Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Ketua KPK Minta Maaf Terkait “Obstruction of Justice”

Ketua KPK Minta Maaf Terkait “Obstruction of Justice”

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Rab, 13 Sep 2017
  • visibility 96

JAKARTA – Ketua KPK Agus Rahardjo meminta maaf terkait pernyataannya yang akan mengenakan pasal “obstuction of justice” atau menghalang-halangi proses penyidikan kepada Panitia Khusus Hak Angket DPR terkait Tugas dan Kewenangan KPK.

“Pertama ditanyakan Pak Junimart Girsang menghalang-halangi penyidikan, saya mohon maaf perkataan itu menyinggung mengancam baik di Komisi III DPR dan Pansus Angket,” kata Agus Rahadjo dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR, di Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan dirinya tidak mengancam, tapi pernyataannya itu dikeluarkan dengan mempertimbangkan dan mempelajari, serta juga menyadari bahwa “obstuction of justice” itu tidak pada lembaga melainkan seseorang.

Menurut dia, pihaknya sudah melakukan pada dua orang yang menghalangi penyidikan-penyidikan kasus korupsi salah satunya kepada Muchtar Effendi.

“Kemudian kami juga sudah menangani kasus Akil Mochtar kepada Muchtar Effendi dan kedua Markus Mari. Kami tujuannya bukan untuk lembaga apalagi kepada Pansus karena Pansus kewenangan kepada negara,” ujarnya.

Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu mengatakan pernyataan “obstraction of justice” datang dari pimpinan lembaga penegak hukum sehingga memiliki implikasi.

Masinton mengatakan belum ada di Indonesia ada orang yang melaksanakan tugas institusi diancam oleh satu institusi sehingga jangan asal berbicara.

“Kenapa saya datang ke KPK membawa koper karena itu wujud protes kalau saya salah tangkap tidak perlu di gertak karena kalau memiliki landasan hukum yang kuat tangkap disitulah ketegasan kita jangan diancam,” katanya. (ant)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Dewan Desak Pemerintah Segera Investigasi Tragedi Pemilu 2019

    • calendar_month Sel, 14 Mei 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 96
    • 0Komentar

    WAKIL Ketua DPR RI Fadli Zon menerima audiensi Ikatan Keluarga Besar UI (IKB UI). Dalam pertemuan tersebut IKB UI mengadukan berbagai macam tragedi yang terjadi pada Pemilu 2019, diantaranya kasus meninggalnya ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan indikasi kecurangan. Terkait aduan tersebut Fadli mendesak agar pemerintah segera melakukan investigasi atas tragedi Pemilu 2019. […]

  • Parliamentary Threshold Sifatnya Nasional

    • calendar_month Sen, 4 Jun 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 88
    • 0Komentar

    JAKARTA – Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI Inosentius Samsul menjelaskan bahwa parliamentary threshold atau ambang batas parlemen bersifat nasional. Artinya partai yang lolos ambang batas parlemen nasional, secara otomatis lolos masuk parlemen daerah. Sebaliknya, partai yang tidak lolos ambang batas parlemen nasional, tidak lolos untuk DPRD kabupaten/kota. “Jadi suara sah yang ditetapkan itu […]

  • Bupati Kunjungi Korban Kebakaran di Desa Banpres

    • calendar_month Jum, 13 Jul 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 84
    • 0Komentar

    Musi Rawas – Bupati Musi Rawas, H Hendra Gunawan, Jum’at (13/07/2018) mengunjungi kediaman Alm. Syaifudin (75) Warga Dusun III Air Beliti, Desa Banpres Kecamatan Tuah Negeri yang telah menjadi korban kebakaran. Kunjungan Mura 1 ini ke lokasi kebakaran selain mengucapkan belasungkawa secara langsung, bersilaturahmi, juga melihat kondisi rumah yang terbakar serta menyerahkan bantuan kepada keluarga […]

  • Pemkab Musi Rawas Diminta Bentuk Tim Ahli Gedung

    • calendar_month Kam, 5 Mar 2020
    • account_circle investigasi
    • visibility 90
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Kepala Dinas Perkim Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) melalui Kabid Tata Bangunan, Aminudin minta kabupaten/kota di Sumsel khususnya Kabupaten Musi Rawas (Mura) membentuk Tim Ahli Gedung. “Sesuai amanah UU tentang Bangunan Gedung, Kabupaten/Kota mesti memiliki Tim Ahli Gedung. Tim ini berfungsi untuk mengkaji kelayakan bangunan atau rencana pembangunan gedung untuk syarat diterbitkannya […]

  • Polres Lubuk Linggau Gelar Pra Operasi Pekat Musi, Optimalkan Personel dengan Profesionalitas

    Polres Lubuk Linggau Gelar Pra Operasi Pekat Musi, Optimalkan Personel dengan Profesionalitas

    • calendar_month Sel, 18 Feb 2025
    • account_circle investigasi
    • visibility 2.506
    • 0Komentar

    LUBUK LINGGAU – Wakapolres Lubuk Linggau, Kompol H. Asep Supriyadi pimpin Latihan Pra Operasi (Latpraops) Pekat Musi 2025. Selasa (18/2/2025) Latihan Pra Operasi (Latpraops) Pekat Musi 2025 pada Selasa (18/2/2025). Mewakili Kapolres Lubuk Linggau, AKBP Bobby Kusumawardhana, Kompol Asep menegaskan pentingnya sinergi dan kesiapsiagaan personel dalam menjalankan operasi ini. “Operasi Pekat Musi 2025 merupakan langkah […]

  • Asyik Main Gaple, Ristanto : Kurang Volume 21 Paket Sudah dibayar ke Kas Daerah

    • calendar_month Ming, 21 Des 2014
    • account_circle investigasi
    • visibility 96
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS — Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Kabupaten Musirawas, Propinsi Sumatera Selatan  (Sumsel) pada tahun 2013 lalu telah menganggarkan belanja  modal  sebesarRp 438,825,280,480,00 Namun, dari jumlah dana tersebut, telah terealisasi sebesarRp 377.176.364.642,00 atau 85,95%. Hal ini berdasarkan informasi yang diterima atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)Perwakilan Propinsi Sumatera Selatan No. 23.c/LHP/XVIII.PLG/05/2014, tanggal 26 Mei 2014 mengatakan, yakni ada 21 paket pekerjaan di Dinas PU Bina Marga tahun 2013 lalu diduga bermasalah. Pasalnya, dari hasil pemeriksaan dokumen dan pengujian fisik secara uji petik yang dilaksanakan oleh BPK, terkait 21 paket kegiatan, terdapat kekurangan volume pekerjaan. Seluruhnya bernilai Rp 524.834.474,22. Di antaranya proyek peningkatan jalan poros Margatani-Ngestiboga […]

expand_less