Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » News » Dianggap Daerah Rawan, Bawaslu Gelar Rakor di Musi Rawas

Dianggap Daerah Rawan, Bawaslu Gelar Rakor di Musi Rawas

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Sen, 7 Sep 2015
  • visibility 54

MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com — Untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pemilihan kepala daerah (Pemilukada) serentak 2015, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melaksanakan rapat koordinasi (rakor) dengan para stakeholder di Kabupaten Musi Rawas (Mura) dan Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan.

Adapun pertimbangan dipilihnya Kabupaten Mura sebagai lokasi pelaksanaan Rakor, karena daerah tersebut merupakan salah satu yang paling rawan pada Pemilihan 2014 silam.

“Suksesnya pesta demokrasi yang akan datang, merupakan hasil kerjasama, bahu membahu dan saling tutup kekurangan agar dapat dilakukan, sehingga harapan untuk terselenggaranya pilkada yang berkualitas dapat terwujud,” kata Asisten I Bidang Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Mura, Ali Sadikin, saat memberikan kata sambutan mewakili Sekda Mura di Auditorium Kantor Bupati Musi Rawas. Senin (07/09/2015).

Menurut Ali Sadikin, dengan kerja keras dari semua elemen masyarakat untuk terwujudnya pilkada yang sukses, diharapkan proses penyelenggaraan pilkada dapat berjalan secara demokratis dan taat asas, serta pemimpin yang dilahirkan juga mampu membawa daerah dan masyarakatnya menuju kemakmuran.

Ali Sadikin juga meminta kepada berbagai elemen seperti PNS, TNI, dan Polri untuk netral dan tidak memihak pada pelaksanaan pilkada. Selain itu kepada semua pihak, juga diharapkan menjaga kondusifitas wilayah agar pelaksanaan pilkada tidak justru memberi efek negatif.

Rapat koordinasi yang dibuka Pimpinan Bawaslu RI Nasrullah, menghadirkan Bawaslu Provinsi Sumsel, Panwaslih Kabupaten Musi Rawas dan Musi Rawas Utara, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten, kepolisian, pemerintah daerah, Satpol PP, ormas dan LSM, tokoh adat, tokoh agama, akademisi, mahasiswa, serta media massa.

Sementara Bawaslu juga menghadirkan narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kementerian Dalam Negeri, Komisi Aparatur Sipil Negara, Mahkamah Konstitusi (MK), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Rakor Stakeholders diisi dengan lima sesi diskusi yang mengambil tema :

“Dukungan Fasilitasi Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pilkada”,

“Titik Rawan Pilkada Serentak dan Penegakan Etik”,

“Integritas Pilkada di Tengah Ancaman Politik Uang dan Penyalahgunaan Wewenang oleh Petahana”,

“Sengketa dan Penegakan Hukum Pilkada”, dan

“Pengawasan Partisipatif Pilkada Serentak 2015”.

Rakor juga diharapkan dapat melahirkan rekomendasi untuk pelaksanaan pilkada serentak, Rakor Stakeholders ini juga akan meminta komitmen dari seluruh pasangan Calon Bupati Musi Rawas untuk mewujudkan pilkada yang bermartabat, aman dan damai, serta siap menerima hasil. (fs)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kuota dan Kebutuhan Tak Seimbang, Pupuk Subsidi Langka

    • calendar_month Sen, 8 Feb 2021
    • account_circle investigasi
    • visibility 54
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Kelangkaan Pupuk Subsidi memang kerap terjadi karena antara kuota dan kebutuhan tudak seimbang. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan (Distannak) Kabupaten Musi Rawas (Mura), Zuhri Syawal melalui Sekretarisnya, Tohirin mengatakan kelangkaan pupuk subsidi karena kuota atau ketersediaan jauh untuk mencukupi kebutuhan petani. “Kalau kita contohkan, kuota sekitar 6.000 ton sedangkan kebutuhan 33.000 […]

  • Perlu Format Baru Biayai BLK

    • calendar_month Sel, 6 Nov 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 39
    • 0Komentar

    ANGGOTA Komisi IX DPR RI Mafirion mendesak pemerintah untuk mencari metode baru membiayai operasional Balai Latihan Kerja (BLK). Di seluruh Indonesia ada 281 BLK, semula milik Kementerian Ketenagakerjaan, karena reformasi kemudian dikembalikan ke pemerintah daerah. Sayangnya, BLK yang dikelola pemda ini kondisinya memprihatinkan, karena masalah penganggaran. “Saya khawatir, visi untuk memajukan SDM (Sumber Daya Manusia) […]

  • LBSI Upaya Tingkatkan Kualitas Keluarga Penopang Perlindungan Anak

    • calendar_month Jum, 12 Jul 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 43
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Dalam rangka menyiapkan generasi Indonesia yang sehat dan produktif, Kabupaten Musi Rawas (Mura), Kamis (11/7) menyelenggarakan Lomba Balita Sehat Indonesia (LBSI) tingkat Kabupaten, yang diselenggarakan di Aula Pendopoan Pemkab Musi Rawas. Bupati H Hendra Gunawan mengatakan kegiatan ini merupakan kegiatan yang rutin diselenggarakan setiap tahunnya. Bupati mengapresiasi kinerja Dinas Kesehatan yang […]

  • Fantastis, Anggaran Seng Untuk Proyek GCC Mura Capai Rp 264 Ribu/Keping

    • calendar_month Rab, 4 Feb 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 61
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS – FANTASTIS. Anggaran pembelian seng gelombang ukuran 7 kaki di Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan, sebesar Rp264 ribu per keping. Hal itu diketahui dari gunning atau penunjukan penyedia jasa pembangunan Gedung Guru Convention Center (GCC) tahap III tahun 2013. Dalam gunning bernomor 600/922/PUCKTR/2013 yang ditujukan pada PT. Jaka Utama Persada, tertulis […]

  • Mekanisme Pencegahan Harus Lebih Dikedepankan Dibanding Penindakan

    • calendar_month Sab, 16 Sep 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 54
    • 0Komentar

    JAKARTA – Anggota tim kunjungan kerja Komisi III DPR RI Arteria Dahlan mengatakan, Operasi Tangkap Tangan atau OTT yang kerap dilakukan oleh KPK merupakan diksi hukum yang mempunyai definisi sangat jelas terkait tugas pokok, fungsi dan kewenangan KPK. Akan tetapi, menjadi tidak elok jika OTT dilakukan bukan berdasarkan posisi tertangkap tangan melainkan dijebak atau sudah […]

  • Mengenai Pembuatan OP PBB, Dispenda Palembang Bantah Terima Gratifikasi

    • calendar_month Jum, 27 Nov 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 39
    • 0Komentar

    Palembang, Jurnalindependen.com – Tidak ada gratifikasi pembuatan Objek Pajak (OP) PBB baru di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Palembang. “OP PBB baru yang di kelurahan Kramasan kertapati tidak ada NIP dan nama Lurah Suyanto. Kita survey ulang ke lapangan. Lurah Suyanto yang tanda tangan dan cap hanya anak buahnya kelupaan memberi cap NIP. Tanah seluas 17.000 M2 […]

expand_less