Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Penerimaan Pajak Harus Genjot Perekonomian Sumsel

Penerimaan Pajak Harus Genjot Perekonomian Sumsel

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Sab, 26 Mei 2018
  • visibility 143

PALEMBANG – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Azis Syamsuddin mengatakan bahwa indeks penerimaan pajak di Sumatera Selatan pada kuartal pertama sudah mencapai 25,8 persen dari total yang ditargetkan dari penerimaan APBD. Keterangan itu disampaikan Kantor Wilayah Dirjen Pajak Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, di sela-sela Kunjungan Kerja Banggar ke Sumsel.

Azis berharap dalam kurun waktu dari bulan Juni sampai akhir tahun nanti, penerimaan pajak bisa digenjot, sehingga dapat memberikan multiplier effect bagi kegiatan ekonomi Sumsel. Selain itu, peran dari sektor Bank Indonesia dan Bea Cukai bisa berjalan.

“Tentu masukan-masukan yang disampaikan tadi harus dilakukan koordinasi dengan dinas serta pemerintah daerah terkait. Dalam hal ini misalkan stok beras, stok bahan baku agar nanti datanya akurasi dan mendapatkan fakta realistis,” jelasnya, usai pertemuan dengan jajaran Pemprov Sumsel, perwakilan Bank Indonesia, Kanwil Dirjen Pajak Sumsel dan Babel, Dirjen Bea dan Cukai Sumbagtim, Otoritas Jasa Keuangan dan OPD Sumatera Selatan, di Palembang, Sumsel, Jumat (25/5/2018).

Politisi Partai Golkar itu mengatakan, dari semua masukan-masukan dari hasil diskusi ini, harus dilakukan koordinasi dengan dinas-dinas pemerintah daerah terkait. Dalam hal misalnya stok beras, stok bahan baku, supaya nanti keakuratan datanya menjadi suatu fakta dan realis. Selain itu, sektor pangan juga tercipta realisasi penguatan-penguatan ekonomi yang ada di daerah di tahun 2019.

“Kami berharap di tahun 2019 bisa membuat suatu ilustrasi agar swasembada dalam sektor pangan dan kebutuhan bisa  menjadi penguatan ekonomi di daerah, Misalkan petani, apakah kemajuan teknologi sistem pupuk, kemudian metode penanaman dan lain sebagainya. Begitu juga pada sektor perikanan, kemudian jalan dan lain sebagainya, sehingga nantinya dapat mengenai sasaran dengan tepat,” ungkapnya.

Terkait persiapan Asian Games yang akan digelar di Jakarta dan Sumsel pada Agustus 2018 mendatang, Azis mengatakan pihaknya berharap seluruh persiapan segera selesai pada bulan Juni mendatang. Karena salah satu program pemerintah adalah untuk mensukseskan Asian Games dan berjalan dengan baik.

“Dan kami dari sisi Banggar DPR RI akan mengawasi bagaimana infrastruktur ini selesai di bulan Juni kemudian pertanggung jawaban dari penggunaan infrastruktur dan sarana prasarana,” tambah Azis.

Dalam kesempatan itu, Asisten Administrasi dan Umum Pemprov Sumsel, Edwar Juliartha menyampaikan mengenai progres kesiapan Asian Games 2018. Secara umum kegiatan di Jakabaring Sport City sudah on the track.

“Sebelumnya sudah banyak seperti OCA, INASGOC dan yang terakhir delegasi dari Jepang melakukan kunjungan ke Jakabaring Sport City dan melihat langsung wisma atlet, rusunawa dan rusunami, mereka merasa puas dan dikarenakan venue-venue yang letaknya terintegrasi di satu wilayah,” jelas Edwar.

Sementara itu, Kanwil Dirjen Pajak Sumsel dan Babel memaparkan mengenai evaluasi terhadap realisasi tahun 2017 dan rencana target penerimaan pajak pada tahun 2018 serta strategi dan usaha dalam meningkatkan kesadaran Wajib Pajak (WP). Sedangkan, Dirjen Bea dan Cukai Sumbagtim memaparkan mengenai strategi dalam meningkatkan penerimaan negara dan bea cukai. (azk/sf–DPR)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Honor Narsum 3 SKPD Pemkab Mura  Lebih Bayar Rp63,8 Juta

