Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Peristiwa » LGBT Diamati Perangkat Pengintai Israel

LGBT Diamati Perangkat Pengintai Israel

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Sen, 22 Okt 2018
  • visibility 76

Berhati-hatilah jika Anda menerima pesan teks yang memberikan tautan yang terpotong. Perangkat Anda mungkin saja disadap dengan perangkat pengintai.

Itulah yang terungkap dalam sebuah laporan di situs berita Israel Haaretz bahwa bahwa perangkat pengintai asal Israel dijual ke banyak negara untuk memata-matai kelompok tertentu, dan di Indonesia digunakan untuk membuat database kelompok Lesbian Gay Biseksual dan Transgender (LGBT) dan kelompok agama minoritas.

Perangkat pengintai atau spyware Pegasus buatan Israel itu dapat “menentukan lokasi ponsel, menguping pembicaraan, merekam percakapan di sekitar, memotret orang-orang di sekitar ponsel, membaca dan menulis pesan teks dan email, mengunduh aplikasi dan meretas aplikasi yang sudah ada di telepon, dan mengakses foto, klip, pengingat kalender dan daftar kontak.”

Dan ini bekerja jika Anda meng-klik sebuah tautan yang terpotong yang dikirimkan lewat pesan teks.

Tidak untuk LGBT

Direktur Komunikasi dan Informasi Badan Intelijen Negara ( BIN) Wawan Hari Purwanto tidak menampik bahwa badannya kerap membeli perangkat pengintai untuk kepentingan perlindungan negara, namun menyangkal jika itu dipakai untuk untuk mengawasi kelompok LGBT.

Intelligent devices itukan hal yang biasa dilakukan dan dibeli di Indonesia dari berbagai negara karena memang kebutuhan untuk melakukan upaya-upaya pengamanan di Indonesia harus ditopang oleh teknologi terkini dan selalu dilakukan update,” ungkap Hari Purwanto.

“Akan tetapi tidak semata-mata ditujukan ke arah sesuatu misalnya LGBT tapi ini kepada kepentingan perlindungan negara atau kepentingan publik yang lebih luas karena ini perintah dari UUD ’45 yaitu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia,” imbuhnya.

Wahyudi Djafar, pakar hukum dan keamanan dari ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat) juga mempertanyakan jika ada sebuah badan Indonesia yang menggunakan alat surveilans untuk mengintai kelompok LGBT karena intersepsi komunikasi hanya dapat dilakukan jika menyangkut penegakan hukum.

“Kalau kita cek seluruh undang-undang di Indonesia, itu kan tidak ada larangan terhadap LGBT atau LGBT sebagai sebuah tindak pidana. Jadi alasannya apa? Apakah keamanan nasional? Juga apa yang mengancam dari LGBT dengan keamanan nasional Indonesia?” ujar Wahyudi.

Melanggar hak privasi masyarakat

Meski begitu, berita Haaretz ini setidaknya dapat menjadi ‘alarm’ bagi masyarakat Indonesia karena menurut Wahyudi, hingga saat ini Indonesia masih belum memiliki UU antiintersepsi komunikasi yang memadai.

Surveilans massal lewat perangkat pengintai yang memantau percakapan seluruh orang seperti yang dilakukan spyware Pegasus melanggar hak privasi masyarakat yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28 (G) ayat 1.

Namun karena belum ada undang-undang yang mengatur, maka jika terjadi pelanggaran, tidak diketahui mekanisme pemulihannya seperti apa.

DPR saat ini sedang menyusun RUU Penyadapan. Namun itupun, menurut Wahyudi, rumusannya masih kurang mengikuti tren teknologi surveilans saat ini yang sangat masif dan belum memastikan perlindungan warga negara dari tindakan surveilans massal.

Sumber : bbc.com

Link ; https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45930943

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bupati Mura Sampaikan Amanat Menkumham, Terkait Remisi WBLP Narkotika Muara Beliti

    • calendar_month Rab, 17 Agu 2022
    • account_circle investigasi
    • visibility 104
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Bupati Musi Rawas, Hj Ratna Machmud mengikuti Upacara Pemberian Remisi Umum 17 Agustus 2022 Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti, di Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti, Rabu (17/08/2022). Bupati Ratna Machmud menyampaikan amanat Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Peringatan Hari Kemerdekaan ke-77 Indonesia Tahun 2022 ini merefleksikan bagaimana nilai-nilai […]

  • Dewan Desak BTN Selesaikan Kasus Temuan BPK

    • calendar_month Rab, 26 Jun 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 77
    • 0Komentar

    JAKARTA – | Menyusul audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan penyimpangan dalam proyek perumahan yang dilakukan Bank Tabungan Negara (BTN), Komisi XI DPR RI medesak agar temuan itu segera diselesaikan dengan baik. Kinerja keuangan BTN juga diimbau agar dibenahi. Dalam rapat dengan Komisi XI DPR RI, terungkap setidaknya ada 22 temuan penyimpangan dalam pengelolaan […]

  • Pemerintah Siarkan Pasien Corona Sembuh Capai 1.002 Orang

    • calendar_month Jum, 24 Apr 2020
    • account_circle investigasi
    • visibility 71
    • 0Komentar

    JAKARTA – | Pemerintah telah memperbarui data Covid-19 di Indonesia yang di antaranya menyatakan bahwa pasien positif Covid-19 yang sembuh telah mencapai 1002 orang. Kabar gembira itu disampaikan Jubir Pemerintah untuk Covid-19 dr. Achmad Yurianto pada Konferensi Pers di Gedung BNPB, Jakarta, Jumat (24/4). Ia mengatakan bahwa hingga pukul 12.00 WIB hari ini tenaga kesehatan […]

  • Polda Sumsel Usut Dugaan Penyimpangan Proyek Drainase Lubuklinggau

    • calendar_month Sab, 17 Jan 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 100
    • 0Komentar

    LUBUKLINGGAU — Keseriusan anggota Tipikor Polda Sumatera Selatan mengusut indikasi korupsi terhadap pembangunan proyek drainase yang ada di kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2014 lalu, dimana dananya dalam proyek ini menelan dana miliaran rupiah, patut diacungkan jempol. Sebelumnya pihak tipikor Polda sudah memeriksa Konsultan Proyek dan juga turun ke lapangan mengcross cek terhadap […]

  • Pelaksanaan Pilkada Serentak Dipastikan Tahun 2016

    • calendar_month Rab, 4 Feb 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 105
    • 0Komentar

    JAKARTA — Ketua Komisi II DPR RI, Rambe Kamarulzaman menegaskan pelaksanaan pilkada sudah dipastikan akan diundur di 2016. Terkait keinginan Menteri Dalam Negeri, Tjahyo Kumolo dan beberapa fraksi yang ingin tetap di 2015 sudah selesai. ​"Pelaksanaannya tetap di 2016, bertahap 2016, 2017 dan 2018," kata Rambe pada wartawan, Rabu (4/2). Politikus Partai Golkar itu menambahkan […]

  • Ingin DPD Disertakan Menentukan Capres, UU Pemilu Digugat

    • calendar_month Sen, 30 Apr 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 107
    • 0Komentar

    JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) pada Selasa (24/4). Permohonan yang teregistrasi dengan Nomor 33/PUU-XVI/2018 ini diajukan oleh Martinus Butarbutar dan Risof Mario. Pemohon menguji Pasal 169, Pasal 227, Pasal 229 UU Pemilu yang dianggap merugikan hak-hak konstitusional Pemohon karena tidak […]

expand_less