Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Peristiwa » Pencopotan Buwas Dinilai KNPI Tak Berpihak pada Korupsi

Pencopotan Buwas Dinilai KNPI Tak Berpihak pada Korupsi

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Rab, 2 Sep 2015
  • visibility 105

JAKARTA — Wakil Sekretaris Jenderal DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Bahtera Banong menilai pencopotan Kabareskrim Komjen Budi Waseso sama saja tidak berpihak kepada korupsi. Seharusnya, kata dia, jenderal bintang tiga tersebut mendapat apresiasi atas keberhasilannya membongkar mafia Pelindo.

“Pemerintahan Jokowi benar benar sangat tidak berpihak kepada pemberantasan korupsi, kami heran melihat pemerintahan Jokowi-JK harusnya Kabareskrim Budi Waseso diberi apresiasi atas keberhasilannya membongkar mafia di Pelindo,” katanya, Selasa (2/9).

Bahtera menilai pencopotan Bareskrim tersebut tidak didukung dengan alasan yang jelas. Alasan pencopotan Budi Waseso karena mengganggu situasi ekonomi, kata dia, sangat tidak masuk akal.

KNPI mencurigai pencopotan tersebut lantaran Budi Waseso tidak bisa diajak kompromi soal kasus yang sedang ditangani, seperti Pelindo II. Terlebih, kata Bahtera,  Budi dikabarkan akan menuntaskan kasus di Pertamina.

Bahtera menduga ada pihak di sekeliling presiden yang terlibat kasus-kasus yang ditangani Budi Waseso. Akibatnya, presiden Jokowi mendapat tekanam dari berbagai pihak agar segera mencopotnya. “Presiden Jokowi mendapatkan tekanan dari berbagai pihak agar segera mencopot budi waseso,” kata mantan ketua PB HMI tersebut.

Komjen Budi Waseso dikabarkan akan dicopot dari jabatannya sebagai kepala Bareskrim Mabes Polri. Namun, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti tak berani membenarkan atau membantah hal itu. Menurutnya, Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) Mabes Polri saat ini masih membahas posisi Budi ke depan.

“Masih kita bicarakan. Ya terserah Wanjakti lah,” kata mantan wakil kepala Polri tersebut di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (2/9). (rol)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Biaya Perjadin Dinkop & UKM Mura 1,2 M, di Kritik LSM

    • calendar_month Sel, 19 Mei 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 86
    • 0Komentar

    Fauzi Maulana : “Sungguh Ironis, Anggaran Sebesar Itu Hanya Untuk Biaya Perjalanan Dinas Saja” Musirawas –– Biaya perjalanan dinas Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah (UKM), Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, sekitar 1,2 milliar sudah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan diperiksa Inspektorat setempat. Hal itu dijelaskan Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Muhammad Yamin, […]

  • Pencanangan GMSS Cegah Stunting dan Ciptakan Rumah Sehat

    • calendar_month Sel, 3 Mar 2020
    • account_circle investigasi
    • visibility 83
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Program Gerakan Musi Rawas Sempurna Sehat (GMSS) terus dicanangkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas (Mura). Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Musi Rawas (Mura) melalui Sekretarisnya, Muhammad Nizar mengatakan tujuan GMSS untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan di Kabupaten Musi Rawas. “Ada 2 akses pelayanan yakni dengan pelayanan kesehatan di unit pelayanan kesehatan, […]

  • Masih Ada OPD Belum Terapkan Keterbukaan Informasi di Musi Rawas

    • calendar_month Jum, 26 Okt 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 87
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS – Sistem Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Musi Rawas belum dapat sepenuhnya di terapkan. Kendati sudah ada sosialisasi dari PPID namun masih ada OPD dilingkungan Pemkab Musi Rawas yang belum melaksanakannya. Ketua DPD LSM Kriksi Kabupaten Musi Rawas, Jhonsoni menyampaikan masih ada OPD yang terkesan tertutup tentang pemberian informasi kepada publik. “Terkadang publikasi informasi […]

  • KPU Tak Kenal Istilah Bumbung Kosong dalam Pilkada

    • calendar_month Jum, 24 Jul 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 286
    • 0Komentar

    JAKARTA — Mekanisme bumbung kosong atau kotak kosong yang diusulkan untuk mengantisipasi hanya adanya satu pasangan calon yang mendaftar dalam Pilkada tidak dapat diakomodir dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2015 ini. Pasalnya, mekanisme tersebut tidak dikenal dalam Undang-undang Pilkada. “Kami diminta pendapat oleh presiden (tentang itu), kami sampaikan bahwa UU 8 tahun 2015 tidak mengenal istilah […]

  • Bakal Calon Bupati Ristanto Wahyudi Didukung Nasdem Untuk Musi Rawas MAJU, Berikut Visi Misinya

    Bakal Calon Bupati Ristanto Wahyudi Didukung Nasdem Untuk Musi Rawas MAJU, Berikut Visi Misinya

    • calendar_month Ming, 12 Mei 2024
    • account_circle investigasi
    • visibility 112
    • 0Komentar

    PALEMBANG – Bakal Calon Bupati Musirawas, H. Ristanto Wahyudi memenuhi panggilan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem Provinsi Sumatera Selatan dalam penjajakan calon Kepala Daerah se-sumsel di sekretariat Partai Nasdem Provinsi Sumatera Selatan di Jalan Tanjung Api-Api kota Palembang. Dalam kesempatan tersebut, Ristanto memaparkan visi dan misi serta kematangan persiapan dirinya dalam maju calon Kepala […]

  • Update Santunan Kematian 2023 di Musi Rawas, Tersalur 334 dari 493 Pengajuan

    Update Santunan Kematian 2023 di Musi Rawas, Tersalur 334 dari 493 Pengajuan

    • calendar_month Sel, 21 Mar 2023
    • account_circle investigasi
    • visibility 124
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – Santunan kematian hingga hari ini, 21 Maret 2023 di Kabupaten Musi Rawas sudah tersalur 334 berkas dari 493 berkas yang masuk ke Dinas Sosial. Belum tersalur 159 berkas. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Musi Rawas melalui Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial, Evan Saipani saat dihubungi, Senin (21/03/2023). Menurut Evan […]

expand_less