Breaking News
light_mode
Trending Tags
Maaf, tidak ditemukan tags pada periode waktu yang ditentukan.
Beranda » News » 4 Paket Distamben Mura Kekurangan Volume 45,5 Juta

4 Paket Distamben Mura Kekurangan Volume 45,5 Juta

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Kam, 11 Des 2014
  • visibility 304

MUSIRAWAS — Pemerintah Kabupaten Musirawas (Mura), Propinsi Sumatera Selatan (Sumsel), melalui Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben), di tahun 2013 lalu telah menganggarkan belanja modal sebesar Rp 36.631.952.125,00. Namun, dari alokasi dana tersebut telah terealisasi sebesar Rp 34.587.199.457,00 atau 94,42%. Hal demikian disebabkan kurangnya pengawasan dari pihak dinas sehingga tidak mampu secara optimal mengolah dana yang sudah dianggarkan.

Hal ini berdasarkan informasi yang diterima atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Sumsel atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musirawas untuk anggaran tahun 2013, dengan No. 23-C/LHP/XIVIII.PLG/05/2014, tanggal 26 Mei 2014 menyebutkan bahwa 4 proyek di Distamben Kabupaten Musirawas diduga bermasalah. Karena pada kegiatan itu terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp 45.569.375,00.

Empat kegiatan ini di antaranya, pemasangan Tiang Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dari Desa Mangan Jaya, Kecamatan Muara Kelingi ke Desa Sembatu Jaya, Kecamatan, BTS Ulu, dengan kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp 19.943.675,00.

Pemasangan Tiang Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM), Trafo dan SUTR di Desa Gunung Kembang Baru, Kecamatan BTS Ulu juga terdapat kekurangan pekerjaan volume senilai Rp10.494.900,00. Pemasangan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) Trafo dan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) dari Desa Beringin Makmur II ke Desa Tanjung Raja, Kecamatan RawasIlir, kegiatan ini diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp2.395.575,00. Pemasangan SUTM, Trafo dan SUTR dari Desa Suka Merindu ke Dusun Bukit Taman, Kecamatan STL Ulu Terawas. Kegiatan ini juga ditemukan kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp 12,736.225.00.

Dijelaskannya, adapun rincian hasil audit dari BPK terkait atas proyek itu di antaranya pemasangan SUTM dari Desa Mangan Jaya, Kecamatan Muara Kelingi ke Desa Sembatu Jaya, Kecamatan, BTS Ulu, dengan jumlah dana sebesar Rp 2.791.500.000,00 yang dilaksanakan oleh PT SJL. Proyek ini, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas dokumen kontrak dan pemeriksaan uji petik fisik di lapangan, diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan seperti pekerjaan SUTM 20 KV=8,7 kms, Isolator Tumpu 20 KV, volume dalam RAB 514 set, volume yang terpasang 495 set, selisih 19 set, dengan harga satuan Rp 308.675,00, dengan jumlah dana Rp 5.864.825,00.

Pekerjaan TM3, volume dalam RAB 12 set, volume yang terpasang 2 set, selisih 10 set, dengan harga satuan Rp 1.346.150,00 dengan jumlah dana sebesar Rp 13.461.500. Pekerjaan Gardu Portal Isolator Tumpu, volume dalam RAB 8 buah, volume yang terpasang 6 buah, selisih 2 buah, dengan harga satuan Rp 308.675,00. Jadi, kekurangan volume pekerjaan dalam proyek ini jumlahnya mencapai Rp 19.943.675,00.

Kemudian, proyek pemasangan SUTM Trafo dan SUTR di Desa Gunung Kembang Baru, Kecamatan BTS Ulu, yang dikerjakan oleh CV PB, dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.955.000.000,00. Proyek ini juga ditemukan kekurangan volume pekerjaan seperti pekerjaan SUTM 20 KV, Isolator Tumpu 20 KV, volume dalam RAB 502 set, volume yang terpasang 499 set, selisih 3 set, dengan harga satuan Rp 305.250,00, dengan jumlah uang sebesar Rp 915.715,00. Pekerjaan Isolator Tarik 24 KV volume dalam RAB 108 buah, volume yang terpasang 105 buah, selisih 3 buah, dengan harga satuan Rp 463.500,00 maka jumlah uangnya sebesar Rp 1.390.500,00.

Pekerjaan TM1, volume dalam RAB 154 set, volume yang terpasang 149 set, selisih 5 set, dengan harga satuan Rp 722.350,00, jadi jumlah dana sebesar Rp 3.611.750,00. Pekerjaan TM5, volume dalam RAB 16 set, volume yang terpasang 14 set, selisih 2 set, dengan harga satuan Rp 1.372.700,00 dan jumlah dananya sebesar Rp 2.745.400,00. Juga pekerjaan Gardu Portal, Isolator Tumpu, volume dalam RAB 6 buah, volume yang terpasang 0, selisih 6 buah, dengan harga satuan Rp 305.250,00, dengan jumlah dana sebesar Rp 1.831.500,00 maka kekurangan volume pekerjaan dalam proyek ini jumlah dananya mencapai Rp 10.494.900,00.

