Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » News » Deni : Belum Ada Pangajuan Izin SBW dari Megang Sakti

Deni : Belum Ada Pangajuan Izin SBW dari Megang Sakti

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Sel, 29 Sep 2015
  • visibility 144

MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com — Belum ada pengajuan izin usaha maupun Izin Mendirikan Bangunan dari penangkaran Sarang Burung Walet (SBW) di Kecamatan Megang Sakti. Kebanyakan selama ini pelaku usaha enggan membuat izin karena malas berurusan dengan pemerintah, namun bila untuk memenuhi syarat tertentu, seperti untuk pinjaman ke Bank ataupun lainnya, baru mereka akan segera mengajukan izin usaha. Demikian diungkapkan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPM-PTP) Kabupaten Musi Rawas, melalui Kasi Penerimaan dan Penelitian Dokumen Perizinan, Deni kepada Jurnalindependen.com, Selasa (29/09/2015) di kantornya, Komplek Agropolitan Center, Muara Beliti.

Untuk retribusi SBW, menurut Deni, dilakukan pihak Dinas Kehutanan dan itu sudah ada Peraturan Daerah yang mengaturnya. “Retribusi SBW di Kehutanan, disini urusan perizinan usaha dan IMB, namun sangat disayangkan kesadaran masyarakat kita untuk mengurus izin usaha masih rendah,” kata Deni.

Deni juga menghimbau kepada para pelaku usaha untuk segera membuat izin usaha karena demi untuk kenyamanan usaha, legalitas dan keperluan lainnya. “Dengan membuat izin usaha dan retribusi maka pendapatan asli daerah dapat meningkat,” ungkap Deni.

Diketahui sebelumnya tidak kurang dari 15 penangkar SBW di Kecamatan Megang Sakti, belum memiliki izin. Belum lagi temuan dari media ini, setidaknya ada 3 penangkaran yang salah satunya sudah berjalan 2 tahun dengan hasil 5 kg/bln.

Diantara mereka (penangkar SBW) beralasan sangat sulit mengurus izin, mereka berharap pihak Pemkab Musi Rawas dapat mempermudah proses izin tersebut sehingga ada pemasukan PAD. (fs)

Berita Terkait : 

Banyak Penangkar SBW di Megang Sakti Belum Kantongi Izin

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pengamat : Perpecahan di Tubuh PPP Bisa Terjegal Saat Pilkada

    • calendar_month Kam, 26 Feb 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 144
    • 0Komentar

    JAKARTA–Perpecahan yang masih terjadi di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan menjadi masalah dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 2016 mendatang. “Nanti salah satu persyaratannya (calon kepala daerah) walaupun tanda tangan adalah ketua dan sekretaris pada level masing-masing, dalam hal ini DPD I dan II atau DPW dan DPC, tapi tetap di situ […]

  • Pertemuan Jokowi-Prabowo runtuhkan sekat perbedaan

    • calendar_month Sab, 13 Jul 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 137
    • 0Komentar

    JAKARTA – | Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf, Etick Thohir mengapresiasi pertemuan Joko Widodo dengan Prabowo Subianto di jaringan Moda Raya Terpadu (MRT), Sabtu pagi. Menurutnya, pertemuan para pemimpin bangsa ini diharapkan meruntuhkan sekat perbedaan politik yang selama periode kampanye hingga pelaksanaan gugatan MK, telah membelenggu sendi-sendi bangsa. “Pertemuan ini menjadi langkah maju kedewasaan politik […]

  • P3N Diaktifkan Kembali di Sumsel

    • calendar_month Jum, 4 Jan 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 120
    • 0Komentar

    Palembang – Pengaktifan kembali Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) atau yang saat ini berganti nama menjadi Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa (P2UKD) dan Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Kelurahan (P2UKK) bukan isapan jempol belaka. Aktifnya kembali P3N di Sumsel tersebut dibuktikan dengan telah diserahkannya Surat Keputusan (SK) kepada para Petugas Penghubung Urusan […]

  • Dugaan Penyimpangan Dana KPU Jangan Ganggu Pilkada

    • calendar_month Sab, 20 Jun 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 139
    • 0Komentar

    JAKARTA — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-PR), Yuddy Chrisnandi berharap temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas dugaan kerugian negara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), tidak mengganggu jadwal pelaksanaan pilkada serentak 2015. “Kalau misalnya ada satu pejabat tertentu (yang menyimpangkan dana), ya pejabatnya saja atau oknumnya saja yang diberikan sanksi, tidak harus keseluruhan […]

  • KPK Tahan 8 Tersangka Kasus Suap Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum

    KPK Tahan 8 Tersangka Kasus Suap Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum

    • calendar_month Sen, 31 Des 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 104
    • 0Komentar

    Jakarta, 30 Desember 2018. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan delapan orang tersangka dalam kasus dugaan suap Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum. Penahanan dilakukan untuk kepentingan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi suap yang dilakukan oleh delapan orang tersebut. Delapan tersangka tersebut adalah BSU (Direktur Utama PT WKE), LSU (Direktur PT WKE), IIR (Direktur PT TSP), YUL (Direktur […]

  • Polda Sumsel Kejar Provokator Penyerangan Anggota Polres Empat Lawang

    • calendar_month Kam, 1 Agu 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 125
    • 0Komentar

    PALEMBANG – | Kepolisian Daerah Sumatera Selatan membentuk tim untuk mengejar provokator aksi massa melakukan penyerangan kepada anggota Polres Empat Lawang dan Rumah Sakit Umum Daerah Tebingtinggi, Rabu (31/7) malam. “Sekarang sudah diamankan 14 tersangka pelaku penyerangan terhadap anggota Polsek Ulu Musi jajaran Polres Empat Lawang, sedangkan provokator dan tersangka lainnya masih dalam pengejaran,” kata […]

expand_less