Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum » Pemilik “Jims SPA” Dituntut Delapan Tahun Penjara

Pemilik “Jims SPA” Dituntut Delapan Tahun Penjara

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Sel, 19 Sep 2017
  • visibility 95

Pemilik “Jims SPA” Norman Amanda (26), terdakwa perkara perdagangan manusia, dituntut hukuman delapan tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang di Pengadilan Negeri Palembang, Selasa.

JPU Rini Purnawati menilai Norman melanggar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

JPU juga menuntut pemilik “Jims SPA” yang berada di dalam kompleks perkantoran Palembang Trade Centre (PTC) ini membayar denda sebesar Rp150 juta atau jika tidak mampu diganti dengan hukuman penjara selama 10 bulan.

Setelah mendengarkan pembacaan tuntutan tersebut, majelis hakim yang diketuai Wisnu Wicaksono menunda jalannya persidangan dan akan kembali dilanjutkan pada pekan depan.

“Sidang ditutup dan akan dilanjutkan minggu depan dengan agenda mendengarkan putusan,” kata dia. 

Terungkap dalam berkas dakwaan bahwa kejahatan ini berawal dari usaha spa milik Norman yang menawarkan pelayanan “tambahan”.

Khusus untuk layanan tambahan itu, Norman menerapkan sistem bagi hasil dengan pekerjanya.

Petugas Ditkrimum Polda Sumsel yang mendapat informasi tentang adanya transaksi prostitusi di tempat usaha Norman segera melakukan penyelidikan dan lantas menjerat Norman dengan UU Perdagangan Orang. (ant)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Soal Pendapat MK Tentang Rezim Pilkada, KPU Akan Ikuti Ketentuan UU

    • calendar_month Kam, 29 Jan 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 115
    • 0Komentar

    JAKARTA — Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih menunggu hasil revisi UU Pilkada yang akan dilakukan DPR. KPU tidak ingin terjerumus ke dalam polemik soal pendapat MK yang menyebut Pilkada bukan termasuk rezim Pemilu. Ketua KPU, Husni Kamil Manik, KPU bakal mengikuti semua ketentuan yang nantinya diatur dalam UU Pilkada hasil revisi, termasuk jika KPU bukan […]

  • Kunker Dirjen Pemasyarakatan dan Anggota DPR Didampingi Bupati Musi Rawas Tinjau Lapas Narkoba Muara Beliti

    Kunker Dirjen Pemasyarakatan dan Anggota DPR Didampingi Bupati Musi Rawas Tinjau Lapas Narkoba Muara Beliti

    • calendar_month Jum, 20 Jun 2025
    • account_circle investigasi
    • visibility 67
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – Bupati Musi Rawas Hj Ratna Machmud menerima Kunjungan Kerja Dirjen Pemasyarakatan Brigjen Pol Drs Mashudi dan anggota Komisi XIII DPR RI Ke Lapas Narkoba Kelas IIA Muara Beliti serta meninjau secara Langsung Lokasi Baru Lapas Narkoba Kelas IIA Muara Beliti, Jum’at (20/06/2025). Bupati Musi Rawas, Ratna Machmud mengaku senang dengan hadirnya Dirjen […]

  • Pisah Sambut Hakim Konstitusi Perempuan

    • calendar_month Sel, 14 Agu 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 73
    • 0Komentar

    Jakarta – Pada 13 Agustus 2018, Maria Farida Indrati telah menggenapi dua periode masa jabatannya sebagai hakim konstitusi. Sebagai bentuk penghargaan sekaligus perpisahan, MK menggelar acara pisah sambut pada Senin (13/8) malam di Gedung MK. Acara ini juga ditujukan untuk menyambut kedatangan hakim konstitusi pengganti Maria, yakni Enny Nurbaningsih. Enny telah mengucap sumpah jabatan sebagai […]

  • Anggaran Publikasi Mura Rp 1,2 M

    • calendar_month Rab, 14 Feb 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 88
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS, Jurnalindependen.com – Anggaran untuk publikasi pembangunan di Pemkab Musi Rawas tahun ini mencapai Rp 1,2 miliar. Dari anggaran tersebut di rencanakan akan ada penambahan pada anggaran perubahan. Demikian penyampaian Kepala Dinas Kominfotik Kabupaten Musi Rawas, Bambang Hermanto pada acara rapat pembahasan kerjasama dengan media cetak/online di Oproom Pemkab Mura, Rabu (14/02).   “Untuk anggaran […]

  • Dewan Minta Bulog Jaga Stabilitas Harga Pangan

    • calendar_month Jum, 10 Apr 2020
    • account_circle investigasi
    • visibility 67
    • 0Komentar

    JAKARTA – | Anggota Komisi IV DPR RI Suhardi Duka menegaskan ketersediaan logistik menjadi salah satu senjata penting dalam menghadapi peperangan melawan pandemi virus Corona (Covid-19) saat ini. Terkait hal itu, Suhardi mendesak Pemerintah Pusat segera memperkuat peran Perum Bulog untuk menjadi stabilitator harga dan stok pangan nasional sebagai salah satu garda terdepan di dalam […]

  • Terpidana Kasus Century Uji KUHP

    • calendar_month Jum, 19 Okt 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 105
    • 0Komentar

    TERPIDANA kasus Bank Century Robert Tantular menguji konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sidang perdana perkara Nomor 84/PUU-XVI/2018 tersebut digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (18/10) siang. Pemohon melakukan pengujian formil dan materiil Pasal 272 KUHAP serta Pasal 12 dan Pasal […]

expand_less