Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Pemerintahan » Bupati Muratara : Kades Kurang Dukung Program Kesehatan di Desa

Bupati Muratara : Kades Kurang Dukung Program Kesehatan di Desa

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Jum, 23 Mar 2018
  • visibility 128

MURATARA, Jurnalindependen.co.id – Terjadinya peristiwa gizi buruk di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) mestinya jangan terulang lagi. Demikian disampaikan Bupati Muratara, M Syarif Hidayat saat menghadiri pelantikan Ketua TP PKK Kecamatan dan Desa diwilayah tersebut, Jum’at (23/03) di Aula Siti Rahma RM Sederhana Muara Rupit.

Menurut Bupati, minimnya fasilitas kesehatan didesa berupa Pustu atau Polindes karena kurang didukung Kepala Desa setempat.

“Dari segi kesehatan kurang didukung pak kades, bu kades,” kata Bupati.

Demikian juga kepedulian terhadap kesehatan terabaikan sehingga pantauan terhadap gizi buruk, orang dipasung tidak ada, tambah Bupati. Padahal ada Dana Desa yang bisa digunakan sesuai musyawarah untuk bidang kesehatan.

“Tenaga kesehatan juga jadi perhatian, Kepala Puskesmas harus sering briefing bawahan termasuk PKK juga agar terpantau seluruhnya.

Penyebaran tenaga kesehatan Bidan mestinya merata, saat ini numpuk di tiga Kecamatan yakni Karang Jaya, Rupit dan Rawas Ulu ada 40 bidan,” kata Bupati. (fsl)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Tetap Berikan Layanan Prima, Berinovasi Tingkatkan Layanan Adminduk

    • calendar_month Kam, 4 Jul 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 128
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS – | Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Dikdukcapil) Mura menyambut baik, terhadap kebijakan pemerintah berlakukan Perpres No 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 19 Tahun 2019 tentang peningkatan kualitas layanan Adminduk. Adapun menanggapi terkait itu, sebelum maupin sesudah diberlakukan peraturan tersebut. […]

  • KPK Sampaikan Hasil Korsup di Bidang Pencegahan

    KPK Sampaikan Hasil Korsup di Bidang Pencegahan

    • calendar_month Sab, 12 Des 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 134
    • 0Komentar

    Bandung — Untuk mewujudkan tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang transparan dan akuntabel, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar “Seminar Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi”. Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam Festival Antikorupsi 2015 yang dihelat di Ruang B2, Sasana Budaya Ganesa, Jalan Taman Sari, Kota Bandung pada Jumat (11/12). Dalam seminar tersebut […]

  • Dewan Ingatkan Sekolah Tak Boleh Plonco Siswa Baru

    • calendar_month Sen, 15 Jul 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 112
    • 0Komentar

    JAKARTA – | Memasuki tahun ajaran baru  2019-2020, DPR RI mengingatkan agar penyelenggara pendidikan untuk tidak melakukan perploncoan dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS). Ialah Wakil Ketua Komisi X DPR Reni Marlinawati yang mengingatkan penyelenggara sekolah agar tidak melakukan perploncoan terhadap anak didik baru saat MPLS. “Jangan sampai MPLS menjadi ajang perploncoan bagi anak […]

  • Telan Dana Rp17,5 Miliar, Pembangunan Mess Pemkot Lubuklinggau di Palembang Diduga Asal Jadi

    Telan Dana Rp17,5 Miliar, Pembangunan Mess Pemkot Lubuklinggau di Palembang Diduga Asal Jadi

    • calendar_month Jum, 26 Jan 2024
    • account_circle investigasi
    • visibility 254
    • 0Komentar

    PALEMBANG – Pembangunan Mess 5 lantai milik Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau di Kota Palembang senilai Rp17,5 miliar lebih mendapat kritik dari Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (K-MAKI). Koordinator K-MAKI Sumsel, Boni Belitong mengatakan, sebelumnya sudah konfirmasi ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Lubuklinggau pada 02 Januari 2024 Nomor : 001 / KOMUNITAS- […]

  • Wabup Mura Sebut Daerah Wajib Siapkan Pelatih Pramuka Besertifikat

    • calendar_month Rab, 2 Jun 2021
    • account_circle investigasi
    • visibility 102
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Wakil Bupati Musi Rawas (Mura), Hj Suwarti mengatakan wajib setiap daerah untuk menyambut revolusi mental termasuk di Kepramukaan yang dicanangkan oleh Presiden RI. “Menjadi wajib karena hal ini sesuai surat edaran Gubernur Sumsel tentang Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Dasar (KMD) dan Kursus Pembina Pramuka Mahir tingkat Lanjutan (KML) di Kabupaten […]

  • Web Informasi Hukum Pemkot Lubuklinggau Dipenuhi Iklan, Kominfo : Dihacker

    Web Informasi Hukum Pemkot Lubuklinggau Dipenuhi Iklan, Kominfo : Dihacker

    • calendar_month Sel, 16 Jan 2024
    • account_circle investigasi
    • visibility 141
    • 0Komentar

    LUBUKLINGGAU – Web Informasi Hukum Pemkot Lubuklinggau pagi tadi, Selasa 14 Januari 2024 terpantau dipenuhi berbagai jenis iklan. Web jdih.lubuklinggaukota.go.id dipenuhi dengan jenis iklan, seperti jenis vinyet, sharelink, cuping, native dan lainnya. Bahkan iklan sharelink ke berbagai markatplace. Web ini merupakan web Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang dikelola Bagian Hukum Setda Kota Lubuklinggau. […]

expand_less