Breaking News
light_mode
Trending Tags
Maaf, tidak ditemukan tags pada periode waktu yang ditentukan.
Beranda » Hukum » KPPD Kecam Keras Dugaan Pemotongan Uang JKN Dinkes Mura

KPPD Kecam Keras Dugaan Pemotongan Uang JKN Dinkes Mura

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Kam, 11 Jun 2015
  • visibility 159

MUSIRAWAS — Berdasarkan data Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD),anggaran untuk kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Dinas Kesehatan, kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan, tahun 2014 lalu sekitar 6 milliar lebih dengan kode rekening 1.02.1.02.01.24.16.

Hanya saja dalam pelaksanaannya, Dana kapitasi JKN/BPJS di Puskesmas Kelingi IV C, Kecamatan Megang Sakti, diduga ada potongan 20%.

Terkuaknya masalah ini berdasarkan informasi yang beredar, dan pengaduan yang mengatasnamakan Staf Puskesmas Kelingi IV C. Adapun pengaduan itu berbunyi, keberatan atas potongan 20% uang jasa kapitasi JKN/BPJS, oleh KUPT Puskesmas Kelingi IV C, yang ditujukan pada Bupati Musi Rawas.

Pengaduan juga dilampirkan dengan fhoto copy notulen rapat puskesmas, yang menerangkan adanya pemotongan. Jika ada pemeriksaan, staf puskesmas siap bersaksi dan mengungkap fakta sebenarnya.

Selain itu juga, bertuliskan tanggal 20 oktober 2014 lalu, dihadiri seluruh staf puskesmas melakukan rapat, guna membahas pemotongan itu. Saat rapat berlangsung, terjadi adu mulut dan jawaban yang didapat dari KUPT, pemotongan 20% tersebut diperbolehkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musirawas.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas, Tjahyo Koentjoro, saat hendak dikonfirmasi di kantornya, tidak berada di tempat. Menurut Sekretarisnya Alius Pranseda, Kepala Dinas sedang rapat dipendopoan. “Kepala Dinas lagi rapat dipendopoan,” cetusnya, Senin (18/5) lalu, diruang kerjanya.

Lanjut sekretaris, “lampiran pengaduan itu sudah saya lihat, tetapi saya belum baca secara rinci, selain itu pengaduan itu hanya mengatas namakan staf dan tidak ada nama pengadunya.” Terangnya.

Tambah Sekretaris, “kita juga ingin tahu siapa yang melaporkan itu, kalau kita tahu akan kita panggil. Kalau pemotongan itu benar adanya, kita akan mengumpulkan dan memanggil pihak puskesmas, untuk mempertanyakan siapa yang memotongnya,” jelasnya.

Menanggapi itu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komite Peduli Pembangunan Daerah (KPPD) Musi Rawas, Fauzi Maulana, belum lama ini mengatakan, kalau benar pemotongan itu terjadi, ia mengutuk serta mengecam keras pelaku dugaan pemotongan uang jasa kapitasi JKN tersebut.

“Kalau benar pemotongan itu terjadi, kami minta aparat yang berkompeten agar segera mengusut pemotongan dana JKN itu, sesuai dengan aturan yang berlaku. jangan sampai pelaku pemotongan itu lolos begitu saja.” Kata Fauzi.

Selain itu,Fauzi meminta Dinas Kesehatan dan Puskesmas harus transparan soal penggunaan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).“Agar kedepannya jangan sampai terjadi dugaan pemotongan seperti yang terjadi sekarang ini, karena dana yang dikelola tersebut berasal dari iuran masyarakat, sehingga masyarakat berhak meminta pertanggungjawaban penggunaannya,”ujarnya.(Sul – WAMENS)

Berita Terkait :