    Honor Narsum 3 SKPD Pemkab Mura  Lebih Bayar Rp63,8 Juta

    • calendar_month Jum, 9 Feb 2024
    • account_circle investigasi
    • visibility 192
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022, menyajikan anggaran Belanja Honorarium Narasumber sebesar Rp4.761.950.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp4.041.250.000,00 atau 84,8% anggarannya. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas bukti pertanggungjawaban belanja honorarium menunjukkan terdapat permasalahan yaitu pemberian honor narasumber tidak sesuai ketentuan, dalam hal narasumber atau pembahas berasal […]

  • Pandangan Dewan Tentang Hukuman Mati pada UU Tipikor

    • calendar_month Jum, 8 Mar 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 134
    • 0Komentar

    DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) berpandangan, penentuan hukuman mati bukanlah suatu keputusan yang dibuat tanpa pertimbangan. Karena hak untuk hidup merupakan hak asasi manusia dan dijamin dalam UUD 1945. Meskipun tindak pidana korupsi merupakan extraordinary crime, pengaturan mengenai hukuman mati bukan hal dapat dilakukan dengan mudah. Khususnya bila dikaitkan dengan kondisi bencana alam. “Bencana alam memiliki […]

  • HUT YJI, Wagub Imbau Masyarakat Jaga Kesehatan Jantung

    • calendar_month Sab, 7 Nov 2020
    • account_circle investigasi
    • visibility 142
    • 0Komentar

    PALEMBANG – | Wakil Gubernur Sumsel H Mawardi Yahya didampingi Sekda Sumsel H Nasrun Umar menghadiri acara Peringatan HUT Ke 39 Yayasan Jantung Indonesia (YJI) di Provinsi Sumsel Tahun 2020 dan mengikuti Senam Jantung Sehat bersama di Griya Agung Palembang, Sabtu (7/11/2020). Mawardi mengapresiasi eksistensi YJI di Sumsel, dan berharap agar YJI dapat menjadi wadah […]

  • Raperda Penyertaan Modal ke Bank Sumsel Babel Disetujui DPRD Lubuklinggau

    Raperda Penyertaan Modal ke Bank Sumsel Babel Disetujui DPRD Lubuklinggau

    • calendar_month Rab, 13 Sep 2023
    • account_circle investigasi
    • visibility 153
    • 0Komentar

    LUBUKLINGGAU – Wali Kota Lubuklinggau, H SN Prana Putra Sohe didampingi Wakil Wali Kota, H Sulaiman Kohar menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Lubuklinggau dengan agenda mendengarkan Laporan Panitia Khusus (Pansus) DPRD terhadap hasil pembahasan raperda usulan Pemkot Lubuklinggau di ruang rapat paripurna DPRD Kota Lubuklinggau, Rabu (13/9/2023). Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua II DPRD […]

  • Transfaransi KPU dalam Penyelenggaraan Pemilukada di Lubuklinggau

    • calendar_month Sel, 15 Mei 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 132
    • 0Komentar

    LUBUKLINGGAU, Jurnalindependen.co.id – “Dalam penyelenggaraan dan tahapan Pemilukada, KPU Kota Lubuklinggau berupaya transfaran seperti tempat mencetak surat suara, hologram dan lain-lain. Kami tidak mau dianggap tidak transfaran, baik Pemkot Lubuklinggau maupun Polres serta lainnya sudah diajak dan mengetahui perusahaan yang melakukan cetak surat suara,” ujar Efriadi Suhendri pada Pembukaan acara Dialog Interaktif Jurnalisme Sehat di […]

  • Propemperda DPRD Mura Siapkan Bahasan 3 Raperda dan LKPJ Sebelum September

    Propemperda DPRD Mura Siapkan Bahasan 3 Raperda dan LKPJ Sebelum September

    • calendar_month Sab, 16 Mar 2024
    • account_circle investigasi
    • visibility 161
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS – DPRD Musi Rawas dalam waktu dekat akan membahas tiga rancangan peraturan daerah (raperda) dan LKPJ Bupati Musi Rawas Tahun 2023. Tiga raperda dan LKPJ ini akan dibahas dimasa periode anggota DPRD sekarang. Ketua Propemperda (Program Pembentukan Peraturan Daerah) DPRD Kabupaten Musi Rawas, H. Alamsah A Manan, mengatakan tugas DPRD saat ini menyelesaikan tiga […]

expand_less