Breaking News
light_mode
Trending Tags
Maaf, tidak ditemukan tags pada periode waktu yang ditentukan.
Beranda » News » Anggaran Panwas Muratara Dipangkas, Bawaslu Ancam Tunda Pilkada

Anggaran Panwas Muratara Dipangkas, Bawaslu Ancam Tunda Pilkada

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Sel, 8 Sep 2015
  • visibility 129

MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com — Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad mengancam akan menunda pemilihan kepala daerah (pilkada) di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) setelah pemerintah daerah (Pemda) setempat memotong anggaran pengawasan hingga 60%.

Muhammad mengatakan dengan adanya pemotongan anggaran ada indikasi Pemda ingin melemahkan pengawasan. Dan kami akan merekomendasikan menunda pilkada.

Kami tidak terima pemotongan yang dilakukan Pemda serta DPRD karena ini merupakan upaya melemahkan proses pengawasan yang akan dilakukan,” ujar Muhammad saat menjadi pembicara Rapat Koordinasi Stakeholder hari ke-2 di Hotel Abadi Lubuklinggau, Selasa (08/09/2015).

Muhammad pun mempertanyakan anggaran pengawasan yang disepati Rp 9 miliar justru diperjalanannya dipangkas menjadi Rp 2,5 Miliar. Hal itu tentu akan mempengaruhi kerja pengawasan yang telah disusun. “Penundaan pilkada diperbolehkan oleh UU kalau memang pilkada ini tidak ada dananya,” jelasnya.

Meski begitu rekomendasi baru akan dikeluarkan apabila upaya untuk memperjuangkan anggaran tidak tercapai. “Saya akan lapor ke presiden dan mendagri. Kalau tidak ada perhatian, dalam waktu dekat ini maka tunda Pilkada Muratara hingga 2017,” lanjutnya.

Dia juga berharap agar jajarannya menahan diri dan tidak melakukan upaya-upaya yang justru memperkeruh suasana. “Tidak perlu demo karena saya tidak merekomendasikan itu. Lebih baik tunggu kami bekerja di Jakarta,” kata Muhammad. (fs)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kesalahan Administrasi Penyelenggara Negara Bisa Dipidana

    • calendar_month Sen, 24 Agu 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 109
    • 0Komentar

    JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bahwa kesalahan administrasi yang dilakukan oleh penyelenggara negara bisa diseret ke ranah pidana. Hal itu bisa diterapkan jika terbukti ada niat jahat dari pelaku yang menyebabkan kerugian keuangan negara. “Bila terbukti adanya mens rea (niat buruk pelaku) maupun kickback atau bribery, maka hukum pidana tipikor dapat diterapkan untuk […]

  • Percepat Pencanangan KLA, Pemkab Mura Sosialisasi Tumbuh Kembang Anak

    • calendar_month Sab, 11 Apr 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 129
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com – Dalam rangka mewujudkan pencanangan percepatan menuju Kabupaten Layak Anak (KLA) Kantor Pemberdayaan Perempuan  Kabupaten Musi Rawas (Mura) menggelar acara Sosialisasi Tumbuh Dan Kembang Anak. Bertempat di Hotel Sempurna Kota Lubuklinggau (10/4/2015). acara tersebut menghadirkan pemateri atau nara sumber dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Usman Masuni. serta para peserta dari perwakilan kecamatan . […]

  • Lahan Kritis Indonesia Capai 24 Juta Hektare

    • calendar_month Kam, 12 Nov 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 112
    • 0Komentar

    MAGELANG — Lahan krtis di Indonesia mencapai sekitar 24 juta hektare. Direktur Jendral (Dirjen) Pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Hutan Lindung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Hilman Nugroho menyebut, butuh 48 tahun untuk penghijauan. “APBN hanya mampu untuk menanam 500 ribu hektare per tahun. Butuh waktu 48 tahun untuk kembali menghijaukan lahan kritis di […]

  • DPR Segera Revisi UU Pilkada

    • calendar_month Rab, 20 Mei 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 93
    • 0Komentar

    JAKARTA — Komisi II DPR RI akhirnya ketuk palu untuk tetap melakukan revisi UU nomor 8/2015 tentang Pemilihan Gubernur, Wali Kota, dan Bupati (UU Pilkada). Keputusan tersebut didapat saat rapat tertutup anggota komisi bidang pemerintahan tersebut, pada Rabu (20/5). Dalam pengambilan keputusan, seluruh anggota fraksi dari Koalisi Merah Putih (KMP) setuju amandemen. Sedangkan anggota fraksi […]

  • Tohirin : Pupuk Subsidi Langka karena Kuota Tidak Mencukupi Kebutuhan

    • calendar_month Sel, 10 Feb 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 188
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com — Mengenai kelangkaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Musi Rawas ketika jelang tanam disinyalir adanya oknum yang bermain dalam penyaluran pupuk subsidi tersebut. Disamping itu jika dilihat dari kuota pupuk subsidi masih jauh dari kebutuhan petani. Hal ini diprediksi oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan, melalui Kabid […]

  • Wali Kota Lubuk Linggau Pimpin Rapat Implementasi Strategi  Tingkat Keaktifan Peserta JKN, Upaya Tingkatkan Yankes

    Wali Kota Lubuk Linggau Pimpin Rapat Implementasi Strategi  Tingkat Keaktifan Peserta JKN, Upaya Tingkatkan Yankes

    • calendar_month Sen, 14 Apr 2025
    • account_circle investigasi
    • visibility 151
    • 0Komentar

    LUBUK LINGGAU – Wali Kota Lubuk Linggau, H Rachmat Hidayat memimpin rapat forum komunikasi terkait implementasi strategi penguatan rekrutmen cakupan dan tingkat keaktifan peserta JKN Kota Lubuk Linggau Semester I Tahun 2025 di Op Room Dayang Torek, Senin (14/4/2025). Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota, H Rachmat Hidayat menekankan pentingnya peningkatan pelayanan kesehatan di rumah sakit […]

expand_less