Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Pemerintahan » Dodi Bantah Ada Pungutan 2 – 3 Juta Verifikasi Calon Kades di Musi Rawas

Dodi Bantah Ada Pungutan 2 – 3 Juta Verifikasi Calon Kades di Musi Rawas

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Rab, 28 Jan 2015
  • visibility 46

MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com — Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Musi Rawas melalui Kabid Pemdes Dodi Irdiawan membantah ada informasi bahwa pihaknya telah menerima atau menetapkan biaya verifikasi calon Kades 2 –  3 juta percalon.

"Tidak ada kami memungut biaya untuk verifikasi calon kades, mereka cuma diminta untuk setor biaya pendaftaran untuk mengikuti pilkades ke panitia pilkades yang sudah dibentuk di masing-masing desa, bukan kepada kami," kata Dodi ketika ditemui, Senin (27/01/2015)

Memang ketika mereka di verifikasi disini, lanjut Dodi, ada kesepakatan sesama mereka untuk mengumpulkan uang yang tujuannya untuk membeli makan minum selama verifikasi. dengan dikoordinir lebih mudah dan murah untuk biaya makan.

"Supaya ada kemudahan maka mereka mengumpulkan uang untuk biaya makan minum selama verifikasi disini," ungkap Dodi tanpa memberitahu kepada siapa uang tersebut dikumpulkan dan jumlah nominalnya.

Demikian juga mengenai janji-janji oknum bila ada uang bisa lolos verifikasi, dibantah Dodi. "Lolos atau tidak lolos verifikasi calon kades bukan kami yang menentukan tetapi calon kades itu sendiri. Verifikasi tingkat Kabupaten ini untuk memeriksa keaslian dokumen pengajuan syarat calon kades, kalau mereka tidak memenuhi artinya tidak bisa lolos.

Seperti masalah ijazah, mereka ada yang mengatakan ada namun belum bisa menunjukkan, itu kita tunggu batas waktu 14 hari dan sampai habis masa itu tidak juga muncul, dengan sendirinya orang tersebut tidak lolos karena kesalahan dirinya sendiri.

"Lewat 14 hari yang diberikan untuk melengkapi syarat ijazah maka dengan sendirinya tidak lolos verifikasi. Kami kira waktu tersebut sudah cukup untuk memberikan ruang waktu calon kades untuk mengurusnya," kata Dodi.

Terakhir Dodi menyampaikan bahwa tim verikasi bukan hanya dari BPMPD saja tetapi melibatkan dari Bagian Hukum, Disdukcapil, Disdik dan lainnya.

Diketahui dari info yang berkembang dan dari sumber yang minta dirahasiakan bahwa pihak BPMPD Musi Rawas, Sumatera Selatan memungut biaya untuk verifikasi calon kades dengan biaya antara 2 – 3 juta per calon kades. (fs)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Nunggak, PLN Ancam Putus Aliran Listrik Perkantoran Pemkab Muratara

    Nunggak, PLN Ancam Putus Aliran Listrik Perkantoran Pemkab Muratara

    • calendar_month Kam, 31 Des 2020
    • account_circle investigasi
    • visibility 64
    • 0Komentar

    MURATARA – | Manager PLN Rayon Lubuklinggau dan Muratara, Dairobi menegaskan pihaknya akan melakukan pemutusan listrik sementara di Perkantoran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas Utara (Muratara) jika sampai akhir Tahun 2020 tetap menunggak. Bahkan bisa dilakukan pembongkaran jaringan bila tidak diindahkan. “Kami akan menjalankan sesuai peraturan yang berlaku. Sampai hari ini kami masih tetap melakukan […]

  • Setelah Hangus Terbakar, kini Masjid Mujahidin Mulai Dibangun

    • calendar_month Rab, 18 Jul 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 49
    • 0Komentar

    Musi Rawas – Masyarakat Dusun II Desa Jambu Rejo, Kecamatan Sumber Harta dapat bernapas lega, pasalnya satu-satunya masjid yang berada di dusun ini secara resmi, Rabu (18/7/2018) mulai dibangun yang ditandai dengan peletakan batu pertama pembangunan pondasi masjid oleh Bupati Musi Rawas, H Hendra Gunawan. Masjid Mujahidin pada 29 April 2018 malam yang hangus terbakar […]

  • Inilah CSR Perusahaan di Musi Rawas Tahun 2017

    • calendar_month Sen, 16 Apr 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 72
    • 0Komentar

    CSR Beberapa Perusahaan di Musi Rawas Tahun 2017. 1. PT. Citraloka Bumi Begawan dan PT. Pahala Sawit Tumbuh Sejahtera. Kegiatan : Pengerasan jalan desa Mambang dan SP 5. OPD Penyelenggara : DPMPTSP Mura. 2. PT. Pertamina. Kegiatan : Pengaspalan jalan simpang jene Pelawe menuju Desa Sembatu Jaya. OPD Penyelenggara : DPMPTSP Mura. 3. PT. Lonsum […]

  • Pangdam II Sriwijaya Resmikan Ruang ICU RS dr Noesmir dan Gelar Baksos

    • calendar_month Sel, 17 Mar 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 60
    • 0Komentar

    BATURAJA, Jurnalindependen.com – Pangdam II Sriwijaya Mayjen TNI Iskandar M Syahril meresmikan ruang ICU RS Tingkat IV dr Noesmirs Baturaja, Selasa (17/03/15). Pada acara peresmian ini Pangdam II Srwijaya  beserta rombongan disambut oleh Kepala Rumah Sakit dr Noesmir Baturaja May CKM Dr Ponco Darmono, yang turut serta tampak Plt Bupati OKU H Kuryana Azis serta […]

  • Tidak Disanksi, Diduga Oknum Guru SMPN 5 Lubuklinggau Lalaikan Tugas Mengajar

    Tidak Disanksi, Diduga Oknum Guru SMPN 5 Lubuklinggau Lalaikan Tugas Mengajar

    • calendar_month Sel, 12 Sep 2023
    • account_circle investigasi
    • visibility 71
    • 0Komentar

    LUBUKLINGGAU – Diduga oknum guru SMP Negeri 5 Kota Lubuklinggau inisial SW selama berbulan-bulan tidak bekerja melalaikan tugas sebagai guru di sekolahnya. Info yang ditelusuri media ini, SW tidak masuk kerja demi membuat Laporan Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Untuk menutupi ketidakhadiran SW, maka tugas mengajar dibebankan kepada seorang Staf Honorer Tata Usaha Sekolah […]

  • Presiden Tekankan Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Cepat

    • calendar_month Rab, 4 Apr 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 55
    • 0Komentar

    PRESIDEN Joko Widodo dalam rapat terbatas mengenai penataan administrasi kependudukan menekankan pentingnya pelayanan yang diberikan dengan cepat. Pelayanan cepat disebutnya merupakan suatu urgensi karena sudah bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. “Bagi rakyat, kepemilikan KTP dan Kartu Keluarga sangat dibutuhkan karena digunakan sebagai syarat dalam mengakses setiap pelayanan publik lainnya seperti pemasangan listrik, membuka rekening di […]

expand_less