Selain itu, Tedy Lausyardi, Kabid Tambang dan Energi Distamben Kabupaten Musirawas saat ditanya di ruang kerjanya, minggu lalu, terkait 4 paket proyek Distamben Kabupaten Musirawas tahun 2013 lalu atas LHP BPK, dirinya pun emosi dan berang (marah) kepada wartawan. “Kamu dapat data itu dari mana, karena data yang kamu pegang tersebut rahasia Negara,” ujarnya kesal.

Sementara BPK Perwakilan Propinsi Sumsel beberapa kali dihubungi melalui telepon 0711-410549 atau 0711-358948, namun tidak pernah diangkat.(Toni-Patroli)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Dewan Minta Disnakertrans Laporkan Jumlah Tenaga Kerja Asing

    • calendar_month Sel, 18 Apr 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 109
    • 0Komentar

    PALEMBANG – Komisi V DPRD Sumatera Selatan meminta pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi provinsi setempat untuk segera melaporkan jumlah tenaga kerja asing tiap perusahaan di Sumsel sehingga bisa dikroscek. “Kita akan kroscek dengan pihak Imigrasi, karena pada kenyataannya beberapa waktu lalu kita mengundang PT Sri Trang Lingga ternyata tidak termonitor,” kata Wakil Ketua Komisi […]

  • Terkait Honorer Akan Dihapus, Ini Kata Sekda Musi Rawas

    • calendar_month Sel, 7 Jun 2022
    • account_circle investigasi
    • visibility 140
    • 0Komentar

    PEMERINTAH secara resmi telah mengeluarkan surat edaran khusus penghapusan tenaga honorer. Surat tersebut, memuat tentang penghapusan tenaga honorer yang akan dilakukan pada 28 November 2023 mendatang. Ketentuan ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Bernomor B/185/M.SM.02.03/2022 yang ditanda tangani Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN dan RB), Tjahjo Kumolo pada 31 Mei 2022 lalu. […]

  • Menkeu Tunggu DPR Terkait Dana Aspirasi

    • calendar_month Kam, 11 Jun 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 117
    • 0Komentar

    JAKARTA – Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro belum mau banyak berkomentar mengenai permintaan DPR terkait kenaikan dana aspirasi sebesar Rp20 miliar per anggota dewan. Bambang menyebut wacana ini baru dibahas di ruang lingkup DPR. “Kami belum membahasnya bersama DPR. Kita lihat dulu formatnya seperti apa,” kata Bambang, Kamis (10/6). Meski begitu, Bambang mengatakan dana aspirasi itu […]

  • Sidang Sengketa Lahan Makmur dan Tolha Hasan Berlanjut Hadirkan Saksi-Saksi

    • calendar_month Sel, 27 Okt 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 133
    • 0Komentar

    PALEMBANG, Jurnalindependen.com — Keabsahan SHM No 450/Desa Sungai Kedukan Kec Rambutan Kab Banyuasin atas nama TOLHA HASAN digugat di PTUN Palembang oleh Makmur bin Abubakar. Berdasarkan SURAT KETERANGAN TANAH SAWAH NO 121/60 thn 1960 atas nama Abu Bakar Bin Rodiman tersebut diganti karena hilang dengan Surat pengakuan hak atas nama Makmur tanggal 07 Oktober 2011 […]

  • Baliho “OGAH GANTI LURAH” Jadi Trend di Pilkades Sukaraya

    • calendar_month Rab, 1 Agu 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 125
    • 0Komentar

    Bekasi – Masyarakat desa Sukaraya, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, masih menginginkan kepemimpinan Heryadi calon nomor urut 3 pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), 26 Agustus 2018 mendatang. Pasalnya, mereka menilai apa yang sudah dilakukan oleh Heryadi selaku calon Incumbent telah terbukti dalam membangunan desa Sukaraya. Selain itu masyarakat menilai sosok Heryadi dikenal displin, serta berkwalitas dan […]

  • Tiga SKPD Pemkab Mura Lebih Bayar Jasa Konsultansi Konstruksi Rp405 Juta

    Tiga SKPD Pemkab Mura Lebih Bayar Jasa Konsultansi Konstruksi Rp405 Juta

    • calendar_month Sel, 13 Feb 2024
    • account_circle investigasi
    • visibility 145
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – Pemkab Musi Rawas dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 menyajikan anggaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebesar Rp11.334.595.384,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp10.975.818.894,00 atau 96,83% dari anggaran. Hasil pemeriksaan secara uji petik Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas dokumen pertanggungjawaban serta hasil konfirmasi dengan konsultan menunjukkan adanya permasalahan pada tiga […]

expand_less