Breaking News
light_mode
Trending Tags
Maaf, tidak ditemukan tags pada periode waktu yang ditentukan.
Beranda » Hukum » Anggaran Kegiatan Terlalu Besar, DPPKAD Muratara Diduga Mark Up

Anggaran Kegiatan Terlalu Besar, DPPKAD Muratara Diduga Mark Up

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Kam, 31 Des 2015
  • visibility 26

MURATARA — Anggaran kegiatan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kab. Musirawas Utara (Muratara), tahun 2014 lalu, dengan total anggaran mencapai kisaran Rp.2.439.307.000,-. Namun dari jumlah anggaran yang besar tersebut diduga ada korupsi dengan modus mark-up harga.

Seperti kegiatan bimbingan teknis pegawai senilai Rp. 300.000.000,-, Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dan operasional dinas dengan anggaran Rp. 187.5552.000,-, rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dengan jumlah dana Rp.450.000.000,-, pengadaan pakaian  khusus hari-hari tertentu dengan paku anggaran Rp. 54.000.000,-.

Selanjutnya, kegiatan pakaian Dinas dan Kelengkapannya dengan jumlah dana Rp.88.000.000,-, pengadaan pakaian korpri senilai Rp.40.000.000,, pengadaan kendaraan bermotor dengan jumlah dana Rp.451.500.000,pengadaan papan iklan dan billboard dengan anggaran Rp. 500.000.000,-, pengadaan biilboard/papan iklan dengan jumlah dana Rp.175.000.000,- dan kegiatan pengadaan mobiller senilai Rp.192.000.000,-.

“Dari uraian kegiatan tersebut diatas anggaran yang digunakan terlalu besar sehingga ada dugaan kuat sejumlah kegitan itu dikorupsi oleh oknum pegawai DPPKAD dengan modus mark-up harga.

Bahkan ada juga dalam kegiatan tersebut dikerjakan oleh orang dinas itu sendiri (Pegawai DPPKAD) yang semestinya kegiatan tersebut harus di tenderkan dan dikerjakan oleh pihak ketiga (rekanan),” ujar sumber yang minta namanya jangan disebutkan, beberapa waktu lalu kepada wartawan.

Sementara itu, Amirul, pegawai staf di DPPKAD dihubungi melalui HP-nya  guna menanyakan siapa-siapa nama pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di sejumlah kegiatan itu dan juga meminta nomor HP Kepala Dinas dan Sekretarisnya yang bisa di hubungi.

Amirul mengatakan, untuk PPTK di sejumlah kegiatan, PPTKnya sudah tidak bertugas di DPPKAD lagi.

“Maaf Pak jika mau menanyakan masalah kegiatan itu kepada saya, hal itu bukan kapasitas saya untuk menjelaskannya. Sebab di sejumlah kegiatan tahun 2014 itu sama sekali saya tidak tahu,”katanya. (toni–patroli)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sekitar 70 Juta Rakyat Indonesia Belum Teraliri Listrik

    • calendar_month Jum, 21 Agu 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 36
    • 0Komentar

    JAKARTA — Sekitar 70 juta atau 20 persen rakyat Indonesia belum menjadi konsumen pelistrikan. Hingga kini rasio elektrifikasi di Tanah Air masih sekitar 80 persen. “Memang banyak warga Indonesia yang belum mengonsumsi listrik, diantaranya di wilayah Indonesia Timur,” ucap Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi saat dihubungi, Jumat (21/8). Saat ini, […]

  • Empat Tahun NanSuko Jadikan Lubuklinggau Kota Terbaik Kedua di-Sumsel

    • calendar_month Sab, 1 Apr 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 28
    • 0Komentar

    LUBUKLINGGAU, Jurnalindependen.com – Genap sudah Empat tahun kepemimpinan NanSuko (Walikota Lubuklinggau H SN Prana Putra Sohe dan Wakil Walikota H Sulaiman Kohar), yang mana saat ini bisa dilhat dan dirasakan kemajuan yang dialami Kota Lubuklinggau.Kini Kota Lubuklinggau, telah menjadi Kota kedua setelah Palembang yang geliat ekonominya terbaik di Sumsel. Tercatat Kota ini semakin kondusif untuk […]

  • Pemetaan Wilayah Terkendala Tak Miliki Kendaraan Operasional

    • calendar_month Kam, 9 Mar 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 24
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com -Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Musirawas tidak memiliki kendaraan operasional sehingga terkendala untuk pemetaan wilayah. Hal ini disampaikan Kabid Pelayanan Perizinan, Mei Juanda dikantornya, Kamis (09/03/). Menurut Mei Juanda, pihaknya kesulitan untuk melakukan pemetaan wilayah dalam rangka inventarisir perusahaan maupun pelaku usaha yang ada. “Kita sudah mengajukan permohonan […]

  • KPUD Mura : Batas Akhir DPT dan DPT-b Enam Hari Sebelum Pemungutan Suara

    • calendar_month Sen, 23 Nov 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 30
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com — Adanya temuan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda dibenarkan Anggota KPUD Musi Rawas (Mura), Supriyadi. “Temuan Panwas memang benar ditemukan DPT Ganda di Kecamatan Muara Beliti, ada 24 pemilih dan sudah dihapus karena nama dan indentitas lainnya sama,” ungkap Supriyadi, Divisi Teknis KPUD saat ditemui dikantornya, Senin (23/11/2015). Saat ini menurut Supriyadi, pihaknya […]

  • Retret Kepala Daerah Hari Ketiga, Bupati Musi Rawas Ratna Machmud Siap Wujudkan Pembangunan Inklusif dan berkelanjutan

    Retret Kepala Daerah Hari Ketiga, Bupati Musi Rawas Ratna Machmud Siap Wujudkan Pembangunan Inklusif dan berkelanjutan

    • calendar_month Sen, 24 Feb 2025
    • account_circle investigasi
    • visibility 35
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS– Bupati Musi Rawas Hj. Ratna Machmud mengikuti retret hari ketiga dan Apel Pagi yang dipimpin oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya. Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan sesi materi yang diisi oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Minggu (23/02/2025). Retret kepemimpinan ini bertujuan untuk […]

  • Disbun Mura Diduga Mark Up Jumlah Orang Berangkat Penas ke Malang

    • calendar_month Sen, 15 Jun 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 27
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS — Tahun 2014 lalu, Pemerintah Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan, melalui Dinas Perkebunan menganggarkan dana untuk Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Regional, Nasional, Internasional, Penyediaan Hasil Produksi Pertanian, Perkebunan, Komplementer. Hanya saja dalam pelaksanaan peserta Penas yang berangkat ke Malang, Jawa Timur diduga Mark up jumlah peserta yang diberangkatkan. Berdasarkan data Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (PDPA), […]

expand_less