Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Rekomendasi Muara Megang, Belum Ada Progres Jelas

Rekomendasi Muara Megang, Belum Ada Progres Jelas

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Rab, 7 Jun 2017
  • visibility 113

MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com – Terhadap kasus sengketa lahan antara masyarakat Desa Muara Megang, Kecamatan Megang Sakti dengan PT Lonsum belum ada progres yang jelas.

Sebagaimana disampaikan salah satu tokoh setempat, Sunardi bahwa surat rekomendasi dari DPRD Kabupaten Musi Rawas tertanggal 02 Mei 2017 hingga kini belum ada tanggapan dari Pemkab Musi Rawas dalam hal ini Bupati. 

“Belum ado progres pasti nyo pak,” katanya, Rabu (07/06)

Cuma ado konfirmasi pak camat megang sakti, lanjut Sunardi beliau akan ada pertemuan dalam minggu ini yang melibatkan masyarakat, pemkab dan perusahaan.

Diketahui berdasarkan surat DPRD Mura yang ditanda tangani Ketua DPRD, 02 Mei 2017 lalu bahwa untuk melakukan penyelesaian terhadap permasalahan masyarakat Desa Muara Megang Kecamatan Megang Sakti dengan PT Lonsum, DPRD Mura merekomendasi ke Bupati untuk menghentikan aktifitas PT Lonsum diwilayah tersebut sampai batas waktu yang tidak bisa ditentukan, sampai ada ittikad baik PT Lonsum untuk menyelesaikan.

Memerintahkan kepada Camat Megang Sakti untuk mengawasi penghentian aktifitas PT Lonsum tersebut.

Alasan rekomendasi ini berdasarkan kesimpulan rapat dengan perangkat daerah terkait pada 13 April 2017 dengan melihat tuntutan dari masyarakat Muara Megang, diantaranya : PT Lonsum tidak pernah hadir ketika diundang rapat untuk penyelesaian masalah yang sudah berlangsung sejak 2015. 

Selain itu, PT Lonsum tidak pernah transparan dalam hal ganti rugi lahan warga sejak 2009 – 2014, PT Lonsum juga diduga tidak melaksanakan Permentan No. 26 Tahun 2007 tentang IUP.

Kemudian, PT Lonsum tidak melaksanakan UU No. 39 Tahun 2004 – pasal 56 ayat (1). Selanjutnya luas lahan + 1.700 ha PT Lonsum di wilayah Desa Muara Megang dianggap ilegal karena tidak mampu menunjukkan ke masyarakat maupun DPRD Mura dokumen pendukung yang Legal.

Sementara, pihak Pemkab Mura melalui Kabag Tapem Risman Sudarisman dikonfir untuk minta tanggapan via sms 08127861010  tidak ada jawaban. (fs)

Berita Terkait : Rekomendasi DPRD di Muara Megang Tak Ditanggapi Bupati

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bupati Buka Sosialisasi Tentang Pemilihan dan Pemberhentian BPD Tahun 2019

    • calendar_month Sen, 8 Jul 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 88
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Bupati Musi Rawas H Hendra Gunawan menghadiri sekaligus meresmikan sosialisasi tentang Peraturan Bupati (Perbup) nomor 85 tahun 2018, yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Musi Rawas (Mura), Senin (8/7) di Aula BLK Disnakertran Kabupaten Musi Rawas. Materi dalam sosialisasi kali ini membahas tentang aturan dan payung hukum […]

  • Dishub Perlu Tingkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM

    • calendar_month Sen, 17 Sep 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 97
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – Banyak hal yang diupayakan Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Musi Rawas kedepan. Terutama untuk Sumber Daya Manusia (SDM), Kepala Dishub Adi Winata mengakui masih kurang baik kualitas maupun kuantitas. “Tentu kedepan kita akan upayakan peningkatan kualitas SDM melalui berbagai diklat maupun pelatihan. Sementara kuantitas diupayakan ada penambahan pegawai,” ungkap Adi Winata saat dibincangi […]

  • Desa Petranjaya Wakili Musi Rawas Lomba PHBS Tingkat Propinsi

    • calendar_month Sel, 6 Nov 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 95
    • 0Komentar

    Musi Rawas – Sukses menciptakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) yang merupakan cerminan pola hidup keluarga, membawa Desa Petranjaya Kecamatan Muara Kelingi mewakili Kabupaten Musi Rawas mengikuti lomba PHBS tingkat Propinsi Sumatera Selatan tahun 2018. Tim Penilai PHBS tingkat Propinsi Sumsel, Selasa (06/11/2018) mengunjungi Desa Petranjaya guna melihat secara langsung kondisi pemukiman dan kehidupan […]

  • Revisi UU Narkotika Jadi Prioritas

    • calendar_month Kam, 22 Nov 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 110
    • 0Komentar

    ANGGOTA Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil menilai pemerintah harus memprioritaskan pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Narkotika dan Psikotoprika. Maraknya ancaman narkoba salah  satunya munculnya jenis-janis narkotika yang baru sudah menjadi ancaman bangsa dan negara dan sudah sepatutnya perlu adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur. “Selain itu juga kita temukan bahwa zat-zat psikotoprika ternyata ada yang […]

  • Rintangi Penyidikan, KPK Tetapkan Advokat dan Dokter sebagai Tersangka

    • calendar_month Kam, 11 Jan 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 107
    • 0Komentar

    Jakarta, 10 Januari 2018. Dalam pengembangan penyelidikan yang berkaitan dengan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Paket Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (KTP Elektronik), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan status penanganan kasus tersebut ke penyidikan dan  menetapkan dua orang, yaitu FY (Advokat) […]

  • Jelang ‘New Normal’, Kemendagri Diminta Koordinasi Dengan Pemda

    • calendar_month Kam, 28 Mei 2020
    • account_circle investigasi
    • visibility 92
    • 0Komentar

    JAKARTA – | Satgas Lawan Covid-19 DPR RI mengunjungi Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (28/5/2020). Koordinator Satgas Lawan Covid-19 DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan, dalam pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian beserta jajaran itu, Satgas ingin melihat kesiapan Kemendagri dalam melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam […]

expand_less