Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Pemerintahan » SKPD Masih Banyak Kekurangan Tenaga PNS

SKPD Masih Banyak Kekurangan Tenaga PNS

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Sen, 5 Jan 2015
  • visibility 113

MURATARA,Jurnalindependen.com — Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNSD) yang tesnya sudah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu tidak menjamin seluruh Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) Provinsi Sumatera Selatan dapat terpenuhi.

Buktinya, masih banyak SKPD yang tidak mempunyai tenaga di Kepala Bidang (Kabid), Kepala Seksi (Kasi) dan Kasubdit. Kekurangan tersebut bisa menyebabkan pelayanan kepada publik menjadi terkendala.

Kepala Badan Penaman Modal dan Opelayanan Perizinan Terpadu (BPMOPT) Muratara, Alwi Roham, ketika dikonfirmasi, Senin (05/01/2015) tidak menampik kalau seluruh SKPD termasuk SKPD yang dipimpinnya kekurangan PNS untuk mengisi jabatan Kabid, Kasubdit dan Kasi yang kosong.

"Kita tidak menutupi bahwa hampir seluruh SKPD kekurangan PNS untuk mengisi jabatan Kabid, Kasubdit kasi yang kosong.,"paparnya.

Kekosongan pejabat tadi  terkhusus terjadi pada SKPD yang baru dibentuk. Dengan kekosongan tersebut secara otomatis mengganggu pelayanan kepada pelayanan umum "Sebenarnya mengganggu, tetapi masih bisa jalan walaupun terseok-seok tetap jalan,"jelasnya.

Ditambahkannya ada penerimaan CPNSD, ia belum mengetahui apakah dapat memenuhi kekurangan tenaga PNS atau tidak.

Terpisah Sekretaris Daerah (Sekda) Muratara,  A Rachman Achmad, mengatakan kekurangan PNS di SKPD terkhusus untuk posisi, Kabid, Kasubdit dan Kasi akan segera diisi. Karena tugas-tugas pemerintah harus terus berjalan.

"SKPD mengusulkan ke Sekda dan Bupati masalah kekosongan posisi tersebut. Nah jabatan kosong tadi segera diisi PNS yang sudah sesuai kepangkatan, ini komitmen dalam rapat,kemarin,"jelasnya.

Mantan Kadinkes Muratara ini, meneruskan walaupun ada kekosongan jabatan tersebut Pemda tetap tidak menerima tenaga honorer.
"Kita tidak menerima tenaga honorer, PNS tetap diberdayakan untuk mengisi jabatan yang kosong tadi,"ungkapnya.

Perlu diingat jabatan yang kosong tadi diisi, bukan di mutasikan. Kalau memang tidak ada yang mengisikan, Gubernur menyarankan kepada seluruh SKPD untuk mengusulkan ke Pemprov. Kalau disetujui maka akan diisi oleh Pemprov sesuai dengan kebutuhan.

"Kalau yang sudah masuk  segera diproses dan diterima segera ditempatkan,"ucapnya. (One)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Syarat Pengajuan Izin Walet Terlalu Banyak, Dishut Diduga Belum Ada SOP

    • calendar_month Kam, 31 Des 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 132
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com — Menanggapi banyaknya persyaratan dalam pengajuan berkas Izin Pengelolaan Burung Walet di Kabupaten Musi Rawas (Mura), Ketua Perkumpulan Pemantau Dana Negara Republik Indonesai (PDNRI), Ahmad Rudi saat dihubungi Jurnalindependen.com, Kamis (31/12/2015) mengatakan bahwa ia sangat menyayangkan sikap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mura terhadap calon penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Seharusnya pihak Pemkab Mura mengapresiasi […]

  • Uji Coba PTM, Tetap Evaluasi Berkala

    • calendar_month Sen, 30 Agu 2021
    • account_circle investigasi
    • visibility 135
    • 0Komentar

    JAKARTA – | Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah segera melakukan evaluasi secara berkala terkait pelaksanaan sekolah tatap muka atau Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di 610 sekolah di beberapa wilayah DKI Jakarta yang mulai dilakukan per 30 Agustus 2021. Langkah ini menyusul diturunkannya status PPKM ke level 3. “Seperti kita tahu, hari […]

  • Camat Akui Selama 2 Tahun Belum Ada Pengajuan Syarat Izin SBW

    • calendar_month Sel, 1 Des 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 127
    • 0Komentar

    LUBUKLINGGAU, Jurnalindependen.com — Usaha penangkaran Burung Walet cukup menjanjikan selain mudah dalam pengerjaan, harga jual Sarang Burung Walet (SBW) cukup tinggi. Informasi yang diterima setelah stagnan Rp 7,5 juta/kg harga jual SBW dalam 2 minggu ini kembali menguat dengan harga Rp 10 juta/kg. Namun usaha yang menjanjikan ini terkadang tanpa dibarengi dengan kepatuhan para pelaku […]

  • Ketentuan Pengguguran Calon Kepala Daerah Digugat

    • calendar_month Kam, 26 Nov 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 174
    • 0Komentar

    KETENTUAN mengenai pengguguran pasangan calon kepala daerah yang berhalangan tetap pada masa kampanye sampai pemungutan dinilai merugikan hak konstitusional calon kepala daerah, sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut disampaikan Bupati Lampung Timur, sekaligus Calon Bupati Lampung Timur Erwin Arifin yang menjadi Pemohon dalam uji materi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, […]

  • Paripurrna DPRD Akhir Jabatan, Wako Apresiasi FKPD

    Paripurrna DPRD Akhir Jabatan, Wako Apresiasi FKPD

    • calendar_month Rab, 16 Agu 2023
    • account_circle investigasi
    • visibility 146
    • 0Komentar

    LUBUKLINGGAU – DPRD Kota Lubuklinggau menggelar rapat paripurna untuk mengumumkan akhir masa jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Lubuklinggau periode 2018-2023, serta penetapan usul pemberhentian keduanya karena berakhirnya masa jabatan. Rapat tersebut dipimpin oleh H Rodi Wijaya, Ketua DPRD Kota Lubuklinggau, di gedung rapat paripurna DPRD Kota Lubuklinggau pada Rabu, 16 Agustus 2023. Rodi Wijaya […]

  • Sudah 53 Berkas Pengajuan Santunan Kematian, 26 Berkas Sudah Selesai

    • calendar_month Kam, 27 Mei 2021
    • account_circle investigasi
    • visibility 123
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Program Santunan Kematian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas (Mura) Tahun 2021 terus bergulir. Setidaknya sudah 53 berkas pengajuan yang sudah masuk ke Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Mura. Santunan Kematian ini merupakan salah satu program yang masuk dalam Visi dan Misi Musi Rawas Maju, Mandiri dan Bermartabat (MANTAB) Bupati Hj Ratna Machmud […]

expand_less