Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Pemerintahan » Presiden Lantik Sembilan Gubernur dan Wakil Gubernur

Presiden Lantik Sembilan Gubernur dan Wakil Gubernur

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Rab, 5 Sep 2018
  • visibility 111

JAKARTA – Presiden Joko Widodo pagi tadi secara resmi melantik sembilan gubernur dan wakil gubernur hasil Pilkada serentak 2018. Pelantikan berlangsung di Istana Negara pada Rabu, 5 September 2018.

Mereka yang dilantik pada hari ini ialah:
1. Gubernur Sulawesi Selatan terpilih Nurdin Abdullah dan wakilnya Andi Sudirman Sulaiman;
2. Gubernur Sumatra Utara terpilih Edy Rahmayadi dan wakilnya Musa Rajekshah;
3. Gubernur Jawa Barat terpilih Mochamad Ridwan Kamil dan wakilnya Uu Ruzhanul Ulum;
4. Gubernur Kalimantan Barat terpilih Sutarmidji dan wakilnya Ria Norsan;
5. Gubernur Jawa Tengah terpilih Ganjar Pranowo dan wakilnya Taj Yasin;
6. Gubernur Bali terpilih Wayan Koster dan wakilnya Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati;
7. Gubernur Sulawesi Tenggara terpilih Ali Mazi dan wakilnya Lukman Abunawas;
8. Gubernur Papua terpilih Lukas Enembe dan wakilnya Klemen Tinal;
9. Gubernur Nusa Tenggara Timur terpilih Victor Bungtilu Laiskodat dan wakilnya Josef Nae Soi.

Kesembilan pasangan tersebut selanjutnya akan mengemban amanah sebagai gubernur dan wakil gubernur masing-masing daerah dengan masa jabatan tahun 2018 sampai dengan 2023.

Sebelum diambil sumpahnya, petikan Surat Keputusan Presiden diserahkan oleh Presiden Joko Widodo kepada para calon gubernur dan calon wakil gubernur di Ruang Kredensial Istana Merdeka.

Prosesi kirab kemudian dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dengan didampingi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla beserta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bersama dengan calon gubernur dan calon wakil gubernur tersebut menuju Istana Negara.

Setibanya di Istana Negara, mereka diambil sumpah oleh Presiden dan dilantik dengan berdasarkan pada Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 152/P Tahun 2018 hingga Nomor 154/P Tahun 2018, Nomor 156/P tahun 2018, serta Nomor 158/P Tahun 2018 hingga Nomor 162/P Tahun 2018.

“Saya berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur, sebagai wakil gubernur, dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa,” ucap Presiden diikuti pejabat yang dilantik.

Acara pelantikan tersebut kemudian diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla bersama Ibu Mufidah Jusuf Kalla serta Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri untuk kemudian diikuti oleh tamu undangan yang hadir.

Jakarta, 5 September 2018
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

Bey Machmudin

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Dari Putusan MK, Ismun Yahya : Demokrat Akan Duduki Unsur Pimpinan

    • calendar_month Sab, 21 Feb 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 114
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com — Dengan perpindahan 15 Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas (Mura) ke Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) Provinsi Sumatera Selatan, maka secara otomatis terjadi kekosongan dan telah diganti 10 Anggota dari 4 Dapil di Mura.  Tentu saja pergantian ini mengakibatkan komposisi perolehan kursi di DPRD Kabupaten Musi Rawas berubah, yakni […]

  • Anggaran Tenaga Honorer SMA/SMK disiapkan untuk Kelas Jauh

    • calendar_month Sel, 21 Feb 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 79
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com – Belum adanya kepastian mengenai gaji tenaga honor SMA/SMK membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musirawas tidak khawatir. Pasalnya, gaji bagi tenaga honor tersebut sudah disiapkan pada APBD Musirawas, hal ini disampaikan Kepala Dinas Pendidikan, Sukamto kepada wartawan, Selasa (21/02/0217) dikantornya. Post Views: 225

  • THK Pelangi Bakal Sumbang PAD

    • calendar_month Sen, 1 Jul 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 66
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mura, melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menargetkan hadirnya taman hutan kota (THK) Pelangi sebagai salah satu objek wisata mampu menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD). Demikian disampaikan, Hemerudin Kepala DLH ketika dibincangi sejumlah wartawan usai meninjau langsung lokasi THK di taman bermain anak. Ahad (30/6) siang. Dia mengatakqn, […]

  • Ini Syarat dan Cara Cek Penerima Bansos PKH

    • calendar_month Sel, 28 Sep 2021
    • account_circle investigasi
    • visibility 205
    • 0Komentar

    WEBSITE cekbansos.kemensos.go.id adalah situs resmi milik Kementerian Sosial yang memuat informasi terkait bantuan sosial pemerintah terhadap masyarakat. Bulan September ini, salah satu yang cair adalah bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Bagaimana caranya mengecek penerima bansos PKH? Berikut ulasannya. Baca : Buku ‘Sadar Kaya’ : Jangan Membatalkan Do’a 2 Mengenal Bantuan PKH Melansir dari laman resmi […]

  • Kontrak Baru Sewa Gedung Unmura Senilai 2,5 Juta per Tahun

    • calendar_month Rab, 27 Des 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 82
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS, Jurnalindependen.com – Beberapa ex gedung perkantoran Pemkab Mura yang disewakan ke Universitas Musi Rawas (Unmura) diperbarui pada awal 2017. Menurut Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Rawas melalui Kabid Aset Daerah, Komarudin ketika ditemui di kantornya, Rabu bahwa memang awalnya aset ex gedung tersebut di pinjam pakai namun kemudian […]

  • Sistem Transparansi untuk Kepala Daerah

    • calendar_month Ming, 18 Mar 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 86
    • 0Komentar

    JERAT hukum laksana menanti satu per satu kepala daerah manakala Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin detail dan teliti menelisik kasus dugaan rasuah di daerah. Pemerintahan yang bersih memang menjadi impian Jokowi sehingga pemberantasan korupsi tanpa tebang pilih marak dilakukan. Operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan para gubernur dan kepala daerah di bawahnya pun makin kerap […]

expand_less