Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » News » Kunker Dirjen Pemasyarakatan dan Anggota DPR Didampingi Bupati Musi Rawas Tinjau Lapas Narkoba Muara Beliti

Kunker Dirjen Pemasyarakatan dan Anggota DPR Didampingi Bupati Musi Rawas Tinjau Lapas Narkoba Muara Beliti

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Jum, 20 Jun 2025
  • visibility 8

MUSI RAWAS – Bupati Musi Rawas Hj Ratna Machmud menerima Kunjungan Kerja Dirjen Pemasyarakatan Brigjen Pol Drs Mashudi dan anggota Komisi XIII DPR RI Ke Lapas Narkoba Kelas IIA Muara Beliti serta meninjau secara Langsung Lokasi Baru Lapas Narkoba Kelas IIA Muara Beliti, Jum’at (20/06/2025).

Bupati Musi Rawas, Ratna Machmud mengaku senang dengan hadirnya Dirjen Pemasyarakatan dan DPR RI, diharapkan rencana untuk mengeser letak Lapas Muara Beliti cepat terlaksana.

Masih menurut Bupati, awalnya memang Pemkab Musi Rawas menyiapkan lahan seluas 5 hektar, tapi kemudian menjadi 15 hektar. Bupati juga memastikan, lahan tersebut sudah siap.

“Itu karena pihak dari kementrian ini mau lapas itu lebih layak lagi dan lebih luas lagi, dan kapasitasnya lebih banyak lagi yakni 1.500 orang ditambahkan untuk ketahanan pangan juga,” kata Bupati.

Sementara itu Dirjen Pemasyarakatan, Brigjen Pol. Drs. Mashudi mengatakan, bersama dengan DPR RI Komisi XIII dan Bupati Musi Rawas, turun untuk mengecek lahan yang rencananya akan dirislah.

“Karena posisi Lapas kami ada di tengah-tengah kota, kemudian dicarikan lahan oleh Bupati yang lebih luas lagi,” kata Mashudi

Sesuai apa yang disampaikan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, bahwa Lapas yang ada di tengah kota, agar dipindahkan ke lokasi yang jauh dari kota dan kemukiman.

“Untuk itu, perintahnya para Kanwil agar pendekatan dengan Bupati dan Walikota untuk dipindahkan ke lokasi yang agak jauh dari kota yang lebih luas,” ungkap Mashudi.

Kemudian untuk di Musi Rawas, pihaknya mendapatkan lahan seluas 15 hektar untuk lokasi pembangunan Lapas. Lahan tersebut, nantinya juga bisa digunakan untuk berbagai kegiatan, seperti kesenian dan ketahanan pangan.

“Memang lokasinya agak jauh, tapi lebih luas lagi. Nanti Kakanwil dan KUPT bekerjasama untuk menghitung dan duduk bersama, yang tentunya sama-sama enak dan sama-sama tidak merugikan,” ucap Mashudi.

Dengan lahan yang cukup luas tersebut, Mashudi mengatakan, Lapas yang baru akan dibangun untuk Lapas Kelas I dengan kapasitas 1.500 warga binaan.

Masih menurut Mashudi bukan saja di Musi Rawaslapas yang ada di tengah kota di Indonesia ada 55 Lapas dan Rutan yang ada ditengah kota dan semuanya akan pindahkan ke lokasi yang lebih jauh dari kota.

‎”Untuk pembangunannya nanti diupayakan secepatnya. Nanti kita akan hitung sama-sama dan duduk sama-sama, sehingga nantinya proses rislahnya akan lebih mudah,” pungkas Mashudi. (ADVERTORIAL)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Gubernur HD dan Bupati Musi Rawas Resmikan Jalan Sp Semambang – Sp Kulim Pali

    Gubernur HD dan Bupati Musi Rawas Resmikan Jalan Sp Semambang – Sp Kulim Pali

    • calendar_month Sen, 25 Sep 2023
    • account_circle investigasi
    • visibility 10
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS — Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), H Herman Deru (HD) didampingi Bupati Musi Rawas, Hj Ratna Machmud meresmikan Insfrastruktur Jalan di Kabupaten Musi Rawas hingga ke perbatasan Kabupaten Pali, Senin (25/09/2023). HD mengucapkan syukur telah dibangunnya ruas jalan dari Simpang Semambang menuju Sp 9 BTS Ulu Cecar hingga Simpang Kulim perbatasan Kabupaten Pali. Jalan […]

  • Pemprov Sumsel Terima Anugerah Paritrana Atas Perhatian Kepada ‘Pekerja’

    • calendar_month Rab, 3 Jul 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 3
    • 0Komentar

    JAKARTA – | Provinsi Sumsel kembali meraih penghargaan tingkat nasional. Kali ini dari Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, yang menganugerahkan Anugerah Paritrana kepada Pemprov Sumsel. Penghargaan ini diterima langsung Wakil Gubernur Sumsel, Mawardi Yahya, di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta, Rabu (3/7). Usai menerima penghargaan, Mawardi Yahya mengatakan, penghargaan ini membuktikan bahwa melalui Organisasi Perangkat […]

  • Pelaksanaan UNBK 2018 Diharapkan Berjalan dengan Baik

    • calendar_month Sen, 2 Apr 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 5
    • 0Komentar

    JAKARTA – Anggota Komisi X DPR RI Reni Marlinawati mengharapkan pelaksanaan UNBK (ujian nasional berbasis komputer) atau UNKP (ujian nasional berbasis kertas dan pensil) tahun 2018 ini dapat berjalan dengan baik.  Sejumlah persoalan yang muncul dalam pelaksanaan UNBK di tahun sebelumnya seperti persoalan pasokan listrik,  ketersediaan lembar soal serta potensi kebocoran soal dapat diantisipasi agar […]

  • Musrenbang Rumuskan Arah Kebijakan Pembangunan

    • calendar_month Sel, 20 Mar 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 3
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS- Pelaksanaan Musrenbang sangatlah penting, agar bersama-sama memberikan pemikiran dalam upaya mendorong sinergitas kebijakan pembangunan di Kabupaten Musi Rawas dengan kebijakan pembangunan provinsi Sumatera Selatan maupun kebijakan pembangunan nasional sesuai amanat konstitusi serta visi misi pembangunan Kabupaten Musi Rawas tahun 2016-2021. Hal ini dikatakan Bupati Musi Rawas H Hendra Gunawan, saat membuka Musrenbang Musi Rawas, […]

  • Priscodesi Jabat Sekda Musi Rawas

    • calendar_month Sen, 1 Okt 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 6
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – Bupati Musi Rawas H Hendra Gunawan mengangkat EC Priskodesi sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas di Auditorium Pemkab Musi Rawas, Senin (01/10). Priskodesi sebelumnya menjabat asisten I Bidang Pemerintahan menggantikan H Isbandi Arsyad yang telah memasuki masa purna bakti. Bupati Musi Rawas, H Hendra Gunawan menyampaikan ucapan terimakasih kepada H Isbandi […]

  • Mengungkap Penyelesaian Masalah Lingkungan oleh PT. Freeport

    • calendar_month Sel, 15 Jan 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 5
    • 0Komentar

    KOMISI VII DPR RI  meminta penjelasan kepada pemerintah terkait tindaklanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tentang kontrak karya PT. Freeport Indonesia Tahun 2013-2015 yang berhubungan dengan masalah lingkungan hidup dan kehutanan. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan Inspektur Jenderal […]

expand_less