Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » News » Soal Pemangkasan Anggaran Panwas Muratara, DPRD : Pengajuan Tidak Rasional

Soal Pemangkasan Anggaran Panwas Muratara, DPRD : Pengajuan Tidak Rasional

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Kam, 10 Sep 2015
  • visibility 55

MURATARA, Jurnalindependen.com — Silahkan lapor, kami tidak mau melegalkan anggaran yang tidak rasional. Kalau melihat anggaran yang diajukan, itu adalah pemborosan uang rakyat, demikian disampaikan Pimpinan DPRD Musi Rawas Utara (Muratara), Efriansyah ketika dihubungi Jurnalindependen.com, siang tadi, Kamis (10/09/2015).

Hal ini disampaikan Efriansyah terkait pernyataan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Muhammad yang akan melaporkan Pj Bupati dan DPRD Muratara ke Mendagri dan Presiden karena memangkas anggaran Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) Kabupaten Muratara yang dianggap terlalu berlebihan.

Menurut Efriansyah, masyarakat Muratara perekonomiannya sangat terpuruk sekarang dan infrastruktur belum terpenuhi. Makanya anggaran Panwas dan KPU di pangkas.

“Sistem penganggaran sampai 2016 itu tidak benar. Karena APBD sampai dengan akhir tahun. Kalau memang kurang nanti di APBD Induk 2016 bisa dianggarkan lagi asalkan rasional,” kata Efriansyah.

Ditanya mengenai anggaran yang diajukan tidak rasional, Efriansyah menjawab, “Seperti honor Panwas Rp 7,5 juta/bulan/orang. Lembur sampai 30 hari, rental mobil Rp 18 juta/unit/bulan dan pos-pos lain yang banyak kejanggalan. Ditanya dasarnya mereka tidak bisa menjawab.”

Sementara itu pihak Panwas Kabupaten Muratara dihubungi via selulernya belum ada jawaban. (fs)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Gerakan Pasca Idhul Adha (2)

    • calendar_month Ming, 26 Agu 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 56
    • 0Komentar

    ISLAM mengajarkan persaudaraan sesama dan menjauhi segala perbuatan nista. Dalam kehidupan sehari-hari, sikap sosial yang luhur dan mulia harus terus ditumbuhkan ketika egoisme cenderung merebak dalam kehidupan bangsa. Jika ketimpangan sosial masih tinggi dan segelintir orang menguasai kekayaan negeri tanpa rasa sungkan, hal itu menunjukkan luruhnya solidaritas sosial yang autentik dari kehidupan kolektif bangsa ini. […]

  • BAZ Musi Rawas Gulirkan Bantuan Rumah Layak Huni

    • calendar_month Sel, 4 Sep 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 59
    • 0Komentar

    Musi Rawas – Saat ini, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Musi Rawas (Mura) bersama Dinas Sosial (Dinsos) setempat menyalurkan bantuan berupa bahan material bagi lima warga miskin desa tertinggal di lima desa. Sebelumnya, diketahui Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mura bersama Baznas Musi Rawas telah melakukan penandatangan kerjasama Memorandum of Understanding (MoU) tahun ini, di sektor kesehatan […]

  • Fadli Zon: Lapangan Kerja Dikuasai Asing

    • calendar_month Jum, 27 Apr 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 62
    • 0Komentar

    JAKARTA – Wakil Ketua DPR Fadli Zon mendukung terbentuknya Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Tenaga Kerja Asing (TKA), karena selama ini lapangan kerja di Indonesia sudah banyak dikuasai oleh buruh asing. Ia pun menggalang dukungan untuk bisa membentuk Pansus TKA, menyusul diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan TKA. “Menurut saya, apa […]

  • Pemprov Sumsel Cari Formula BUMD Sehat

    • calendar_month Kam, 25 Jul 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 80
    • 0Komentar

    PALEMBANG – | Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di  Provinsi Sumatera Selatan diharapkan dapat  menerapkan  strategi jitu dalam menjalankan usahanya, sehingga dapat menjadi badan usaha yang sehat dan kuat. “BUMD dan perangkatnya harus mampu mengatur strategi. Kita harus kembangkan kelebihan masing-masing, terutama komisaris dan jajarannya harus berkolaborasi dalam memberikan pandangan serta pemikiran demi jalannya perusahaan […]

  • Awasi PNS Terlibat Pilkada, Pemerintah Bentuk Satgas Netralitas ASN

    • calendar_month Jum, 11 Sep 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 48
    • 0Komentar

    JAKARTA — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Yuddy Chrisnandi telah mengeluarkan Surat MenpanRB nomor B/2355/M.PANRB/07/2015 tentang Netralitas ASN dan Larangan Penggunaan Aset Pemerintah dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak. Oleh karena itu, pemerintah pun membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang akan mengawal netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). “Dalam jangka waktu dekat ini bisa terlaksana […]

  • Kapolres Terjunkan Anggota Imbau Masyarakat Waspada Paham Radikalisme

    • calendar_month Kam, 12 Apr 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 61
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS- Saat ini bahaya radikalisme dan terorisme di Indonesia sudah semakin tampak. Meskipun Indonesia terletak jauh dari Timur Tengah, namun negara ini sudah sering mengalami serangkaian aksi radikalisme dan terorisme yang menewaskan lebih dari ratusan orang. Sebut saja peristiwa yang bisa dikatakan belum lama terjadi, Tragedi Bom Panci dan Bom Kampung Melayu pada 2017 lalu. […]

expand_less