Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » News » Rapat Paripurna DPRD – Mendengarkan Pandangan Umum Fraksi Atas Penyampaian Nota Raperda APBD 2023

Rapat Paripurna DPRD – Mendengarkan Pandangan Umum Fraksi Atas Penyampaian Nota Raperda APBD 2023

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Sel, 15 Nov 2022
  • visibility 54

MUSI RAWAS – | Bupati Musi Rawas, Hj Ratna Machmud mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Musi Rawas, dengan agenda Mendengarkan Pandangan Umum Fraksi Dewan atas Penyampaian Nota Keuangan dan Raperda APBD Tahun Anggaran 2023.

Rapat yang molor dari jadwal jam 10.00 WIB tersebut, dipimpin Ketua DPRD, Azandri di Auditorium Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas, Selasa (15/11/2022).

Dari Fraksi Gerindra yang diwakili Siswantoro menyampaikan pandangan dengan mendengar dan mencermati penyampaian Bupati Musi Rawas pada Rapat Paripurna kemarin, Senin (14/11/2022), maka Fraksi Partai Gerindra menyetujui atas permintaan Bupati Agar anggaran APBD Tahun 2023 dibahas dengan komisi komisi DPR.

Sementara, Fraksi Partai Amat Nasional (PAN) yang disampaikan Wahyu Sumadi secara umum menyetujui namun beberapa point.

Berikut catatan dari fraksi PAN.

1. Pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 kenapa pendapatan daerah kabupaten Musi Rawas menurun dari tahun sebelumnya.

2. Partai PAN meminta APBD agar ditingkatkan lagi penerimaan dari sektor pajak, kami merasa masih terlalu kecil pajak perusahaan terkhusus perusahaan yang berbentuk HGU yang dulunya sebelum beroperasi.

3. Belanja Operasi pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 agar dapat ditekan dengan prinsip efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

4. Belanja Pegawai, diminta para ASN lebih meningkatkan lagi kinerjanya dalam pelayanannya terhadap masyarakat kabupaten Musi Rawas.

5. Belanja Barang Jasa agar dapat ditekan lagi dengan prinsip efektif efisien serta akuntabel.

6. Belanja Hibah agar dinaikan angka untuk menambah bantuan keuangan kepada partai politik dari 7 ribu persuara semua itu untuk kebutuhan organisasi partai politik.

Diketahui rapat tersebut dihadiri 22 Anggota DPRD dari 40 Anggota keseluruhan. Hal ini sebagaimana disampaikan Sekertaris DPRD.

Turut hadir juga, unsur Forkopimda, par Kepala OPD Pemkab Musi Rawas dan yang mewakili. (ADV/hamdan)

  • Penulis: investigasi
Tags

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pemerintah Dianggap Gagal Capai Target Pertumbuhan Ekonomi 2018

    • calendar_month Sel, 20 Agu 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 48
    • 0Komentar

    JAKARTA – | Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menanggapi laporan pertanggungjawaban APBN 2018 yang dinilainya gagal memenuhi sejumlah target ekonomi makro diantaranya pertumbuhan ekonomi, realisasi nilai tukar rupiah, lifting minyak dan lifting gas. Adapun realisasi Pertumbuhan ekonomi tahun 2018 sebesar 5,17 persen berada di bawah target asumsi APBN sebesar 5,40 persen. Realisasi nilai tukar rupiah […]

  • Partai Garuda Uji Aturan Ambang Batas Parlemen

    • calendar_month Kam, 15 Mar 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 66
    • 0Komentar

    JAKARTA – Aturan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) kembali diuji ke Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (14/3). Kali ini, Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) yang menjadi peserta Pemilu 2019 tercatat sebagai Pemohon perkara Nomor 20/PUU-XVI/2018 tersebut. M. Maulana Bungaran selaku kuasa hukum Partai Garuda, menjelaskan Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 414 Ayat 1 Undang-Undang (UU) […]

  • Paripurna DPR Sahkan Perppu No.1 2020

    • calendar_month Rab, 13 Mei 2020
    • account_circle investigasi
    • visibility 57
    • 0Komentar

    JAKARTA – | DPR RI menggelar Rapat Paripurna ke-15 Masa Persidangan III untuk mengambil keputusan berbagai Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk disahkan menjadi Undang-Undang (UU). Salah satunya, yaitu mengesahkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekenomian Nasional dan/atau Stabilitas […]

  • Ahli: Holdingisasi BUMN Harus Penuhi Syarat

    • calendar_month Ming, 22 Apr 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 104
    • 0Komentar

    JAKARTA – Holdingisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus memenuhi syarat, yaitu pemerintah harus memilah sektor hajat hidup orang banyak, sektor komersial, dan sektor kuasi. Demikian disampaikan pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy sebagai ahli Pemohon dalam sidang uji materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN). Sidang kelima perkara Nomor 12/PUU-XVI/2018 […]

  • Efendi : Kesalahan Penganggaran di Musi Rawas “Fatal” Akibat Tanpa Acuan

    • calendar_month Ming, 26 Nov 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 57
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – KESALAHAN dalam penganggaran yang dilakukan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD Kabupaten Musi Rawas, berakibat “Fatal” karena perencanaannya tanpa acuan. Hal ini diungkapkan, oleh Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Yayasan Pucuk, Efendi, Sabtu (25/11/2017). Menurutnya, setiap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) mulai dari pembahasan, perencanaan hingga pelaksanaan APBD harus mempunyai acuan sesuai […]

  • Wakil Ketua DPR Dukung Komnas HAM Bentuk Tim Pemantauan Insiden Penembakan di Tol Japek

    • calendar_month Sel, 8 Des 2020
    • account_circle investigasi
    • visibility 59
    • 0Komentar

    JAKARTA – | Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin mendukung langkah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI membentuk Tim Pemantauan dan Penyelidikan untuk mendalami informasi yang beredar terkait insiden tewasnya enam orang di Jalan Tol Jakarta-Cikampek KM 50, pada pada Senin (7/12/2020) dini hari. “Bagian terpenting adalah mengumpulkan fakta-fakta dari pihak terkait […]

expand_less