Pentingnya Pengaturan Sistem Perbukuan

Buku merupakan jendela dunia. Buku juga merupakan salah satu sumber utama dari ilmu pengetahuan, informasi, teknologi, seni dan budaya. Karena itu, hingga saat ini, buku masih merupakan sarana pembentukan dan pengembangan peradaban suatu bangsa.

Oleh karena itu, maka negara dalam hal ini Pemerintah, perlu mengembangkan kebijakan perbukuan nasional yang memungkinkan masyarakat dapat dengan mudah memperoleh dan memanfaatkan buku untuk mengembangkan dirinya dan memperoleh ilmu pengetahuan guna mewujudkan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi X DPR, Abdul Kharis Almasyhari, saat membacakan kata pengantar saat memimpin kunjungan kerja Panja Rancangan Sistem Perbukuan Komisi X DPR ke Provinsi DI Yogyakarta, Jumat (4/12/15).

Tim Kunjungan terdiri dari Anggota Komisi X DPR, Sofyan Tan dan My Esti Wijayati dari F-PDI Perjuangan, Yayuk Basuki (F-PAN), Dedi Wahidi (F-PKB), dan Dadang Rusdiana (F-Hanura).

Kunjungan Tim Panja RUU Sisbuk disambut oleh Sekretaris Daerah Provinsi DI Yogyakarta, Ichsanuri; Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY, Baskara Aji, Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul, Masharun; Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul, Totok Sudarto, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Arif Haryono, hingga Forum Lingkar Pena.

“Kita bisa mengetahui apa yang di luar kita, dan berbagai macam yang belum pernah kita lihat, dan pernah kita lihat, itu dari buku. Penelitian yang belum pernah kita bayangkan, hingga sejarah masa lalu juga dari buku. Buku adalah jendela dunia, itulah ungkapan yang paling tepat,” kata Kharis.

Kharis mengaku, kebijakan dan sistem perbukuan yang ada di Indonesia belum tertata dengan baik dan masih menyisakan beberapa permasalahan. Permasalahan tersebut antara lain mengenai ketersediaan kertas yang masih sulit diakses oleh penerbit dan percetakan. Harga kertas yang tinggi, membuat penerbit kesulitan untuk menerbitkan buku.

“Tidak hanya itu, tingginya harga kertas pada akhirnya berpengaruh pada harga jual buku kepada masyarakat. Kondisi geografis yang tidak sama antara satu daerah dengan daerah lainnya di Indonesia, membuat distribusi buku hanya dapat menjangkau kota-kota besar saja. Biaya distribusi yang tinggi menyebabkan buku tidak mudah didapatkan di daerah-daerah terpencil, dan membuat harga buku menjadi mahal,” imbuh Kharis.

Politisi F-PKS itu menambahkan, kebijakan dan sistem perbukuan di Indonesia perlu disusun secara komprehensif sebagai upaya yang dilakukan oleh sebuah negara untuk menjadikan buku dapat diperoleh dan dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat dengan mudah dan tanpa diskriminasi.

Diharapkan, dengan adanya RUU Sistem Perbukuan nanti, masyarakat dapat memperoleh buku berkualitas yang memiliki isi atau konten mencerminkan nilai-nilai kepribadian Indonesia. Masyarakat juga mudah mengakses buku berkualitas dengan harga terjangkau, hingga pengakuan hak cipta para pelaku industri perbukuan.

Selama pertemuan dengan stakeholder dan pelaku pendidikan di Kota Gudeg, Kharis mengaku mendapat banyak masukan yang akan dipertimbangkan untuk masuk ke dalam draft RUU Sistem Perbukuan.

“Selama ini kita hanya mendapat masukan lebih banyak tentang tata kelola, harga, produksi, percetakan, distribusi dan lain sebagainya. Namun, hari ini kami banyak mendapat masukan tentang konten, salah satunya bagaimana pendidikan karakter bangsa, jangan sampai ada buku yang tidak senonoh, mengarahkan ke hal-hal tidak baik,” imbuh politisi asal dapil Jawa Tengah itu.

Kharis berharap, secepatnya dapat menyelesaikan Draft RUU Sistem Perbukuan yang terdiri dari 14 Bab dan 92 Pasal itu. Pasalnya, Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) sudah dimulai. Sehingga, jika belum ada aturan yang jelas, pasti, akan terjadi permasalahan yang tak terduga di masa mendatang.

“Namun, ini saya kira bukan kita karena khawatir dan ketakutan, tapi harus diawasi dengan aturan yang jelas,” imbuhnya. (sf-DPR)