Breaking News
light_mode
Trending Tags
Maaf, tidak ditemukan tags pada periode waktu yang ditentukan.
Beranda » Pemerintahan » Dodi Bantah Ada Pungutan 2 – 3 Juta Verifikasi Calon Kades di Musi Rawas

Dodi Bantah Ada Pungutan 2 – 3 Juta Verifikasi Calon Kades di Musi Rawas

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Rab, 28 Jan 2015
  • visibility 100

MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com — Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Musi Rawas melalui Kabid Pemdes Dodi Irdiawan membantah ada informasi bahwa pihaknya telah menerima atau menetapkan biaya verifikasi calon Kades 2 –  3 juta percalon.

"Tidak ada kami memungut biaya untuk verifikasi calon kades, mereka cuma diminta untuk setor biaya pendaftaran untuk mengikuti pilkades ke panitia pilkades yang sudah dibentuk di masing-masing desa, bukan kepada kami," kata Dodi ketika ditemui, Senin (27/01/2015)

Memang ketika mereka di verifikasi disini, lanjut Dodi, ada kesepakatan sesama mereka untuk mengumpulkan uang yang tujuannya untuk membeli makan minum selama verifikasi. dengan dikoordinir lebih mudah dan murah untuk biaya makan.

"Supaya ada kemudahan maka mereka mengumpulkan uang untuk biaya makan minum selama verifikasi disini," ungkap Dodi tanpa memberitahu kepada siapa uang tersebut dikumpulkan dan jumlah nominalnya.

Demikian juga mengenai janji-janji oknum bila ada uang bisa lolos verifikasi, dibantah Dodi. "Lolos atau tidak lolos verifikasi calon kades bukan kami yang menentukan tetapi calon kades itu sendiri. Verifikasi tingkat Kabupaten ini untuk memeriksa keaslian dokumen pengajuan syarat calon kades, kalau mereka tidak memenuhi artinya tidak bisa lolos.

Seperti masalah ijazah, mereka ada yang mengatakan ada namun belum bisa menunjukkan, itu kita tunggu batas waktu 14 hari dan sampai habis masa itu tidak juga muncul, dengan sendirinya orang tersebut tidak lolos karena kesalahan dirinya sendiri.

"Lewat 14 hari yang diberikan untuk melengkapi syarat ijazah maka dengan sendirinya tidak lolos verifikasi. Kami kira waktu tersebut sudah cukup untuk memberikan ruang waktu calon kades untuk mengurusnya," kata Dodi.

Terakhir Dodi menyampaikan bahwa tim verikasi bukan hanya dari BPMPD saja tetapi melibatkan dari Bagian Hukum, Disdukcapil, Disdik dan lainnya.

Diketahui dari info yang berkembang dan dari sumber yang minta dirahasiakan bahwa pihak BPMPD Musi Rawas, Sumatera Selatan memungut biaya untuk verifikasi calon kades dengan biaya antara 2 – 3 juta per calon kades. (fs)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Jelang ‘New Normal’, Kemendagri Diminta Koordinasi Dengan Pemda

    • calendar_month Kam, 28 Mei 2020
    • account_circle investigasi
    • visibility 99
    • 0Komentar

    JAKARTA – | Satgas Lawan Covid-19 DPR RI mengunjungi Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (28/5/2020). Koordinator Satgas Lawan Covid-19 DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan, dalam pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian beserta jajaran itu, Satgas ingin melihat kesiapan Kemendagri dalam melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam […]

  • Gerbang Perbatasan Linggau-Mura Nyaris Hilang Dikepung Asap

    • calendar_month Sen, 14 Okt 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 110
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Hampir sebagian besar daerah di Sumatera Selatan, termasuk Kabupaten Musi Rawas (Mura) dan Kota Lubuklinggau kembali di “Kepung” kabut asap Kebakaran Hutan dan lahan (Karhutla), Senin (14/10) pagi. Bahkan, cukup tebalnya kabut asap membuat keberadaan pintu gerbang perbatasaan antara kabupaten Mura dan Lubuklinggau nyaris hilang. Supriadi (30) pengendara sepeda motor kerap […]

  • Turunkan Resiko Stunting, Bupati Pimpin Apel Siaga TPK

    • calendar_month Kam, 12 Mei 2022
    • account_circle investigasi
    • visibility 133
    • 0Komentar

    MUARA BELITI – | Bupati Musi Rawas, Hj Ratna Machmud pimpin Apel Siaga Nasional Tim Pendampingan Keluarga (TPK) untuk percepat turunkan resiko Stunting di Kabupaten Musi Rawas. Kamis (12/05/2022) di Auditorium Pemda, Muara Beliti. “Apel Siaga TPK merupakan Gerakan Nasional, dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan pendampingan terhadap keluarga berisiko Stunting yang terdiri dari komponen Bidan Desa, […]

  • Bupati Tinjau Lokasi Kebakaran Rumah Warga Rantau Serik

    • calendar_month Rab, 15 Agu 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 121
    • 0Komentar

    Musi Rawas – Bupati Musi Rawas, H Hendra Gunawan, Rabu (15/08/2018) meninjau dan bersilaturahmi dengan Korban Kebakaran dan Masyarakat Desa Rantau Serik Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut (TPK). Saat meninjau bangunan rumah panggung yang hanya menyisahkan dinding dan tiang penyangga rumah, Bapati didampingi Camat Tiang Pumpung Kepungut, Dien Candra, Kepala Desa Rantau Serik, Sekertaris Dinas Sosial […]

  • Guru SD Kelas Jauh Trans Keluhkan Gaji Tak Dibayar

    • calendar_month Sen, 16 Okt 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 138
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS, Jurnalindependen.com – Dahlia E Siahaan guru SD kelas jauh trans SP 10 Sungai Naik, Kecamatan BTS Ulu, mengeluhkan tidak menerima honor sebagai tenaga pengajar.  Padahal Dahlia sudah datang sendiri ke Kantor Disnakertrans Mura untuk mengambil honor bekerja sejak 17 Juli 2017 lalu. Ardiansyah (38), suami Dahlia yang juga guru pada sekolah yang sama […]

  • Mantan Napi Harus Tunggu 5 Tahun Untuk Maju Pilkada

    • calendar_month Ming, 15 Des 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 120
    • 0Komentar

    JAKARTA – | Seorang mantan narapidana harus menunggu jeda waktu lima tahun setelah melewati masa pidana penjara dan mengumumkan mengenai latar belakang dirinya jika ingin mencalonkan diri sebagai gubernur, bupati atau walikota. Demikian Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 56/PUU-XVII/2019 dibacakan pada Rabu (11/12/2019) di Ruang Sidang Pleno MK. Permohonan ini diajukan oleh Indonesia Corruption Watch […]

expand_less