Breaking News
light_mode
Trending Tags
Maaf, tidak ditemukan tags pada periode waktu yang ditentukan.
Beranda » Desa » Pembuatan NA Syarat Nikah, Bayar atau Gratis?

Pembuatan NA Syarat Nikah, Bayar atau Gratis?

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Jum, 10 Mei 2019
  • visibility 117

MUSIRAWAS – NOP (19) warga Desa E Wonokerto, Kecamatan Tugumulyo mengeluhkan dalam pembuatan NA sebagai syarat untuk nikah dipungut Kades sebesar Rp 200.000,-

“Saya merasa keberatan dengan pungutan dalam pembuatan NA karena di desa tempat istri saya tidak ada pungutan Rp 200.000,- tersebut,” keluh NOP saat dibincangi di kediamannya, Jum’at (10/05).

Sedangkan SA (23) warga yang sama juga mengeluhkan dimintai uang sebesar Rp 250.000,- untuk pembuatan NA.

“Selain itu pihak desa memberikan nota, dengan catatan biaya NA Rp 250.000,- untuk perangkat desa Rp 100.000,- saksi Rp 100.000,- dan untuk Transfer ATM Rp 600.000,- kami sempat terkejut dengan nota tersebut,” ujarnya.

Sementara Kades E Wonokerto, Sugiyono mengatakan mengenai hal ini bahwa semua urusan sudah ada yang mengurus masing-masing.

“Setiap urusan sudah ada yang mengurusnya, saya cuma tanda tangan saja. Kami juga tidak pernah minta nominal berapa,” ungkap Kades sambil meminta matikan hp agar jangan merekam. (FRD)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Merasa Dirugikan, Direktur LKPI Laporkan 4 Akun Facebook

    Merasa Dirugikan, Direktur LKPI Laporkan 4 Akun Facebook

    • calendar_month Rab, 18 Nov 2020
    • account_circle investigasi
    • visibility 127
    • 0Komentar

    PALEMBANG – | Direktur eksekutif Lembaga Kajian Publik Independen ( LKPI ), Arianto melaporkan empat akun facebook yang diduga merugikan lembaga yang dipimpinnya. Didampingi kuasa hukumnya Advocad  H Yusmaheri, SH  di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), Polda Sumsel, Rabu (18/11/2020). Yusmaheri  mengatakan, kliennya sangat dirugikan  kalimat yang ditulis keempat akun tersebut yang memakai lambang dan hasil survei […]

  • Bawaslu Terima Gugatan Parpol Tidak Lolos Verfikasi

    • calendar_month Sel, 20 Feb 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 123
    • 0Komentar

    JAKARTA — Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Abhan, mengatakan, parpol yang tidak lolos verifikasi calon peserta Pemilu 2019 bisa mengajukan upaya hukum hingga ke PTUN. Pada Senin (19/2) Bawaslu telah resmi menerima gugatan hasil verifikasi parpol yang diajukan oleh Partai Bulan Bintang (PBB). “Jika nanti gugatan parpol tidak diterima atau ditolak oleh Bawaslu, maka kan […]

  • Polres Mura Terus Tingkatkan KYYD Tekan Kriminal 3C

    • calendar_month Sab, 29 Jul 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 86
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – Untuk mengantisipasi gangguan Kamtibmas terutama kriminal Curat, Curas dan Curanmor (3C) jajaran Polres Musi Rawas (Mura) terus tingkatkan Kegiatan Kepolisian Yang Ditingkatkan (KKYD). Post Views: 230

  • Fahri Minta KPK Jangan Terlalu Jauh Intervensi Lapas Sukamiskin

    • calendar_month Ming, 29 Jul 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 104
    • 0Komentar

    JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyampaikan pendapatnya terkait keterlibatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin Bandung, Jawa Barat. Menurutnya KPK tidak perlu terlalu jauh mencampuri urusan yang ada di lapas, karena KPK tidak mengerti untuk mengurus lapas. “Saya minta kepada KPK jangan terlalu jauh mengintervensi dalam mengurus LP Sukamiskin, […]

  • Imbalan Jasa RS Dr Sobirin Diperiksa Jaksa

    • calendar_month Sel, 12 Sep 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 110
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS – Pembagian imbalan jasa untuk karyawan organik Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Dr Sobirin, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, tahun 2015, diperiksa jaksa.  Hal itu disampaikan Direktur RSUD Dr Sobirin, Nawawi, Selasa (12/9/2017). Terkait persoalan ini, dia sudah dipanggil pihak Kejaksaan Negeri Lubuklinggau. Hanya saja, pemanggilan itu tidak […]

  • Pemdes Perhatikan Keterwakilan Perempuan dalam BPD

    • calendar_month Kam, 8 Nov 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 117
    • 0Komentar

    BATURAJA – “Keterwakilan perempuan dalam sebuah pemerintahan amatlah penting agar dapat memberikan kontribusi dan menyampaikan aspirasi kaum perempuan secara maksimal, termasuk juga pada setiap Desa untuk anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa),” hal demikian disampaikan Kades Pandan Dulang, Jumroni Elius ditemui saat pelaksanaan pemilihan anggota BPD, Rabu (07/11). Pemilihan BPD tersebut dilaksanakan serentak untuk 6 Desa, yaitu […]

expand_less