Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Pansus Menduga Ada Mafia Aset di KPK

Pansus Menduga Ada Mafia Aset di KPK

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Sel, 29 Agu 2017
  • visibility 23

JAKARTA – Wakil Ketua Panitia Khusus Hak Angket terkait Tugas dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Masinton Pasaribu mengatakan Pansus sejak sebulan lalu sudah menduga ada mafia penyitaan aset di KPK karena beberapa aset sitaan tidak diketahui keberadaannya.

“Pansus Angket sudah menyuarakan bulan lalu adanya dugaan adanya mafia sita aset di dalam KPK karena beberapa aset sitaan tidak diketahui keberadaannya dan tidak jelas pengelolaannya. Termasuk aset hasil korupsi Nazaruddin sejumlah Rp500 miliar yang disita oleh KPK,” kata Masinton di Jakarta, Selasa.

———————————————————————————————————

“Jual Domain Web : EmpatLawang.com  – OKUSelatan.com – BandaraSilampari.com  – DafamLinggau.com  – BukitSulap.com  – KSPLestari.com  – ApaKabar.xyz  – Baturaja.xyz  – MediaMusiRawas.com  – MusirawasEkspres.com  –  OKELinggau.com  –  OKUEkspres.com     #HargaNego hub : 082372227444″

———————————————————————————————————

Hal itu dikatakannya terkait langkah KPK yang akan menyerahkan aset senilai Rp24,5 miliar hasil tindak pidana pencucian uang yang disita dari terpidana kasus korupsi Wisma Atlet, M Nazaruddin kepada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Masinton mempertanyakan mengapa pengembalian aset hasil korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Nazaruddin baru dilakukan saat ini padahal telah inkrah pada bulan Juni 2016.

Menurut dia, investigasi Pansus selama ini di luar dugaan KPK, setelah pihaknya bekerja menginvestigasi dan menginventarisir aset-aset sitaan hasil korupsi dan pencucian uang yang perkaranya ditangani KPK.

“Pansus Angket DPR bekerja membuka kotak pandora berbagai penyimpangan, penyelewengan dan pelanggaran yang dilakukan oleh KPK yang selama ini tertutup rapi dan absolut karena KPK menutup diri untuk diawasi,” ujarnya.

Anggota Pansus Angket Arsul Sani menilai tidak segampang itu temuan Pansus disikapi KPK dengan mengembalikan aset Nazaruddin kepada negara.

Dia menegaskan KPK harus memberikan penjelasan masyarakat, DPR, dan pemerintah mengenai peta jalan kasus Nazaruddin yang ditanganinya selama ini.

“Jangan bicara dulu bicara pengembalian aset sebelum KPK bicara ‘road map’ kasus Nazaruddin. Apa yang telah dilakukan, apa yang sedang dilakukan dan apa yang akan dilakukan,” katanya.

Dia mengatakan langkah pengembalian aset tersebut diduga ada kesalahan prosedur yang dilakukan KPK dalam menangani kasus tersebut.

Sebelumnya, KPK yang akan menyerahkan aset senilai Rp24,5 miliar hasil tindak pidana pencucian uang yang disita dari terpidana kasus korupsi Wisma Atlet, M Nazaruddin kepada ANRI.

Juru  Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, aset berwujud berupa tanah dan bangunan seluas 1.600 meter persegi itu berada di Jalan Warung Buncit, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan.

Dia mengatakan penyerahan berlangsung pada Selasa (29/8) di Hotel Kartika Candra, Jakarta.

Menurut dia penyerahan aset kepada ANRI bertujuan agar rampasan tindak pidana korupsi bisa dimanfaatkan untuk kepentingan publik. (ant)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Musi Rawas Lahirkan Icon Guru PAUD Sumsel

    • calendar_month Sab, 15 Des 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 13
    • 0Komentar

    PALEMBANG – Pujian kembali dilontarkan Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru (HD) kepada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. Kali ini, sektor pendidikan mendapat pujian orang nomor satu di Pemprov Sumsel ini. Sosok Guru PAUD Berprestasi Kabupaten Musi Rawas, Muzayanah kali ini yang mengharumkan kabupaten Musi Rawas. Bahkan, HD berencana menetapkan Muzayanah menjadi Icon Bunda PAUD Propinsi […]

  • Polres Lubuk Linggau Gelar Pra Operasi Pekat Musi, Optimalkan Personel dengan Profesionalitas

    Polres Lubuk Linggau Gelar Pra Operasi Pekat Musi, Optimalkan Personel dengan Profesionalitas

    • calendar_month Sel, 18 Feb 2025
    • account_circle investigasi
    • visibility 29
    • 0Komentar

    LUBUK LINGGAU – Wakapolres Lubuk Linggau, Kompol H. Asep Supriyadi pimpin Latihan Pra Operasi (Latpraops) Pekat Musi 2025. Selasa (18/2/2025) Latihan Pra Operasi (Latpraops) Pekat Musi 2025 pada Selasa (18/2/2025). Mewakili Kapolres Lubuk Linggau, AKBP Bobby Kusumawardhana, Kompol Asep menegaskan pentingnya sinergi dan kesiapsiagaan personel dalam menjalankan operasi ini. “Operasi Pekat Musi 2025 merupakan langkah […]

  • PLN Bisanya Nagih, Padahal Sering Mati Lampu

    PLN Bisanya Nagih, Padahal Sering Mati Lampu

    • calendar_month Sab, 13 Des 2014
    • account_circle investigasi
    • visibility 25
    • 0Komentar

    LUBUKLINGGAU – Sejumlah pelanggan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Rayon Kota Lubuklinggau terutama di Kelurahan Keputraan Kecamatan Lubuklinggau Barat, mengeluhkan kinerja BUMN yang tidak konsisten dengan memberikan pelayanan. Bahkan, dalam sehari bisa tiga kali listrik padam yang mengakibatkan sejumlah perangkat elektronik rusak. “Benahi dulu pelayanan baru menagih, ini sebentar saja ada hujan langsung mati, dianggapnya […]

  • Polisi Dalami Keterlibatan Oknum Kades Dibalik Tambang Emas Ilegal di Muratara

    • calendar_month Ming, 17 Okt 2021
    • account_circle investigasi
    • visibility 20
    • 0Komentar

    Post Views: 213

  • Pemerintah Diminta Sosialisasi Keberlanjutan Pelayanan bagi Peserta JKN

    • calendar_month Kam, 10 Jan 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 18
    • 0Komentar

    PERSOALAN pemutusan kontrak kerja sama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan sejumlah rumah sakit pada awal tahun ini menjadi sorotan Komisi IX DPR RI. Apalagi, dalih yang dipakai pemerintah atas pemutusan kerja sama tersebut adalah tidak terpenuhinya syarat akreditasi sebagai salah satu ketentuan kerja sama RS dengan BPJS Kesehatan. Terkait hal itu, Komisi IX […]

  • Perlu Aksi Nyata untuk Rohingya

    • calendar_month Sen, 4 Sep 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 17
    • 0Komentar

    JAKARTA – Presiden Jokowi saat menyampaikan sikap resmi pemerintah RI pada Minggu (3/9) atas tragedi kemanusiaan yang menimpa masyarakat Muslim etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar, menyerukan perlu aksi nyata, tidak hanya dengan kecaman. Post Views: 177

expand_less