Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum » Pelayanan Publik Mestinya Berada di Zona Hijau

Pelayanan Publik Mestinya Berada di Zona Hijau

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Sab, 28 Okt 2017
  • visibility 55

PALEMBANG – Pelaksana Tugas Kepala Ombudsman Perwakilan Sumatera Selatan Astra Gunawan mengatakan pelayanan publik harus berada di zona hijau sebab unsur kepatuhan pelayanan telah yang diatur dalam Undang-Undang.

“Memaksimalkan pelayanan publik itu juga sesuai instruksi Kepala Ombudsman RI. Sehubungan dengan itu kami berkeinginan adanya komitmen bersama dalam meningkatkan pelayanan,” katanya di Palmbang, Jumat.

Terkait dengan itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus berupaya memaksimalkan pelayanan publik, karena itu sudah menjadi keharusan bagi Aparatur Sipil Negara.

Sekretaris Daerah Sumsel Nasrun Umar mengatakan, pihaknya terus melakukan perbaikan layanan supaya daerah ini semakin maju.

Apalagi adanya rencana pembentukan komitmen bersama antara Ombudsman dengan Pemerintah Provinsi Sumsel serta kabupaten dan kota dalam melaksanakan standar pelayanan.

Menurut dia, Pemprov Sumsel siap mendukung rencana tersebut dengan duduk bersama merumuskan komitmen melalui instansi terkait dalam jajarannya.

“Jadi sesuatu yang disarankan dengan baik tentu akan mendapat dukungan penuh Gubernur Alex Noerdin. Oleh sebab itu pelayanan terbaik merupakan harapan bersama dan harus terus ditingkatkan,” kata dia.(ant)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bupati Siap Penuhi Persyaratan Bentuk Kantor Imigrasi di Musi Rawas

    • calendar_month Sel, 17 Sep 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 73
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Bupati Musi Rawas (Mura), H Hendra Gunawan mengatakan siap memenuhi semua persyaratan yang diperlukan dalam pembentukan Kantor Imigrasi di Kabupaten Mura baik sarana prasarana maupun SDM. “Harapannya Kantor Imigrasi bisa secepatnya berdiri, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mura sangat mendukung dan selalu memberikan suport agar pendirian Kantor Imigrasi bisa cepat terealisasi. Pemkab siap […]

  • PT Pusri Lubuklinggau Akui Kelangkaan Pupuk Karena Belum Disalurkan

    • calendar_month Jum, 13 Feb 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 107
    • 0Komentar

    LUBUKLINGGAU, Jurnalindependen.com – Terkait mengenai kelangkaan pupuk subsidi di Kabupaten Musi Rawas (Mura), Sumatera Selatan, Staf Penjualan Pusri Kab/kota (PPK) Lubuklinggau, Nakuyama mengatakan tidak bisa disalurkan karena belum ada PerBup. “Kelangkaan pupuk karena belum keluar PerBub Musi Rawas. PerBup baru keluar kemarin berikut RDKK-nya, tanpa PerBup tersebut kami tidak bisa mengeluarkan pupuk, memang pupuk digudang banyak. […]

  • Bupati Mura Wakili 102 Kepala Daerah Teken MoU Prukades

    • calendar_month Rab, 7 Mar 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 92
    • 0Komentar

    JAKARTA – Setelah didaulat menjadi perwakilan 74 Bupati se-Indonesia untuk menerima hibah IPDMIP dari Menteri Keuangan (Menkeu), hari ini (8/3) momen yang sama terulang. Bupati Musi Rawas Hendra Gunawan kembali didaulat mewakili 102 kabupaten dan kota se -Indonesia secara simbolis melakukan penandatanganan naskah pola kemitraan (MoU) Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades) antara Kementrian Desa, Pembangunan […]

  • Inisiasi Gubernur Sumsel Genjot Dana Pusat

    • calendar_month Jum, 19 Jul 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 215
    • 0Komentar

    JAKARTA – | Inisiasi Gubernur Sumsel H.Herman Deru membawa Gubernur Babel, serta sejumlah Walikota dan Bupati se Sumsel rapat dan paparan langsung di hadapan Menteri PUPR RI Basoeki Hadimoeldjono, di Kantor Kementerian PUPR RI Jakarta Selatan, Kamis (18/7) sore berbuah manis. Tercatat ada sedikitnya 7 usulan pembangunan infrastruktur yang langsung disetujui Menteri untuk dipercepat pembangunannya […]

  • Pemerintah Diminta Stabilkan Rupiah dan Evaluasi Dana Desa

    • calendar_month Sel, 24 Jul 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 78
    • 0Komentar

    JAKARTA – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengaku miris mengetahui keterpurukan nilai tukar rupiah. Terlebih lagi menurutnya beberapa Menteri berujar bahwa hal tersebut merupakan hal yang biasa. Ia meminta pemerintah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Ia juga menegaskan bahwa selama ini kebutuhan Indonesia untuk melakukan impor masih tinggi. Bahkan ironisnya, untuk […]

  • Warga Kebur Desak Bupati Tuntaskan Masalah di Desa

    • calendar_month Sen, 25 Sep 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 69
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com – Aliansi Masyarakat Kebur mendesak Bupati Musi Rawas agar dapat menyelesaikan permasalahan di desa mereka. Puluhan warga Desa Kebur tersebut menggelar aksi damai di depan Kantor Bupati Musi Rawas, Senin (25/09) dengan mengajukan tuntutan diantaranya, meminta usut tuntas dugaan pelanggaran harga raskin di Desa Kebur. Kemudian meminta Bupati segera membangun Kantor Desa Kebur, segera […]

expand_less