar_month Sen, 15 Okt 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 98
    • 0Komentar

    PAlEMBANG – Anggota Komisi V DPR Hanna Gayatri mendorong percepatan pembangunan jalan nasional di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKU Selatan) Provisi Sumatera Selatan. Pasalnya, saat ini OKU Selatan merupakan satu-satunya wilayah di Sumsel yang tidak memiliki jalan nasional. Pembangunan jalan nasional ini diajukan oleh Pemerintah Kabupaten OKU Selatan dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama Badan […]

  • Lama Diupayakan, Akhirnya Bupati Mura Terima Sertifikat Asrama Silampari di Yogyakarta

    Lama Diupayakan, Akhirnya Bupati Mura Terima Sertifikat Asrama Silampari di Yogyakarta

    • calendar_month Sab, 27 Agu 2022
    • account_circle investigasi
    • visibility 141
    • 0Komentar

    YOGYAKARTA – | Bupati Musi Rawas, Hj Ratna Machmud menerima sertifikat aset Asrama Silampati dari Kakanwil Badan Pertanahan Nasional, Agraria dan Tata Ruang (BPN/ATR) Provinsi Yogyakarta, Kamis (25/08/2022) di Kantor BPN tersebut. Bupati Ratna Machmud menyampaikan Asrama Silampari merupakan aset Pemerintah Kabupaten (Pemkab) di Yogyakarta. Keberadaan Asrama Silampari ini sebagai tempat bagi para pelajar dan […]

  • Kader Gerindra Dilarang Main ‘Dua Kaki’

    • calendar_month Sel, 20 Feb 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 69
    • 0Komentar

    LUBUKLINGGAU – Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Aswari Rivai ingatkan kadernya, untuk tidak main ‘dua kaki’. Ia minta seluruh kader di Sumatera Selatan (Sumsel), semua militan. “Karena kalau kader main ‘dua kaki’, tidak cocok. Untuk memenangkan Partai Gerindra, semua harus militan dan jangan sampai ada dusta diantara kita. Ketika ada kader yang […]

  • Batal Potong Dana BOS Madrasah, Menag Dapat Respon Positif Ponpes

    • calendar_month Sen, 14 Sep 2020
    • account_circle investigasi
    • visibility 109
    • 0Komentar

    JAKARTA – | Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto mengatakan, Menteri Agama Fachrul Razi memutuskan untuk menganulir pemotongan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi madrasah dan pondok pesantren dalam anggaran Kementerian Agama Tahun 2020. Hal ini mendapat respon positif dari keluarga besar madrasah dan pondok pesantren Pasalnya, lanjut Yandri, dana BOS yang seharusnya diterima […]

expand_less