Soal Pemotongan Uang JKN, FKBPD Ajukan Surat Konfirmasi ke Pemkab Mura

Mengenai Pemotongan Uang JKN, Inspektorat Akui Belum Terima Laporan

Terkait Potongan Uang Jasa Kapitasi, Penjelasan Inspektorat Membingungkan

Diduga Ada Pemotongan Uang Jasa Kapitasi JKN di Dinkes Mura

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Buku ‘Sadar Kaya’ : Magnet Hidup

    • calendar_month Ming, 3 Okt 2021
    • account_circle investigasi
    • visibility 169
    • 0Komentar

    Baca Tulisan Sebelumnya : Buku ‘Sadar Kaya’ : Pertanyakan Keyakinan Anda DALAM dunia fisika ada hukum daya tarik yang kita kenal dengan istilah magnet hidup. Nah, anda adalah magnet hidup, dan pikiran anda adalah motornya. Artinya, anda akan menarik orang-orang, peluang-peluang, dan keadaan yang serasi dengan pemikiran-pemikiran dominan anda ke dalam kehidupan anda. Intinya, semua yang […]

  • Baku Tembak Dengan Polisi, Satu Begal Keok Diterjang Pelor

    • calendar_month Rab, 18 Apr 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 213
    • 0Komentar

    MURATARA- Patroli hunting gabungan dan undercover Polsek Muara Rupit dengan Polsek Rawas Ulu Polres Musi Rawas membuahkan hasil. Salah satu anggota komplotan begal inisial JN ( 37) yang sering meresahkan di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) kawasan Desa Karang Waru Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara, berhasil diringkus oleh petugas yang melakukan patroli hunting dan undercover, […]

  • Periksa Anggota DPR Harus Izin Presiden Dinilai Hambat Hukum

    • calendar_month Jum, 25 Sep 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 127
    • 0Komentar

    JAKARTA — Anggota Komisi III DPR, Masinton Pasaribu menilai putusan Mahkamah Konstitusi terkait penegak hukum jika ingin memeriksa anggota DPR harus mendapat izin dari presiden, bertentangan dengan semangat publik untuk percepatan penegakan hukum. “Ini (putusan MK) bertentangan dengan semangat publik yang menginginkan percepatan penanganan dan penegakan hukum,” katanya, Jumat (25/9). Dia mengatakan sebelumnya permintaan agar […]

  • Mefta Joni Penuhi Panggilan Penyidik Terkait Kegiatan ‘Berkah’

    • calendar_month Sen, 1 Jul 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 139
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Mefta Joni, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Musi Rawas, bersama Alexander selaku seketarisnya sambangi Kejaksaan Negeri Lubuklinggau. Kunjungan kedua pejabat ini diduga terkait salah satu kegiatan DPMD Musi Rawas yang tengah masuk ranah hukum, Senin (01/07). Berdasarkan informasi yang dihimpun awak media dilapangan, kunjungan kedua Pejabat DPMD itu […]

  • Reforma Agraria Percepat Penyelesaian Masalah Tanah dan Kepastian Hukum

    • calendar_month Rab, 14 Jul 2021
    • account_circle investigasi
    • visibility 145
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Guna percepatan penyelesaian masalah pertanahan dan kepastian hukum, Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Musi Rawas menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) di Hotel Dafam Lubuklinggau, Rabu (14/07/2021). Bupati Musi Rawas (Mura) Hj Ratna Machmud mendukung kegiatan Kantor Pertanahan Mura yang telah berkoordinasi sangat baik dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mura dalam penyelesaian dan […]

  • Implementasi SAKIP Ukur Kinerja OPD

    • calendar_month Sen, 16 Apr 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 123
    • 0Komentar

    MURATARA- Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara menyelenggarakan Kegiatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Senin (16/04). Pada kegiatan yang berlangsung di auditoriun lantai 2 kantor Bupati Muratara itu sekaligus dilaksanakan penandatanganan perjanjian kinerja kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemkab Muratara dengan bupati. Diharapkan pada proyek pembaharuan kegiatan dimotori Kepala Bagian Organisasi Tata Laksana Setda […]

expand_less