Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » News » LSM Forpek Sayangkan Masih Banyak Usaha Walet Tanpa Izin

LSM Forpek Sayangkan Masih Banyak Usaha Walet Tanpa Izin

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Sel, 10 Okt 2017
  • visibility 60

MUSI RAWAS, Jurnalindependen.com – Usaha penangkaran Burung Walet di Kabupaten Musi Rawas bak jamur di musim hujan. Usaha yang menjanjikan ini semakin banyak diminati masyarakat, kendati demikian sebagian besar usaha tersebut tidak memiliki izin.

Ketua LSM Forum Rakyat Peduli Kejujuran (FORPEK) Kabupaten Musi Rawas, Marullah menyayangkan pelaku usaha penangkaran Burung Walet yang enggan mengurus izin apalagi membayar pajak. “Sangat disayangkan kenapa pelaku usaha enggan mengurus izin,” katanya saat dibincangi di Muara Beliti, Selasa.

Kami juga berharap, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas menghimbau dan memberikan surat edaran, agar pelaku usaha mengurus izin dan mematuhi aturan yang ada. Usaha tersebut sangat mengganggu baik dari bising suara buatan maupun dari segi kebersihan/kesehatan bila berada di pemukiman penduduk.

Selain itu menurut pengamatan kami aturan atau perda walet sudah tidak relevan, karena izin pengelolaan walet yang dikeluarkan melalui Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Rawas sudah tidak ada.

“Perda Izin pengelolaan wallet melalui dinas kehutanan, sekarang dinas kehutanan sudah tidak ada jadi ngurusnya kemana? Dibeberapa kabupaten/kota di pulau jawa, izin tersebut sudah di dinas peternakan jadi tidak masalah ketika ada perubahan peraturan yang mana kehutanan masuk ranah provinsi,” tutup Marullah. (fsl)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Lapdu Kerusakan DAS Kelingi Mulai Dibahas Komisi II DPRD Lubuklinggau

    Lapdu Kerusakan DAS Kelingi Mulai Dibahas Komisi II DPRD Lubuklinggau

    • calendar_month Kam, 24 Agu 2023
    • account_circle investigasi
    • visibility 71
    • 0Komentar

    LUBUKLINGGAU –  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Lubuklinggau sudah membahas laporan pengaduan (Lapdu) masyarakat mengenai dugaan usaha ilegal, kerusakan ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS) Kelingi di Kelurahan Kayu Ara, Kecamatan Lubuklinggau Barat 1. Ketua Komisi III DPRD Kota Lubuklinggau, Wansari menjelaskan bahwa lapdu masyarakat tersebut sudah dibahas di Komisi II Bagian Lingkungan Hidup. “Kemarin […]

  • Keluarga Korban Penembakan Polisi Ajukan Dua Permintaan

    • calendar_month Kam, 27 Apr 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 67
    • 0Komentar

    REJANG LEBONG – Pihak keluarga Kaswan (62) warga Desa Blitar, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu yang menjadi korban penembakan oleh oknum polisi di Kota Lubuklinggau, Sumsel, mengajukan dua permintaan. Menurut keterangan anggota tim kuasa hukum korban Abdusy Syakir  di Rejang Lebong, Kamis sore, meminta agar pelaku dan semua yang terlibat dalam kasus penembakan mobil berisikan […]

  • Wali Murid Merasa Dizholimi, Dana BSM Ditahan Kasek

    • calendar_month Sab, 7 Nov 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 58
    • 0Komentar

    Palembang, Jurnalindependen.com — Mengenai penyaluran dana Bantuan Siswa Miskin (BSM), Wali Murid merasa didzolimi Kepala Sekolah (Kasek) Muhammadiyah di Kota Palembang. Seperti yang dituturkan salah seorang wali murid bahwa anaknya diajak ke Bank BRI untuk mencairkan BSM tersebut namun uang tersebut dikumpul pada Kasek. “Anak saya di diajak Kasek pergi ke bank BRI Plaju bersama […]

  • Kejuaraan Sepeda Gunung Dispora Lubuklinggau Diduga Mark Up

    • calendar_month Rab, 8 Jul 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 58
    • 0Komentar

    LUBUKLINGGAU — Tahun 2014 Dinas Pemuda dan Olah Raga (Dispora) Kota Lubuklinggau, Propinsi Sumatera Selatan, menyelenggarakan kejuaraan sepeda gunung. Kegiatan ini bertempat di Bukit Sulap dengan menghabiskan dana sebesar Rp 1,9 milyar. Tapi, biaya yang dianggarkan itu diduga beraroma penggelembungan dana (mark up) dan terkesan tidak masuk akal. Pasalnya, ada beberapa item kegiatan tersebut yang […]

  • MK: Frasa “Antargolongan” dalam UU ITE Konstitusional

    • calendar_month Sab, 31 Mar 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 67
    • 0Komentar

    JAKARTA – Frasa “antargolongan” dalam Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak bertentangan UUD 1945. Demikian Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 76/PUU-XV/2017 yang dibacakan Wakil […]

  • 5182 Rumah di Musi Rawas Tahun Ini Bakal Tersambung Jargas

    • calendar_month Sab, 24 Mar 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 54
    • 0Komentar

    JAKARTA – Sebanyak 5.182 rumah tangga di Kabupaten Musi Rawas akan tersambung Jaringan Gas pada tahun 2018. Kepastian ini setelah Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM RI, Ego Syahrial bersama Bupati Musi Rawas, H Hendra Gunawan menandatangani Nota Kesepahaman (MoU), tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi melalui Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk […]

expand_less