Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Rekomendasi Yusril untuk Reshuffle Kabinet

Rekomendasi Yusril untuk Reshuffle Kabinet

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Ming, 5 Jul 2015
  • visibility 55

JAKARTA  — Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra memberikan rekomendasi untuk reshuffle kabinet Presiden Joko Widodo. Menurutnya, beberapa kementerian yang memerlukan skill yang sangat spesifik harus dimiliki oleh ahlinya. Misalnya, kementerian bidang perekonomian, penegakan hukum dan pertahanan.

“Kementerian di bidang ekonomi, penegakan hukum dan lain-lain, pertahanan, itu memang harus dimiliki oleh orang-orang yang memang sangat paham dengan persoalan itu. Kalau nggak paham repot kita,” kata Yusril di Kantor DPP PBB, Jakarta, Sabtu (4/7) malam.

Yusril menjelaskan jika pembagian posisi menteri tidak tergantung apakah menteri tersebut berasal dari partai atau tidak. Posisi menteri lebih kepada personal yang bersangkutan, apakah mampu menjalaninya atau tidak.

Menurutnya, bisa juga ada pos-pos tertentu yang memang tidak memerlukan skill (keahlian) yang sangat spesifik, tapi bisa dijadikan sebagai suatu bargaining position dalam partai. Namun, bukan berarti politisi partai tidak punya kemampuan yang memadai untuk memegang posisi menteri.

Yusril tidak setuju jika membedakan orang partai dengan orang profesional. Menurutnya pada kenyataannya, banyak orang yang berlatar belakang partai politik tapi justru saat bekerja dia profesional.

“Ingat dulu, waktu kabinet tahun 1999 disurvei itu yang paling tinggi profesionalnya Pak Kwik Gian sama saya. Pak Kwik pada waktu itu Menkeu, saya Menteri Kehakiman. Sama-sama dari partai. Tapi justru dua ini yang bekerja paling profesional,” ujarnya.

Sebaliknya orang yang bukan partai pekerjaannya malah amatiran. Maka pemilihan menteri harus tepat berdasarkan kemampuan personal tersebut, terlepas dari partai ataupun tidak.

“Jadi mengurus suatu negara itu jangan dianggap sebagai suatu main-main. Karena kesalahan kebijakan bisa berdampak luas pada masyarakat,” katanya. (rol)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Indonesia Dituntut Ambil Peran Tuntaskan Genosida Rohingya

    • calendar_month Jum, 22 Des 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 60
    • 0Komentar

    JAKARTA – Pelaksana Tugas Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan diperlukan kekuatan politik (political will) untuk menyelesaikan kejahatan kemanusiaan terhadap etnis Rohingya di Myanmar. Karena itu, dibutuhkan peran negara-negara Asean termasuk Indonesia sebagai negara pemimpin di kawasan. “Salah satu yang ditunggu adalah peran Indonesia. Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia dan juga leader di […]

  • Menag : Myanmar Harus Hormati Hak Kemanusiaan Rohingya

    • calendar_month Ming, 3 Sep 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 65
    • 0Komentar

    JAKARTA – Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mendorong otoritas Myanmar menghormati hak kemanusiaan etnis Rohingya yang mengalami tindakan kekerasan dari militer negara tersebut. Post Views: 303

  • Pemkab Mura Raih Terbaik 2 Perencanaan dan Capaian Pembangunan Tingkat Provinsi Sumsel

    • calendar_month Rab, 24 Apr 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 50
    • 0Komentar

    Palembang – Pemerintah Kabupaten Musi Rawas kembali menuai Prestasi. Bertempat di Hotel Santika Premiere Bandara Palembang, Rabu (24/04/2019) Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru menyerahkan Penghargaan pembangunan daerah terbaik tahun 2019 sebagai Kabupaten Terbaik II dalam perencanaan dan pencapaian pembangunan daerah yang diterima langsung oleh Bupati Musi Rawas H Hendra Gunawan. Diterimanya penghargaan ini karena […]

  • Dua Terdakwa Korupsi Dana Hibah Ajukan Nota Pembelaan

    • calendar_month Sen, 20 Mar 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 60
    • 0Komentar

    PALEMBANG – Dua terdakwa kasus korupsi dana hibah APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013 mengajukan nota pembelaan pada sidang di Pengadilan Tipikor Palembang, Senin. Terdakwa yang merupakan pejabat Pemprov Sumsel yakni Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumsel Laonma PL Tobing, dan mantan Kepala Kesbangpol Linmas Sumsel Ikhwanudin mengajukan eksepsi melalui kuasa […]

  • Persoalan Lahan Hibah untuk Perumahan PNS dapat masuk Ranah Pidana

    • calendar_month Jum, 14 Agu 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 50
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com — Untuk meramaikan pusat pemerintahan di Muara Beliti setelah pemekaran Kota Lubuklinggau, Pemkab Musi Rawas bekerjasama dengan pihak swasta untuk membuka areal perumahan bagi PNS.  Namun hingga kini peruntukkan tanah hibah dan pembangunan perumahan type 36 tersebut menimbulkan berbagai persoalan yang rumit bahkan dapat masuk ke ranah pidana. Demikian disampaikan dari suatu sumber […]

  • Imunitas DPR Untuk Kelancaran Tugas Sebagai Wakil Rakyat

    • calendar_month Sab, 14 Apr 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 76
    • 0Komentar

    JAKARTA – Hak imunitas anggota DPR RI bertujuan untuk melindungi dan mendukung kelancaran tugas dan wewenang sebagai wakil rakyat. Hal ini dikemukakan anggota DPR Arteria Dahlan dalam sidang lanjutan uji materiil Undang-Undang  Nomor 17 Tahun 2017 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3), pada Rabu (11/4). Arteria menyebut tujuan pokok hak imunitas parlemen adalah melindungi […]

expand_less