Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » News » Lima Puluhan Anggota Koperasi Korpri Ajukan Mosi Tak Percaya ke Sekda

Lima Puluhan Anggota Koperasi Korpri Ajukan Mosi Tak Percaya ke Sekda

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Sen, 23 Nov 2015
  • visibility 109

MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com — Tidak kurang dari 50-an anggota Koperasi Korpri Kabupaten Musi Rawas mengajukan mosi tidak percaya kepada pengurus yang ada. Hal ini diketahui Jurnalindependen.com berdasarkan surat yang diajukan anggota Koperasi Korpri ke Pembina dalam hal ini Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Musi Rawas yang memiliki tembusan surat kepada Pers, Senin (23/11/2015)

Surat dengan perihal, mosi tak percaya terhadap pengurus koperasi korpri tersebut meminta agar Rapat Akhir Tahun (RAT) dilaksanakan secara transparan dan diadakan pemilihan ulang karena terbentuk pengurus hasil rekayasa, serta program kerja koperasi korpri dan AD/ART koperasi korpri.

Selama ini, Ketua selalu mempersulit anggota dalam melaksanakan tugas berkaitan dengan koperasi korpri dan mengambil kebijakan tidak melibatkan pengurus lainnya serta mengambil kebijakan sendiri.

Sisa Hasil Usaha (SHU) dibagikan kepada anggota tidak sesuai AD/ART dan RAT koperasi korpri.

Kemudian kepengurusan koperas korpri saat ini anggota telah banyak mengundurkan diri karena pelayanan koperasi korpri sangat tidak memuaskan.

Dan sebagaimana point tersebut diatas kami selaku anggota mohon kiranya Sekda selaku pembina koperasi korpri dapat mempertimbangkan hal tersebut.

Adapun 50-an anggota yang mengajukan mosi tidak percaya tersebut berasal dari berbagai instansi dalam pemerintahan Kabupaten Musi Rawas, diantaranya : Sat Pol PP 5 orang, Disnakertrans 4 orang, DPU Cipta Karya 2 orang, Disbudpar 11 orang, Setwan 11 orang, Bagian Hukum 3 orang, Dishub Kominfo 4 orang dan DPU Bina Marga 3 orang serta yang tak tertulis asal instansi ada 7 orang.

Sementara itu, Ketua Koperasi Korpri Kabupaten Musi Rawas, dihubungi via selulernya, tidak ada jawaban.

Sekda Musi Rawas juga belum sempat dimintai keterangan atas masalah ini. (fs)

Berita Terkait :

Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan Abdullah HTL Dibantah Terlapor

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sambut Ramadan, Presiden Jokowi Ajak Umat Jaga Toleransi dan Kerukunan

    • calendar_month Kam, 17 Mei 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 90
    • 0Komentar

    PRESIDEN Joko Widodo mengajak seluruh umat muslim untuk menyambut dan menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan 1439 Hijriah ini dengan hati yang damai dan mengedepankan rasa saling menghormati. “Mari kita menjalankan ibadah puasa ini dengan hati yang damai, hati yang bersih, serta saling menghormati di antara kita agar makna ibadah puasa yang diajarkan oleh Rasulullah […]

  • BPKP Gelar Workshop Siskeudes Mura dan Muratara

    • calendar_month Sen, 9 Apr 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 96
    • 0Komentar

    LUBUKLINGGAU, Jurnalindependen.co.id – Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama dua Pemda setempat yakni Pemkab Musi Rawas (Mura) dan Musi Rawas Utara (Muratara) menggelar Workshop Evaluasi Implementasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa dengan Aplikasi Siskeudes, Senin (09/04) di Bagas Raya, Lubuklinggau. Dalam acara tersebut menghadirkan nara sumber yakni, Wakil Ketua Komisi XI A. Hafisz Thohir, […]

  • Ahli: Pencabutan Status Badan Hukum Ormas Sesuai Asas Hukum Administrasi

    • calendar_month Kam, 25 Jan 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 119
    • 0Komentar

    JAKARTA – Pencabutan status badan hukum ormas telah tepat dan sesuai dengan asas-asas hukum administrasi khususnya asas penegakan hukum administrasi. Demikian sampai Philipus M. Hadjon dalam sidang lanjutan pengujian Pasal 80A UU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang […]

  • PDIP Yogyakarta akan Ajukan Uji Materi UU Pilkada

    • calendar_month Sel, 28 Jul 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 107
    • 0Komentar

    YOGYAKARTA–Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Istimewa Yogyakarta berencana mengajukan upaya “judicial review” terhadap Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah yang berpotensi mengakibatkan pilkada ditunda. “Kami akan mengajukan judicial review atau mendesak Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu) karena ini merugikan rakyat,” kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi […]

  • Diduga Ada Oknum Tarik Biaya Prona Atas Nama BPN Lubuklinggau

    • calendar_month Sen, 16 Feb 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 107
    • 0Komentar

    * M Syahrir Akan Tindak Tegas Oknum BPN yang pungli LUBUKLINGGAU, Jurnalindependen.com — Guna membantu dan mempermudah masyarakat terutama ekonomi menengah ke bawah dalam sertifikasi lahan, Pemerintah memberikan bantuan pembiayaan yang disebut Program Nasional (Prona). Namun sangat disayangkan alih-alih untuk membantu masyarakat, hal tersebut dimanfaatkan oknum tertentu untuk kepentingan pribadi. Info yang diterima Jurnalindependen.com, pagi […]

  • Masa Pemberlakuan WFH, Pejabat Diimbau Tidak Matikan Alat Komunikasi

    • calendar_month Kam, 5 Agu 2021
    • account_circle investigasi
    • visibility 101
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Selama pemberlakuan Work From Home (WFH) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas (Mura) pejabat diimbau tidak matikan alat komunikasi pada jam kerja. Hal ini disampaikan, Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda), H Edi Iswanto saat dihubungi, Kamis (05/08/2021). “Masa pemberlakuan WFH, kita memindahkan kantor ke rumah. Semua pekerjaan di kantor dilaksanakan […]

expand_less