Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Fadli Zon: Lapangan Kerja Dikuasai Asing

Fadli Zon: Lapangan Kerja Dikuasai Asing

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Jum, 27 Apr 2018
  • visibility 124

JAKARTA – Wakil Ketua DPR Fadli Zon mendukung terbentuknya Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Tenaga Kerja Asing (TKA), karena selama ini lapangan kerja di Indonesia sudah banyak dikuasai oleh buruh asing. Ia pun menggalang dukungan untuk bisa membentuk Pansus TKA, menyusul diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan TKA.

“Menurut saya, apa yang selama ini sedang terjadi merupakan suatu kesalahan dalam melihat situasi. Situasi ketika kita membutuhkan pekerjaan, tetapi pemerintah malah memberikan pekerjaan itu pada buruh asing. Jadi memperkaya buruh asing,” paparnya usai menerima Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (27/4/2018).

Politisi Partai Gerindra itu berpendapat buruh asing yang masuk Indonesia tidak mempunyai data dan tidak terverifikasi oleh pihak terkait, sehingga berpotensi menganggu aspek ekonomi, politik dan keamanan.

“Dari sisi ekonominya, tentu merebut jatah pekerja kita yang sedang susah cari kerja. Dari politiknya, ini juga bisa merubah suatu konfigurasi tertentu dan mereka bisa menyalahgunakan ini untuk kepentingan yang lain. Dari keamanannya, mereka bisa masuk ke Bandara Halim Perdanakusumah dan menggali-gali informasi di instansi militer untuk kereta cepat tanpa ada izin. Jadi ini seperti negara tanpa tuan,” ujarnya. (tn/sf–DPR)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Buku ‘Sadar Kaya’ : Millionaire Mindset 2

    • calendar_month Jum, 17 Sep 2021
    • account_circle investigasi
    • visibility 179
    • 0Komentar

    Baca Tulisan Sebelumnya : Buku ‘Sadar Kaya’ : Millionaire Mindset TAK lama setelah dia (penagih hutang) pergi datanglah pak Ali dengan Kijang tuanya. Tanpa basa basi langsung saya peluk erat dia. “Pak Ali, syukron, terima kasih,” kata saya. “Ayo ke dokter mas, aku bawa Fathur, mas gendong Azka,” katanya singkat. Setelah 2 tahun dihajar musibah […]

  • Atasi Polemik Pilkada, Tidak Perlu Perppu

    • calendar_month Rab, 5 Agu 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 159
    • 0Komentar

    JAKARTA — Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan berpendapat, perppu tidak diperlukan untuk menyelesaikan polemik pilkada serentak 2015. Menurutnya, tidak tepat jika presiden mengambil alih dengan mengeluarkan perppu. “saya sampaikan begitu kepada presiden. Sebab, perppu itu bersifat genting dan harus membutuhkan persetujuan DPR, akan yang akan jadi ramai lagi nanti,” kata Zulkifili kepada Presiden Joko Widodo […]

  • Proyek Bedah Rumah, Karyasid : Naikanlah ke Tipikor & Kejati, Kami Tidak Takut

    • calendar_month Sen, 15 Mei 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 141
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – Naikkanlah ke Tim Tipikor dan Kejaksaan Tinggi (Kejati), kami tidak takut, terkait proyek bedah rumah Tahun Anggaran (TA) 2016. Demikian dikatakan Subar Ketua LSM Peduli Pembangunan Nasional Indonesia (PPNI) menirukan ucapan Karyasid Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, Senin (15/05/2017). Post Views: 495

  • Sriwijaya Promotion Center disiapkan untuk Asian Games

    • calendar_month Sen, 30 Jul 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 103
    • 0Komentar

    PALEMBANG – Sriwijaya Promotion Center (SPC) terus disiapkan sebagai pusat informasi seputar Asian Games 2018 untuk awak media yang berasal dari lokal maupun internasional. Sehubungan dengan itu, Panitia Daerah Sumsel melaksanakan rapat pengecekkan kesiapan Sriwijaya Promotion Center (SPC) di Gedung SPC Jakabaring, Senin, 30/7. Rapat dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel, H. Nasrun Umar bersama […]

  • Tak Sanggup Garap Kasus Century, KPK di Imbau Serahkan Kejaksaan

    • calendar_month Rab, 11 Apr 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 141
    • 0Komentar

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai masih mejalankan praktik pilih tebang dalam pemberantasan korupsi. Kasus besar Bank Century adalah bukti nyata, betapa KPK hanya memperhatikan kasus-kasus kecil. Bila tak sanggup menyelesaikan kasus Century, KPK diimbau menyerahkan berkas kasus ini ke kejaksaan atau kepolisian. Inilah penegasan Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu di sela-sela […]

  • BNPT : Perlu Revisi UU Ormas Untuk Cegat Terorisme

    • calendar_month Ming, 22 Mar 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 138
    • 0Komentar

    JAKARTA — Badan Nasional Penanggulanagn Terorisme (BNPT) melihat perlu adanya perluasan sejumlah peraturan perundang-undangan untuk mencegat terorisme. Salah satunya adalah revisi UU Keormasan. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Komjen Pol Saud Usman Nasution, mengatakan perluasan ini dilakukan agar tidak ada celah dalam berkembangnya paham radikalisme. Contohnya paham keagamaan radikal yang diusung Islamic State of Iraq […]

expand_less