KPUD Musi Rawas Umumkan 5 Besar Calon Anggota PPK

PRESIDEN Joko Widodo hari ini, Sabtu,12 Mei 2018, menyerahkan 3.973 sertifikat hak atas tanah untuk rakyat di Gedung Olahraga Sasana Krida Anoraga, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Sebanyak 3.973 penerima sertifikat tersebut berasal dari sejumlah kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jawa Timur. Mulai dari Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Kabupaten […]

LUBUKLINGGAU – | Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), H Herman Deru bersama istri Hj Febrita Lustia dan Wakil Gubernur Bengkulu, H Rosjonsyah beserta istri, Hj Anita Andriani menghadiri Rapat Paripurna Istimewa (PI) dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-21 Kota Lubuklinggau tahun 2022, bertempat di Gedung DPRD Kota Lubuklinggau Kelurahan Petanang Ilir, Senin (17/10/2022) Selain itu […]

As the timeline of technology perpetually accelerates, 2023 emerges as a testament to human creativity and ingenuity. The realm of gadgets is no longer restricted to mere utility; it’s about amplifying human potential and redefining boundaries. With each passing day, these handheld marvels become an even more integrated part of our daily lives, intertwining with […]

MUSIRAWAS – | Sejak awal Januari 2020, seluruh petugas teknis PT PLN Rayon Muara Beliti siaga antisipasi gangguan listrik akibat banjir. Bahkan, PLN juga berkomitmen siap ganti KWH meter pelanggan yang rusak terendam banjir tanpa biaya. Peryataan ini disampaikan, Manager PLN Rayon Muara Beliti Zera Fitrizon ketika dibincangi sejumlah wartawan diruang kerjanya, Senin (27/01/2020) siang. […]

MUSI RAWAS – Sehubungan dengan telah beredarnya selebaran yang mengataskanamakan Koperasi Korpri Kabupaten Musi Rawas tentang penyediaan rumah bagi PNS, Anggota DPRD, TNI dan Polri tentang pembangunan perumahan di Griya Silampari Indah (GSI), hingga Kamis (30/08) pengurus koperasi Kabupaten Musi Rawas belum mencabut status pemberhentian sementara (Moratorium) atas perumahan GSI. Sekretaris Koperasi Korpri Kabupaten Musi […]

SEMARANG–Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memandang perlu merevisi Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). "Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara tidak perlu diubah. Akan tetapi, Perpres No. 12/2010 tentang BNPP saja yang perlu direvisi dengan segera," katanya di Semarang, Jumat malam. "Tanpa disadari," kata Mendagri yang […]