Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum » LHP BPK Kabupaten OKU Sumsel 2015 – 2016

LHP BPK Kabupaten OKU Sumsel 2015 – 2016

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Rab, 4 Jan 2017
  • visibility 98

HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
(Audit BPK RI – Kabupaten Ogan dan Komering Ulu Tahun Anggaran 2015-2016 )

1. Terdapat Selisih atas Potongan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Gaji Sebesar Rp 6.789.280,00 dan Terlambat Disetorkan ke Kas Negara
2. Pendapatan Bunga Deposito Tidak Sesuai Perjanjian dan Terdapat Pemotongan Pendapatan Bunga Deposito Sebesar Rp 31.475.352,49
3. Penggunaan Biaya Pemungutan PBB Sektor P3 Tidak Tepat
4. Realisasi Perjalanan Dinas Gabungan Organisasi Wanita dan Dharma Wanita Tidak Sesuai Ketentuan
5. Mekanisme Pertanggungjawaban dan Pelaporan Belanja Hibah Tidak Sesuai Ketentuan
6. Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Keuangan Berupa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tidak Sesuai Ketentuan
7. Pelaksanaan Belanja Modal Tidak Sesuai Volume Kontrak Sebesar Rp 852.014.712,53 dan Terdapat Kemahalan Harga Satuan Sebesar Rp 29.721.661,75
8. Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Badan Pemberdayaan syarakat dan Pemerintahan Desa Tidak Sesuai Ketentuan.

Kutipan dari Forum Indonesia Untuk Transfaransi Anggaran – Sumsel
  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Mantan Napi Harus Tunggu 5 Tahun Untuk Maju Pilkada

    • calendar_month Ming, 15 Des 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 106
    • 0Komentar

    JAKARTA – | Seorang mantan narapidana harus menunggu jeda waktu lima tahun setelah melewati masa pidana penjara dan mengumumkan mengenai latar belakang dirinya jika ingin mencalonkan diri sebagai gubernur, bupati atau walikota. Demikian Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 56/PUU-XVII/2019 dibacakan pada Rabu (11/12/2019) di Ruang Sidang Pleno MK. Permohonan ini diajukan oleh Indonesia Corruption Watch […]

  • Menhub Fokus Tiga Aspek Dukung Kemudahan Berusaha

    • calendar_month Sen, 15 Jan 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 105
    • 0Komentar

    JAKARTA – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pihaknya akan fokus pada tiga aspek untuk mendukung perbaikan kualitas kemudahan berusaha (ease of doing business/EoDB) Indonesia yang lebih baik. Ditemui di kompleks Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin, Budi Karya mengatakan tiga aspek tersebut adalah tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP), pelayanan pengiriman pesanan secara elektronik […]

  • Anggaran Kegiatan Terlalu Besar, DPPKAD Muratara Diduga Mark Up

    • calendar_month Kam, 31 Des 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 105
    • 0Komentar

    MURATARA — Anggaran kegiatan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kab. Musirawas Utara (Muratara), tahun 2014 lalu, dengan total anggaran mencapai kisaran Rp.2.439.307.000,-. Namun dari jumlah anggaran yang besar tersebut diduga ada korupsi dengan modus mark-up harga. Seperti kegiatan bimbingan teknis pegawai senilai Rp. 300.000.000,-, Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dan operasional dinas dengan […]

  • Proyek Pengerasan Jalan Simpang Periuk Ditumbuhi Rumput

    • calendar_month Sen, 20 Nov 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 86
    • 0Komentar

    LUBUKLINGGAU – Proyek Pengerasan Jalan Simpang Periuk 2017, Dinas PU Kota Lubuklinggau yang menelan dana miliaran rupiah, kondisinya kini sudah ditumbuhi rumput. “Proyek pengerasan jalan, ukuran panjang sekitar 500 m, lebar 8 m, senilai Rp 1,9 miliar baru selesai dikerjakan sekitar 2 bulan, hampir setiap badan jalan dilokasi tersebut sudah ditumbuhi rumput setinggi 40 sampai […]

  • Musi Rawas Raih Peringkat VII IGA 2019 Sebagai Kabupaten Innovatif

    • calendar_month Sel, 8 Okt 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 86
    • 0Komentar

    JAKARTA – | Pemerintah Kabupaten Musi Rawas (Mura) untuk yang ketiga kalinya mendapatkan penghargaan dalam ajang bergengsi Innovative Government Award (IGA), tingkat Nasional dari Kementerian Dalam Negeri. Setelah tahun 2017 dan 2018, kali ini untuk Tahun 2019 kembali meraih penghargaan tersebut. Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menyerahkan langsung penghargaan Innovative Government Award (IGA) tahun 2019 […]

  • Presiden Apresiasi Gerakan #IndonesiaBicaraBaik Karena Bangkitkan Optimisme

    • calendar_month Sen, 10 Des 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 90
    • 0Komentar

    PRESIDEN Joko Widodo mengapresiasi gerakan di media sosial dengan tagar #IndonesiaBicaraBaik yang diinisiasi oleh Persatuan Hubungan Masyarakat (Perhumas) Indonesia. Gerakan sosial yang secara konsisten disuarakan oleh Perhumas Indonesia sejak tahun lalu itu sejalan dengan ajakan Presiden yang mengajak seluruh pihak untuk hijrah dari pesimisme menuju optimisme. Hal itu disampaikan Presiden saat membuka Konvensi Nasional Humas […]

expand_less