Breaking News
light_mode
Trending Tags
Maaf, tidak ditemukan tags pada periode waktu yang ditentukan.
Beranda » News » Proyek Siluman Disdukcapil Mura

Proyek Siluman Disdukcapil Mura

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Rab, 30 Mei 2018
  • visibility 96

Musi Rawas – Rehab gedung kantor di loket pendaftaran dan ruang tunggu pembuatan Akte, KK dan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Musi Rawas terkesan ditutup-tutupi alias kegiatan siluman.

Padahal, rehab gedung kantor tersebut berkenaan langsung dengan pelayanan terhadap masyarakat. Informasi sementara, rehab gedung kantor menelan biaya yang cukup fantastis, yakni sebesar Rp. 280 juta. Sayangnya, tidak ada pemasangan papan merk di lokasi pengerjaan.

Hal ini, tidak sejalan dengan upaya Pemkab Musi Rawas yang tengah gencar-gencarnya menggalakan pemerintahan yang bersih dan transparansi terhadap kegiatan yang menggunakan dana pemerintah.

Kepala Disdukcapil Musi Rawas, Y. Mori dikonfirmasi via sms. Rabu, (30/5), hanya diminta menemui Sekretarisnya.

“Temui Pak Sekretaris dan Joni,” balas sms Y. Mori.

Selanjutnya wartawan berupaya konfirmasi Sekretaris Disdukcapil, Tanang dan didampingi bagian perencanaan, Joni sesuai dengan petunjuk SMS dari Kepala Disdukcapil, Y. Mori.

Saat ditanyakan keberadaan rehab gedung kantor, menurut Sekretaris Disdukcapil, Tanang dirinya enggan berkomentar.

“No comment. Kalau ditanyakan sama saya tentang rehab gedung kantor di loket pendaftaran pembuatan Akte, KK dan KTP, saya hanya bisa jawab no comment dan untuk lebih jelasnya sama kadis atau pptknya langsung, nanti saya salah memberikan penjelasan,” jelas Tanang.

Sementara itu, Bagian Perencanaan Disdukcapil, Joni menjelaskan bahwa proyek rehab gedung kantor di loket pembuatan Akte, KK dan KTP pagu anggarannya sebesar Rp. 280 juta menggunakan dana APBD Musirawas tahun anggaran 2018.

“Dana rehab gedung kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 280 juta dan APBD Musi Rawas tahun 2018,” jelasnya.

Dan diakuinya, untuk tidak adanya papan merk kegiatan bukan kewenangan perencana, itu kewenangan PPTK dan pejabat pembuat komitmen (PPK).

“Masalah papan merk kegiatan bukan kewenangan perencanaan. Itu kewenangan PPTK dan PPK untuk memberi teguran sama rekanan,” pungkasnya.

Sekedar informasi, rekanan yang mengerjakan kegiatan ini, yakni CV. Y Brothers.

Sumber : Databicara.com

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • KPU Palembang Buka Pendaftaran PPK dan PPS

    • calendar_month Rab, 11 Okt 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 176
    • 0Komentar

    PALEMBANG – Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang segera membuka pendaftaran calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara untuk pilkada serentak 2018. Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Abdul Karim di Palembang, Rabu mengatakan, pengumuman pendaftaran PPK dan PPS itu akan dilaksanakan pada Kamis (12/10). Menurut dia, pada hari ini pihaknya akan mengirimkan berkas […]

  • Rampas Sepeda Motor Konsumen, WOM Finance di Demo Puluhan LSM

    • calendar_month Rab, 9 Sep 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 105
    • 0Komentar

    Palembang, Jurnalindependen.com – Puluhan LSM yang dimotori ormas Pemuda Pancasila (PP) lakukan aksi demo secara damai ke WOM Finance Jl. Jendral Sudirman Palembang (09/09/2015). Aksi PP ini diikuti sejumlah LSM yang tergabung di Fober LSM antara lain LSM Forak, LSM P2N, LSM PPKN, LSM Pundi, LSM KMP, LSM Cobra dan anggota Perkumpulan PDNRI ikut meramaikan […]

  • Bupati Laporkan Kondisi Banjir, Gubernur Segera Respon dan Bantu

    • calendar_month Sen, 17 Feb 2020
    • account_circle investigasi
    • visibility 98
    • 0Komentar

    PALEMBANG – | Bupati Musi Rawas (Mura), H Hendra Gunawan melaporkan kondisi beberapa desa yang ada di Kabupaten Musi Rawas (Mura) terdampak banjir kepada Gubernur Sumsel. Gubernur Sumsel, H Herman Deru merespon baik, atas maksud dan tujuan yang disampaikan Bupati Mura. “Yang namanya kebutuhan rakyat apalagi musibah, kita harus cepat tanggap” tegas Herman Deru saat […]

  • Ketua ABPEDNAS Mura Minta Anggota Dukung Kades

    • calendar_month Rab, 24 Jan 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 109
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS, Jurnalindependen.com – Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Kabupaten Musi Rawas, Deden Komaludin meminta anggotanya dukung program Kepala Desa di tempat masing-masing. Hal ini disampaikan Deden pada pelantikan Pengurus DPC ABPEDNAS Musi Rawas di Auditorium Pemkab Mura, Rabu (24/01). “Anggota BPD mesti betul-betul memahami regulasi tentang desa sehingga […]

  • KPK Tahan 7 Tersangka Kasus Suap Pembahasan APBDP Malang

    • calendar_month Rab, 28 Mar 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 98
    • 0Komentar

    Jakarta, 27 Maret 2018. Untuk kepentingan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi suap terkait pembahasan APBD-P Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2015, pada hari ini (27/3) penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan upaya hukum penahanan terhadap 7 tersangka untuk 20 hari ke depan terhitung mulai hari ini di 5 rumah tahanan berbeda. Mereka adalah 6 orang […]

  • Dianggap Daerah Rawan, Bawaslu Gelar Rakor di Musi Rawas

    • calendar_month Sen, 7 Sep 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 103
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com — Untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pemilihan kepala daerah (Pemilukada) serentak 2015, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melaksanakan rapat koordinasi (rakor) dengan para stakeholder di Kabupaten Musi Rawas (Mura) dan Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan. Adapun pertimbangan dipilihnya Kabupaten Mura sebagai lokasi pelaksanaan Rakor, karena daerah tersebut merupakan salah satu yang paling […]

expand_less