Breaking News
light_mode
Trending Tags
Maaf, tidak ditemukan tags pada periode waktu yang ditentukan.
Beranda » Pemerintahan » Pemetaan Wilayah Terkendala Tak Miliki Kendaraan Operasional

Pemetaan Wilayah Terkendala Tak Miliki Kendaraan Operasional

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Kam, 9 Mar 2017
  • visibility 22

MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com -Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Musirawas tidak memiliki kendaraan operasional sehingga terkendala untuk pemetaan wilayah. Hal ini disampaikan Kabid Pelayanan Perizinan, Mei Juanda dikantornya, Kamis (09/03/).

Menurut Mei Juanda, pihaknya kesulitan untuk melakukan pemetaan wilayah dalam rangka inventarisir perusahaan maupun pelaku usaha yang ada. “Kita sudah mengajukan permohonan untuk kendaraan operasional roda empat, mengingat jarak tempuh yang jauh antara wilayah kecamatan,” katanya.

Selain itu, kata Mei Juanda tim teknis pelayanan perizinan belum terbentuk. Tim teknis melibatkan 17 Perangkat Daerah (PD) teknis, dengan penanggung jawab tim, Kepala DPM-PTSP ; Ketua Tim, Sekretaris DPM-PTSP, Sekretaris Tim, Kabid Pelayanan Perizinan DPM-PTSP serta 3 kasubbid dalam bidang pelayanan perizinan dan 17 PD.

“Tim teknis yang dibentuk ini akan diajukan ke Bupati Musirawas untuk di SK-kan, kita upayakan secepatnya dalam minggu-minggu ini. Kendalanya, dari 17 PD yang kami surati baru 7 PD yang sudah mengirim balasan, bila nanti tidak terpaksa jemput bola dengan mendatangi PD terkait,” kata Mei Juanda.

Perangkat Daerah (PD) yang sudah merespon diantaranya, Disperindagsar pada bidang Perlindungan Konsumen, seksi Tertib Niaga. Dinas Lingkungan Hidup pada bidang Tata Lingkungan, seksi Limbah B3. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada bidang Sarana Parisiwsata seksi pembinaan Sarana Pariwisata. Dinas PU CKTR dan Pengairan pada bidang Cipta Karya dan Tata Ruang seksi bangunan, pada bidang pengairan. Dinas Perikanan pada bidang Periziznan Tempat Pemasran Ikan seksi penerbitan izin usaha perikanan pembibitan ikan, seksi pencatatan pembudidaya ikan, seksi tempat pemasaran ikan. Dinas Pertanian dan Peternakan pada bidang prasarana dan penyuluhan seksi penyuluhan. Serta Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP).

“Pelayanan perizinan dari segi teknis untuk sementara belum terbentuk memakai yang lama, mengenai target paling tidak IMB yang dalam proyeksi mencapai nilai Rp 91 jutaan dapat tertagih sampai akhir bulan Juni 2017,” tutup Mei Juanda.

Penulis/Editor : faisol

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • BPKP Gelar Workshop Siskeudes Mura dan Muratara

    • calendar_month Sen, 9 Apr 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 26
    • 0Komentar

    LUBUKLINGGAU, Jurnalindependen.co.id – Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama dua Pemda setempat yakni Pemkab Musi Rawas (Mura) dan Musi Rawas Utara (Muratara) menggelar Workshop Evaluasi Implementasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa dengan Aplikasi Siskeudes, Senin (09/04) di Bagas Raya, Lubuklinggau. Dalam acara tersebut menghadirkan nara sumber yakni, Wakil Ketua Komisi XI A. Hafisz Thohir, […]

  • Suap Untuk Ubah WDP Menjadi WTP Terungkap

    • calendar_month Sab, 27 Mei 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 33
    • 0Komentar

    JAKARTA – Ketua KPK Agus Rahardjo menegaskan bahwa suap yang diduga diberikan oleh Inspektur Jenderal di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Sugito kepada Auditor Utama BPK Rochmadi Saptogiri untuk mengubah status laporan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Post Views: 313

  • Musi Rawas Targetkan Merdeka Sinyal Tahun 2020

    • calendar_month Sen, 9 Jul 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 24
    • 0Komentar

    JAKARTA – Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas menargetkan pada tahun 2020 mendatang daerah ini akan bebas dari blankspot area. Hal ini ditegaskan Plt. Kadiskominfo Mura, Muhamad Rozak usai mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dengan 26 Pemerintah Provinsi meliputi 128 Kabupaten dari 4.005 desa yang belum terjangkau sinyal selular di Indonesia yang berlangsung […]

  • Belanja Bahan Bakar 11 SKPD Pemkab Musi Rawas Tak Sesuai Fakta Rp156 Juta

    Belanja Bahan Bakar 11 SKPD Pemkab Musi Rawas Tak Sesuai Fakta Rp156 Juta

    • calendar_month Sab, 10 Feb 2024
    • account_circle investigasi
    • visibility 29
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – Pemkab Musi Rawas pada Tahun 2022 menganggarkan Belanja Bahan Bakar dan Pelumas sebesar Rp4.833.580.515,00 dengan realisasi per 31 Desember 2022 sebesar  Rp4.640.688.958,00 atau 96,01% dari anggaran. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas bukti-bukti pertanggungjawaban Belanja Bahan Bakar dan Pelumas dan hasil konfirmasi kepada SPBU menunjukkan terdapat permasalahan pada 11 […]

  • Dapat Tunjangan Transportasi, Dewan Harus Kembalikan Mobdin

    • calendar_month Rab, 6 Sep 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 24
    • 0Komentar

    BATURAJA – Anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) yang mendapat fasilitas dinas kendaraan roda empat, diminta untuk mengembalikan pada Sekretariat DPRD. Post Views: 152

  • Diduga Lemah Pengawasan, Proyek Drainase Dikerjakan Asal-asalan

    • calendar_month Sab, 18 Sep 2021
    • account_circle investigasi
    • visibility 21
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Proyek pembangunan drainase Desa G2 Dwijaya Kecamatan Tugumulyo diduga tertutup dan seakan pengawasan dinas terkait lemah. Hal ini berdasarkan pantauan dan penilaian DPD LSM BARAK NKRI dan Ormas GPK MLM, pengerjaan proyek tersebut dalam pengerjaan 30% dan tanpa plang proyek. Ketua DPD LSM BARAK NKRI, M Rifa’i menjelaskan, berdasarkan hasil investigasi […]

expand_less