Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum » UIN Raden Fatah Ancam Lapor Balik Terkait Lapdu Proyek Kampus B

UIN Raden Fatah Ancam Lapor Balik Terkait Lapdu Proyek Kampus B

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Rab, 16 Sep 2015
  • visibility 149

Palembang, Jurnalindependen.com — Terkait Laporan Pengaduan Perkumpulan Pemantau Dana Negara (PDN) RI tentang Proyek Penimbunan Kampus B UIN Raden Fatah Jakabaring Palembang senilai lebih kurang Rp 25 milyar yang diduga menuai banyak permasalahan telah klarifikasi pihak Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang melalui pesan singkat elektronik dari nomor 08536787XXXX : “Mhn ma’af. Instruksi Pimpinan ditunggu sampai jam 1 siang ini … Apabila tdk mengklarifikasi data2 yg sdh di email, maka Kami akan melaporkan pencemaran nama baik.”

Namun sangat disayangkan klarifikasi tersebut bernada ancaman untuk lapor balik atas pencemaran nama baik. Sebelumnya juga pihak UIN Raden Fatah ingin klarifikasi dengan mengundang wartawan, namun ketika dikunjungi ke kantor tidak memberikan jawaban.

Diketahui sebelumnya, Proyek Penimbunan UIN Raden Fatah Palembang senilai Rp 25 Milyar (APBD 2014) dan Rp 10 Milyar (APBD 2015) serta Pinjaman dari IDB untuk konstruksi diduga menimbulkan banyak permasalahan, dari proses land clearing yang merupakan tanggung jawab Pemprov Sumsel dan PIU atau PMU UIN Raden Fatah serta yang lainnya.

Masalah Pembangunan UIN Raden Fatah dengan Dana APBN/APBD dan Pinjaman Asing dalam bentuk dolar sangat tertutup, bahkan plang proyekpun baru 2015 dipasang, penuh dengan intimidasi kepada warga baik dari oknum pemprov, Oknum Kepolisian, Oknum TNI dan preman preman ikut pula dilibatkan.

Pembangunan Konstruksi UIN dengan Pinjaman Sistem Syariah dari IDB senilai Us $ 123 juta (Rp 180 Trilyun) dan penerbitan sertifikat No 51 atas nama Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang seluas 150.000 M2.

Hingga kini belum diterima konfirmasi resmi dari UIN Raden Fatah Palembang mengenai proyek tersebut. (rd)

Berita Terkait :

Diduga Pembangunan UIN Raden Fatah Palembang banyak menuai masalah

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Stop Pengiriman TKI Bila Perlindungan Lemah

    • calendar_month Kam, 1 Nov 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 116
    • 0Komentar

    ANGGOTA Komisi I DPR RI Charles Honoris mendukung upaya Pemerintah Indonesia yang telah melakukan protes keras terhadap Kerajaan Arab Saudi, karena telah melakukan eksekusi terhadap satu Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tanpa adanya notifikasi. Ia pun mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang perjanjian antar kedua negara mengenai pengiriman TKI ke negara tersebut. “Pemerintah harus mengkaji ulang hubungan […]

  • Web Informasi Hukum Pemkot Lubuklinggau Dipenuhi Iklan, Kominfo : Dihacker

    Web Informasi Hukum Pemkot Lubuklinggau Dipenuhi Iklan, Kominfo : Dihacker

    • calendar_month Sel, 16 Jan 2024
    • account_circle investigasi
    • visibility 154
    • 0Komentar

    LUBUKLINGGAU – Web Informasi Hukum Pemkot Lubuklinggau pagi tadi, Selasa 14 Januari 2024 terpantau dipenuhi berbagai jenis iklan. Web jdih.lubuklinggaukota.go.id dipenuhi dengan jenis iklan, seperti jenis vinyet, sharelink, cuping, native dan lainnya. Bahkan iklan sharelink ke berbagai markatplace. Web ini merupakan web Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang dikelola Bagian Hukum Setda Kota Lubuklinggau. […]

  • Terkait Kasus Alkes dan IPAL, Tazman dan Agus Turut Diperiksa Kejari

    • calendar_month Kam, 4 Jul 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 146
    • 0Komentar

    LUBUKLINGGAU – | Setelah pemeriksaan Lismaini sejak pukul 10 : 15 hingga pukul 16 : 40 selaku PPK pada kegiatan Alkes dan IPAL. Dua PPK pembangunan IPAL pada Puskesmas di Kabupaten Muratara diduga sembunyi hingga malam di salah satu ruangan kantor temannya di Kejari Lubuklinggau, Rabu (3/7). Pasal nya, setelah dilakukan pemeriksaan mulai pukul 10 […]

  • Lagi, 15 Anggota Koperasi Korpri Mura Mengundurkan Diri

    • calendar_month Ming, 12 Agu 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 164
    • 0Komentar

    Musi Rawas – Sebanyak 15 orang Anggota Koperasi Korpri Kabupaten Musi Rawas mengajukan surat mengundurkan diri dan mendesak agar segera mengembalikan simpanan pokok dan simpanan wajib anggota. Ke 15 anggota Koperasi Korpri ini merupakan anggota yang bertugas di Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Rawas Pengunduran diri Anggota Koperasi Korpri ini berdasarkan Surat dari Badan Pusat […]

  • Dodi Bantah Ada Pungutan 2 – 3 Juta Verifikasi Calon Kades di Musi Rawas

    Dodi Bantah Ada Pungutan 2 – 3 Juta Verifikasi Calon Kades di Musi Rawas

    • calendar_month Rab, 28 Jan 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 119
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com — Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Musi Rawas melalui Kabid Pemdes Dodi Irdiawan membantah ada informasi bahwa pihaknya telah menerima atau menetapkan biaya verifikasi calon Kades 2 –  3 juta percalon. "Tidak ada kami memungut biaya untuk verifikasi calon kades, mereka cuma diminta untuk setor biaya pendaftaran untuk mengikuti […]

  • IPT Buktikan Terjadi Pelanggaran HAM yang Tidak Diakui Negara

    • calendar_month Ming, 15 Nov 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 180
    • 0Komentar

    International People’s Tribunal ini digelar untuk membuktikan terjadinya pelanggaran berat HAM yang selama ini tidak pernah diakui oleh negara. Setelah 50 tahun, peristiwa 1965 masih jadi isu sensitif di Indonesia. Ketika itu, diperkirakan sekitar satu juta orang yang dituduh menjadi anggota atau simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan dikejar-kejar, dibunuh, dibantai, disiksa dan dianiaya. Anak-anak […]

expand_less