Breaking News
light_mode
Trending Tags
Maaf, tidak ditemukan tags pada periode waktu yang ditentukan.
Beranda » Politik » Kejahatan Narkoba Lebih Berbahaya Dibanding Terorisme

Kejahatan Narkoba Lebih Berbahaya Dibanding Terorisme

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Ming, 24 Jun 2018
  • visibility 19

KETUA Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf menyatakan bahwa perang melawan narkoba lebih berbahaya dibandingkan dengan perang melawan terorisme. Hal itu ditegaskannya saat pertemuan pertama AIPA Advisory Council on Dangerous Drugs (AIPACODD) yang berlangsung pada 18-21 Juni 2018 di Singapura.

“Kejahatan narkoba lebih berbahaya dari kejahatan teroris. Hal ini disebabkan karena korban jiwa yang semakin meningkat setiap harinya dan juga dapat merusak generasi muda dan kehancuran negara serta bangsa,” tandas Nurhayati.

Didampingi dua anggota delegasi DPR RI lainnya, yaitu Fadel Muhammad (F-PG) dan Achmad Farial (F-PPP), Nurhayati selaku Ketua Delegasi DPR RI menyerukan perang besar terhadap narkoba dan menuntut seluruh elemen yang ada di ASEAN untuk bergerak melawan kejahatan terorganisir yang bersifat lintas negara tersebut.

Dihadapan seluruh anggota delegasi yang hadir, Nurhayati menyampaikan tentang laporan kinerja (country report) Badan Narkotika Nasional (BNN) yang menyebutkan bahwa aparat penegak hukum Indonesia telah berhasil mengungkap kejahatan narkoba disertai barang bukti seperti Shabu (methamphetamine) 4,71 ton, Ganja (cannabis) 151,22 ton dan Ekstasi 2,940.748 butir dan 627,84 kilogram.

Hal ini merupakan bukti keseriusan aparat penegak hukum dalam melawan kejahatan narkoba dan komitmen hukum di Indonesia yang tegas dan keras terhadap jaringan sindikat narkoba.

“BNN juga melakukan pendekatan demand reduction melalui langkah-langkah yang ditempuh, sebagai upaya untuk membentuk masyarakat yang mempunyai ketahanan dan kekebalan terhadap narkoba. Program dan kegiatan yang telah dilakukan dalam menekan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba dengan menyasar kaum muda (anak-anak, remaja, pelajar dan mahasiswa) yang merupkan target pasar jaringan sindikat narkoba,” papar Nurhayati.

Terkait harapan ASEAN dibidang drug trafficking serta rehabilitation and prevention, Nurhayati berharap adanya komitmen, semangat, dan tekad yang kuat dalam mengatasi permasalahan yang tanpa batas itu. Memerangi narkoba sampai tuntas menjadi prioritas bersama.

“Oleh karena itu dukungan seluruh anggota ASEAN sangat dibutuhkan dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan oleh masyarakat. Marilah berjuang bersama, bekerja sekuat tenaga, menjadikan negara kita bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba,” imbuh politisi Fraksi Demokrat itu.

AIPACODD sendiri merupakan transformasi dari AIPA Fact Finding Committee to Combat Drug Menace (AIFOCOM) dengan tujuan untuk mengambil tindakan konkret guna efisiensi dan koordinasi yang lebih baik terhadap ancaman narkoba di seluruh kawasan ASEAN dan juga untuk memperkuat peran dan mandatnya sebagai alat parlemen untuk memerangi ancaman narkoba.

Pertemuan pertama AIPACODD di Singapura tersebut menghasilkan dua Resolusi yang akan diajukan untuk adopsi pada SIUM ke-39 AIPA yaitu Resolution on Securing A Drug-Free ASEAN Community for Future Generation dan Resolution on the Terms of Reference for the AIPACODD. Pertemuan kedua AIPACODD akan dilaksanakan tahun 2019 di Chiang Mai, Thailand. (dep/sf–DPR)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • THR Pegawai Non PNS, Rp 3 Juta hingga Rp 24,9 Juta

    • calendar_month Sab, 26 Mei 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 23
    • 0Komentar

    JAKARTA — Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) No 20 tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya ( THR) bagi Pimpinan dan Pegawai Non PNS pada Lembaga Nonstruktural. Pemberian THR dengan angka yang lebih dari tahun kemarin diharap mampu mengdongkrak belanja seluruh aparatur sipil negara (ASN). Selain menandatangani Peraturan Pemerintah mengenai pemberian THR […]

  • Dugaan Pungli BPN, Nurmali Bantah

    • calendar_month Kam, 5 Sep 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 19
    • 0Komentar

    LUBUKLINGGAU – | Kantor Pertanahan (BPN) Kota Lubuklinggau diduga lakukan Pungli dalam pembuatan sertifikat Prona. Modusnya pura-pura tidak tahu kepada pemohon karena banyak berkas yang sedang ditangani, banyak sekali alasan oknum pegawai bila pemohon tadi terlambat kembali padahal waktu sudah diberikan. Koordinator LSM Merah Putih, Parmi E kepada media, Kamis (05/09) menegaskan pemohon harus memberikan […]

  • Program Musi Rawas Menanam Berbuah Penghargaan Proklim MenLHK

    • calendar_month Kam, 25 Okt 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 11
    • 0Komentar

    Musi Rawas – Program Musi Rawas Menanam yang digelorakan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas berbuah Manis, dimana Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI menobatkan Pemimpin Kabupaten Mura ini sebagai Pembina Prrogram Kampung Iklim (Proklim) tahun 2018. Penghargaan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Siti Nurbaya Bakar ini diterima langsung oleh Bupati Musi Rawas, H […]

  • Bupati Ajak LSM Bersatu Dukung Pembangunan di Musi Rawas

    • calendar_month Rab, 8 Agu 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 26
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS, Jurnalindependen.co.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas melalui Badan Kesbangpol menggelar Pembinaan LSM/Ormas di Ballroom Hotel Hakmaz Taba, Lubuklinggau, Rabu (08/08). Bupati Musi Rawas, H Hendra Gunawan mengapresiasi acara tersebut dan mengajak peserta untuk bersatu dan bersama-sama mendukung pembangunan di Kabupaten Musi Rawas. “Moment kemerdekaan bulan Agustus ini merupakan kesempatan kita untuk membangkitkan […]

  • Diduga Cemari Sungai, Ratusan Warga Tuntut PT SAS Ditutup

    • calendar_month Kam, 6 Sep 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 28
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – Sekitar 500-an warga Desa Lubuk Rumbai Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas berdemo di Kantor Bupati Musi Rawas, Muara Beliti, Kamis (6/9). Kedatangan massa menggunakan kendaraaan jenis truck dan pick up ini mendesak Bupati Musi Rawas mencabut izin PT SAS dan meminta kompensasi atas tercemarnya sungai akibat limbah dari aktivitas PT SAS. […]

  • Fadli Zon: Lapangan Kerja Dikuasai Asing

    • calendar_month Jum, 27 Apr 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 25
    • 0Komentar

    JAKARTA – Wakil Ketua DPR Fadli Zon mendukung terbentuknya Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Tenaga Kerja Asing (TKA), karena selama ini lapangan kerja di Indonesia sudah banyak dikuasai oleh buruh asing. Ia pun menggalang dukungan untuk bisa membentuk Pansus TKA, menyusul diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan TKA. “Menurut saya, apa […]

expand_less