Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Pemerintahan » Tingkat Kemiskinan Muratara Tertinggi di Sumsel

Tingkat Kemiskinan Muratara Tertinggi di Sumsel

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Kam, 8 Feb 2018
  • visibility 70

PALEMBANG – Persentase tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan pada 2017 karena berbagai faktor berada di Kabupaten Musi Rawas Utara yaitu mencapai 19,49 persen, kata  karena berbagai faktor. kata Kepala Bappeda Sumsel Ekowati Retnaningsih.

Sedangkan diurutan kedua adalah  Kabupaten Lahat dengan persentase 16,81 persen, dan posisi ketiga Kabupaten Musi Banyuasin dengan persentase mencapai 16,75 persen, kata Ekowati di Palembang, Rabu.

Dia mengatakan, sementara penduduk miskin terendah yakni Kota Pagaralam mencapai 8,89 persen disusul Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebesar 10,98 persen, dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur terendah ketiga presentasenya mencapai 11,00 persen.

“Memang berbagai faktor penyebab terjadinya kemiskinan itu menjadi perhatian pemerintah,  seperti akses menuju wilayah dan  fasilitas infrastruktur lainnya,” katanya.

Dia mengatakan, pemerintah saat ini terus menekan angka kemiskinan tersebut supaya berkurang, dengan memaksimalkan program Gerakan Terpadu Serentak Semesta Menuju Rumah Tangga (Gertak Sejuta) Mandiri.

Program tersebut merupakan suatu pergerakan terencana dan sistematis seluruh elemen masyarakat secara bersama, bersatu dan kompak dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan.

Dengan memaksimalkan program tersebut diharapkan masyarakat kurang mampu di bidang ekononi akan menurun, tambah dia. (ant)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Keterbukaan Informasi Tingkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan

    • calendar_month Kam, 25 Okt 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 88
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS – Sistem keterbukaan informasi Publik melalui PPID merupakan hal yang harus diterapkan pemerintah sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Demikian juga di Pemkab Musi Rawas, sejak disosialisasikan fungsi dan tugas PPID pada bulan April 2018 lalu. Pengelolaan dan publikasi informasi sudah dilakukan PPID dan PPID Pembantu di masing-masing […]

  • Gubernur Bengkulu Ditangkap KPK, Golkar Akan Beri Pendampingan Hukum

    • calendar_month Sel, 20 Jun 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 82
    • 0Komentar

    JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham, mengaku telah mendengar kabar tertangkap tangannya Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti yang juga kader Golkar oleh KPK. Post Views: 492

  • Barcode Dewan Pers Antisipasi “Penumpang Gelap”

    • calendar_month Jum, 6 Jan 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 84
    • 0Komentar

    JAKARTA – Anggota Dewan Pers Imam Wahyudi mengatakan “barcode” yang dirancang lembaga itu untuk memilah media pers dengan media nonpers merupakan langkah untuk mengantisipasi “penumpang gelap”. “Selama ini kami temukan kecenderungan media nonpers isinya tidak menaati asas dan kode etik, tapi saat ada masalah maunya dianggap pers. Itu namanya ‘penumpang gelap’,” kata Imam di Jakarta, […]

  • Bupati dan DPRD Mura, Teken Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan PPAS APBD-P

    Bupati dan DPRD Mura, Teken Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan PPAS APBD-P

    • calendar_month Sen, 5 Sep 2022
    • account_circle investigasi
    • visibility 84
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Rawas (Mura) menggelar rapat paripurna istimewa dalam rangka penyampaian rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP). Rapat Paripurna dilaksanakan hari ini Senin (5/9), bertempat pada ruangan auditorium Pemerintah Kabupaten Mura yang dipimpin langsung […]

  • Suap Untuk Ubah WDP Menjadi WTP Terungkap

    • calendar_month Sab, 27 Mei 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 81
    • 0Komentar

    JAKARTA – Ketua KPK Agus Rahardjo menegaskan bahwa suap yang diduga diberikan oleh Inspektur Jenderal di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Sugito kepada Auditor Utama BPK Rochmadi Saptogiri untuk mengubah status laporan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Post Views: 357

  • Musi Rawas Lahirkan Icon Guru PAUD Sumsel

    • calendar_month Sab, 15 Des 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 78
    • 0Komentar

    PALEMBANG – Pujian kembali dilontarkan Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru (HD) kepada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. Kali ini, sektor pendidikan mendapat pujian orang nomor satu di Pemprov Sumsel ini. Sosok Guru PAUD Berprestasi Kabupaten Musi Rawas, Muzayanah kali ini yang mengharumkan kabupaten Musi Rawas. Bahkan, HD berencana menetapkan Muzayanah menjadi Icon Bunda PAUD Propinsi […]

expand_less